24 February 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Rencana Kenaikan Ditolak DPRA Saat RAPBA, Ini Pagu TPK PNS Dalam APBA 2020

...

  • PORTALSATU
  • 12 January 2020 15:30 WIB

ilustrasi. Foto: istimewa/net
ilustrasi. Foto: istimewa/net

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mengalokasikan belanja tambahan penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja—sering disebut TPK—senilai Rp434,418 miliar lebih dalam APBA tahun 2020. Saat masih pembahasan rancangan Qanun tentang APBA (RAPBA) 2020, Badan Anggaran (Banggar) DPRA menyatakan tidak setuju alias menolak rencana kenaikan TPK aparatur Pemerintah Aceh.

Data dilihat portalsatu.com, 12 Januari 2020, dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2020, pagu belanja pegawai dalam belanja tidak langsung senilai Rp2,823 triliun lebih. Dari jumlah itu, belanja gaji dan tunjangan Rp2,112 triliun lebih, dan belanja tambahan penghasilan PNS Rp648,523 miliar lebih.

Dari total belanja tambahan penghasilan PNS Rp648,523 miliar lebih, paling banyak untuk tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja (TPK, red) Rp434,418 miliar lebih, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Rp136,496 miliar lebih, dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Rp76,119 miliar lebih.

 

Sedangkan belanja pegawai pada belanja langsung Rp1,270 triliun lebih. Dari jumlah itu, paling banyak untuk honorarium PNS Rp226,908 miliar lebih yakni honorarium panitia pelaksana kegiatan, tim pengadaan barang dan jasa, tim pemeriksa barang dan jasa, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), instruktur, dan pelaksana kegiatan. Lalu, honorarium non-PNS Rp592,895 miliar lebih yaitu honorarium pegawai honorer/tidak tetap, instruktur, tenaga tukang/teknisi/operator/asisten, dan pelaksanaan kegiatan.

Selain itu, uang lembur PNS Rp14,082 miliar lebih, dan honorarium pengelolaan dana BOS Rp385,428 miliar lebih.

Lihat pula: APBA 2020: Belanja Pegawai Rp4 Triliun, Belanja Modal Rp2,7 T

APBA 2020: Belanja Perjalanan Dinas Capai Rp472,5 Miliar

Sebagai perbandingan, APBA murni 2019 (sebelum perubahan), alokasi belanja pegawai dalam belanja tidak langsung senilai Rp2,50 triliun lebih, dan belanja pegawai pada belanja langsung Rp784,27 miliar lebih.

Dari total belanja pegawai dalam belanja tidak langsung Rp2,50 triliun lebih, belanja gaji dan tunjangan Rp1,921 triliun lebih, dan belanja tambahan penghasilan PNS Rp558,330 miliar lebih. Dari jumlah itu, paling banyak untuk tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja Rp390,428 miliar lebih, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Rp128,600 miliar lebih, dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Rp39,084 miliar lebih.

Dari total belanja pegawai pada belanja langsung Rp784,27 miliar lebih, paling banyak untuk honorarium PNS Rp183,644 miliar lebih yakni honorarium panitia pelaksana kegiatan, tim pengadaan barang dan jasa, tim pemeriksa barang dan jasa, PPTK, instruktur, dan pelaksana kegiatan. Lalu, honorarium non-PNS Rp553,279 miliar lebih yaitu honorarium pegawai honorer/tidak tetap, instruktur, tenaga tukang/teknisi/operator/asisten, peneliti, dan pelaksanaan kegiatan.

Selain itu, uang lembur PNS Rp11,518 miliar lebih, dan honorarium pengelolaan dana BOS Rp163,200 juta.

Baca juga: Anggaran Aceh 2019: Prorakyat atau Pelayan Rakyat?

