13 December 2017

Kabar Aceh Untuk Dunia


Harim Krueng, Aturan Aceh Tentang Tata Ruang di Tepi Sungai

...

  • BOY NASHRUDDIN
  • 06 December 2017 14:20 WIB

Ilustrasi kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Arosan di Banda Aceh.@ Boy Nashruddin Agus
Ilustrasi kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Arosan di Banda Aceh.@ Boy Nashruddin Agus

BANDA ACEH - Banjir melanda sejumlah kawasan di Aceh sejak beberapa hari terakhir. Akibatnya aktivitas warga menjadi lumpuh karena bencana dan tidak sedikit harta benda yang rusak serta hilang. Terparah, banjir juga menyebabkan kehilangan nyawa manusia seperti kejadian di Pidie.

Ada beberapa penyebab terjadinya banjir, seperti penebangan hutan secara massif tanpa reboisasi, pembakaran lahan gambut, dan buruknya konsep tata ruang wilayah sebuah kawasan. 

Hal paling kecil dengan imbas skala besar bisa dicontohkan dengan pemetaan pembangunan di wilayah tepi sungai. Keberadaan bangunan atau hunian warga di sekitar sungai juga dapat memicu banjir. Manusia acapkali teledor membuang sampah ke sungai atau di sekitar daerah aliran sungai. Sampah-sampah itu kemudian menumpuk dan menyumbat saluran air dan membuat sungai menjadi dangkal.

Aceh, pada masa kejayaannya, telah mengatur dengan baik tata ruang wilayah terkait hal ini. Seperti diketahui, Aceh memiliki sejumlah aliran sungai yang tersebar di setiap wilayahnya dan pernah menjadi jalur transportasi utama pada masa abad-abad keemasan. Untuk itu, sungai mendapat perhatian penting dari pihak kerajaan dengan menerapkan aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh semua manusia saat itu, termasuk sultan. Aturan itu kemudian dikenal dengan sebutan Harim Krueng.

"Harim krueng artinya haram mendirikan bangunan di sepanjang daerah aliran sungai," ujar peneliti sejarah Islam Asia Tenggara, Taqiyuddin Muhammad, kepada portalsatu.com di Banda Aceh, Selasa, 5 Desember 2017 malam.

Kawasan Harim Krueng ini hanya dipenuhi dengan pepohonan bambu, yang serabut akarnya berfungsi sebagai pengikat tanah agar tidak abrasi di sekitar sungai. Di kawasan Harim Krueng, kata Taqiyuddin, sangat dilarang mendirikan bangunan dalam bentuk apapun.

"Harim Krueng tidak dikuasai oleh siapapun, baik warga maupun sultan. Lahan dibiarkan kosong begitu saja. Inilah tata ruang yang baik, yang diterapkan oleh Aceh dengan mengadopsi budaya-budaya Islam dengan pola meusaneut dan beumeseumpeuna," kata Taqiyuddin.

Aturan ini, kata Taqiyuddin, sudah diatur dalam adat Aceh masa lalu. Namun, sayangnya pola tata ruang seperti ini sudah dilupakan masyarakat Aceh modern. Dari sejumlah amatan di lapangan, hanya kawasan Pidie khususnya Lueng Putu dan Teupin Raya serta sebagian wilayah Montasik di Aceh Besar yang masih menerapkan pola tata ruang tepi sungai seperti ini. Sementara di Banda Aceh, bisa dilihat di kawasan Pango yang sedikit mengubah pola dengan mengganti tanaman bambu menjadi pohon Pinus.

Taqiyuddin mengatakan dengan adanya Harim Krueng tersebut, maka tidak ada satupun sampah yang masuk ke dalam sungai.

Lantas sejauh mana kawasan Harim Krueng yang dimaksud? Menjawab hal ini, Taqiyuddin mengatakan, "Sepenggalahan, kira-kira jaraknya sepanjang satu batang bambu (dari akar hingga tunas/pucuk) di kiri dan kanan sungai. Setelah lahan kosong dengan perdu bambu tersebut, pola tata ruang Harim Krueng kemudian diselingi jalan dan baru kemudian pemukiman penduduk. Mengenai Harim Krueng ini juga pernah dimuat di dalam Bunga Rampai PKA Jilid 3 tahun 1988."[]

Editor: BOY NASHRUDDIN


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.