24 March 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Sekda Aceh Besar Dukung Jaminan Kesehatan bagi Kepala dan Perangkat Desa

...

  • PORTALSATU
  • 19 February 2019 15:45 WIB

Foto istimewa
Foto istimewa

Aceh Besar – BPJS Kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan meningkatkan kualitas jaminan kesehatan salah satunya dengan melakukan rekrutmen kepesertaan dari kepala desa dan perangkat desa atau yang biasa disebut Keuchik dan Perangkat Gampong dalam bahasa Aceh. 

“Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sangat mendukung pendaftaran kepala desa dan perangkat desa melalui segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan karena kepesertaan melalui PPU dapat meningkatkan kualitas jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa, untuk itu Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama dinas terkait segera akan membuat dan mengeluarkan aturan tersendiri tentang pengelolaan dana desa untuk jaminan kesehatan,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Besar, Iskandar saat membuka kegiatan Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Kabupaten Aceh Besar pada Senin (18/2) di Kota Jantho, Aceh Besar.

Hadir pada pertemuan tersebut unsur dari BPJS Kesehatan yang terdiri dari Kepala Cabang Banda Aceh, Kepala Kabupaten Aceh Besar, Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan, dan unsur dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas DPMPTSP serta Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait lainnya.

Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, Aldiana menjelaskan bahwa jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa telah diatur didalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait.

“Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan mengenai jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa selanjutnya Permendagri mengatur mengenai sumber dana yang digunakan bagi jaminan kesehatan yaitu bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah dan saat ini juga telah dipertegas melalui Perpres Nomor 82 tahun 2018 bahwa salah satu kepesertaan dari PPU adalah kepala desa dan perangkat desa,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut dukungan terhadap Program JKN-KIS juga datang dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi dan Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil yang masing-masing instansi tersebut memberikan dukungan berupa himbauan kepada setiap badan usaha wajib mendaftar menjadi peserta JKN-KIS serta akan mendata kembali jumlah badan usaha yang ada di Kabupaten Aceh Besar agar mendapatkan data yang konkrit dan akurat dan dari segi kependudukan akan terus berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait pelaporan data penduduk yang meninggal ke BPJS Kesehatan agar kepesertaan penduduk tersebut dapat dinonaktifkan.[](*)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.