DPRA tolak kenaikan TPK

Catatan portalsatu.com, Banggar DPRA menyatakan menolak alias tidak setuju terhadap rencana kenaikan TPK bagi aparatur Pemerintah Aceh sebagaimana diusulkan dalam RAPBA 2020. “Mengingat belum sesuai dan tidak patut dilakukan disaat banyak persoalan di Aceh saat ini yang masih harus diselesaikan dan butuh anggaran yang tidak sedikit. Seperti tingginya angka kemiskinan dan jumlah pengangguran, termasuk kualitas SDM yang masih belum sepenuhnya menggembirakan,” kata Juru Bicara Badan Anggaran DPRA, Tgk. H. Anwar Ramli, S.Pd., M.M.

Pernyataan tersebut bagian dari pendapat, usul dan saran Banggar DPR Aceh terhadap RAPBA tahun 2020, dibacakan Tgk. Anwar Ramli, dalam rapat paripurna di Gedung DPRA, Selasa, 24 September 2019, malam.

Tgk. Anwar Ramli melanjutkan, rencana kenaikan TPK ini, menurut Banggar DPRA, bukanlah jalan keluar terhadap reformasi di sektor birokrasi. “Hasil amatan Badan Anggaran DPR Aceh, selama ini menunjukkan masih terdapat tumpang tindih dalam penempatan anggaran, di mana Aparatur Sipil Negara (ASN) masih juga mendapat honorarium di luar gaji pokok yang terjadi di hampir setiap kegiatan dan event yang dilaksanakan SKPA”.

“Badan Anggaran DPR Aceh meminta kepada saudara Plt. Gubernur Aceh dan TAPA untuk mengalihkan anggaran yang telah dialokasikan untuk kenaikan TPK pada tahun anggaran 2020 kepada program/kegiatan yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penurunan angka kemiskinan,” tegas Tgk. Anwar Ramli.

Selain itu, Banggar DPRA merekomendasikan agar alokasi anggaran untuk Tim Penasihat Khusus Plt. Gubernur Aceh sepatutnya dievaluasi secara menyeluruh. “Dan perlu ditinjau kembali dengan mempertimbangkan aspek kualifikasi dan kompetensi untuk penempatannya, dan memerhatikan efisiensi anggaran,” ujar Jubir Banggar DPRA itu.

Namun, Banggar DPRA tidak mengungkapkan, berapa pagu TPK, dan anggaran Tim Penasihat Khusus Gubernur, yang diusulkan Pemerintah dalam RAPBA 2020.(Baca: RAPBA 2020: Banggar DPRA Tolak Kenaikan TPK Aparatur Pemerintah Aceh)

Penjelasan Ketua TAPA

Sekda Aceh sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), Taqwallah, menyampaikan penjelasan berkenaan kenaikan tambahan penghasilan berupa pemberian TPK kepada pejabat struktural dan PNS di lingkungan Pemerintah Aceh. “Hal ini dilatarbelakangi bahwa nominal pemberian TPK tersebut sudah berlangsung selama lebih 10 tahun, mulai 2 Januari 2009. Dari awal diberikan TPK sampai tahun 2019, belum pernah dilakukan penyesuaian,” ujar Taqwallah mewakili Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, saat menyampaikan jawaban/tanggapan atas pendapat Banggar DPRA terhadap RAPBA 2020 dalam rapat paripurna di Gedung DPR Aceh, Selasa, 24 September 2019, malam.

“Oleh karena itu, tanpa bermaksud tidak sependapat dengan Badan Anggaran DPR Aceh, sudah sewajarnya angka TPK tersebut dapat kita naikkan sesuai dengan angka yang pantas, sehingga akan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja,” ucap Taqwallah.(Baca: Ini Tanggapan Gubernur Aceh Atas Pendapat Banggar DPRA Terkait RAPBA 2020)

Ketentuan berlaku

Dilihat portalsatu.com, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, disebutkan “Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memerhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memerhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas”.

Adapun bunyi pasal 58 PP 12 Tahun 2019, ayat (1): Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2): Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Ayat (3): Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Ayat (4): Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri. Ayat (5): Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Ayat (6): Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.[](nsy)

Lihat pula: IDeAS: APBD Aceh Tertinggi ke-5, Kemiskinan Tertinggi ke-6 di Indonesia

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.