15 August 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Anggaran Banda Aceh 2020 Direncanakan Rp1,4 Triliun

...

  • portalsatu.com
  • 27 November 2019 10:02 WIB

Foto istimewa
Foto istimewa

BANDA ACEH – Pendapatan dan belanja Kota Banda Aceh tahun anggaran 2020 direncanakan masing-masing seniai Rp1,41 triliun lebih.

Hal itu disampaikan Ketua Badan Anggaran DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, S.T., dalam rapat paripurna penyampaian usul saran dan pendapat Banggar, serta pemandangan umum anggota dewan terhadap Nota Keuangan Rancangan Qanun APBK Banda Aceh tahun 2020, 26 November 2019.

Farid Nyak Umar  menjelaskan, pendapatan daerah Rp1.415.527.882.212 bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dari pemerintah pusat terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana Otsus, dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak baik dari pusat maupun pemerintah provinsi.

“Pendapatan daerah ini, hanya pada sektor PAD yang masih memiliki potensi untuk terus ditingkatkan. Oleh karena itu, kami meminta kepada wali kota agar terus meningkatkan PAD karena sumber PAD ini merupakan sumber keuangan kita secara mandiri,” kata Farid Nyak Umar.

Dia menjelaskan, PAD tahun 2020 direncanakan Rp309.702.495.330, meningkat Rp19.924.186.694 atau  6,88 persen dari 2019 Rp289.778.308636. Rinciannya, pajak daerah 2020 direncanakan Rp86.639.866.452, retribusi daerah Rp36.656.961.052, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp8.000.000.000, zakat Rp22.349.130.000, dan lain-lain PAD yang sah Rp156.056.537.826.

Farid Nyak Umar menyebutkan, belanja daerah 2020 terdiri dari belanja tidak langsung direncanakan Rp654.866.260.737, dan belanja langsung Rp762.861.621.475.

Menurut Farid, persoalan pendidikan di Kota Banda Aceh yang harus diperhatikan di antaranya, peningkatan mutu guru, pemerataan mutu dan kualitas sekolah di semua tempat, pengelolaan dana BOS yang masih belum tepat sasaran, dan berbagai persoalan umum lainnya harus diatasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

“Mengingat Kota Banda Aceh yang berkedudukan sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh, maka otomatis keberadaannya sebagai tempat pusat pendidikan yang diburu oleh seluruh masyarakat dari berbagai penjuru provinsi Aceh,” ujarnya.

Dia menambahkan, anggaran bidang pendidikan dialokasikan dalam APBK Banda Aceh lebih 20 persen. Keberadaan sarana dan prasarana serta mutu pendidikan perlu terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. “Kami minta Dinas Pendidikan mengawasi pengelolaan dana BOS harus tepat sasaran sesuai dengan target yang ingin dicapai yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan,” katanya.

Sementara Dinas Koperasi UKM dan perdagangan diminta membantu usaha mikro berbentuk home industry yang dijalankan masyarakat agar produk dihasilkan dapat berdaya saing dan bisa dipasarkan di pasar modern seperti suzuya, hermes, indomaret dan alfa mart.

“Salah satu upaya mengatasi pengangguran, kami minta wali kota dapat menginstruksikan kepada pihak suzuya, hermes, indomaret dan alfa mart agar dapat merekrut tenaga kerja dari warga Kota Banda Aceh,” ujarnya.

Disisi lain, SKPD harus meningkatkan kinerja untuk menghasilkan PAD,  sesuai target yang telah ditetapkan. Sumber PAD yang sangat potensial untuk dinaikkan seperti retribusi parkir di tepi jalan, retribusi IMB, dan retribusi sampah, termasuk pengelolaan aset-aset milik pemko.

“Kami berharap agar inovasi dan kreasi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mencari sumber pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan agar pemerintah kota tidak terlalu bergantung dari dana perimbangan,” papar Fariz.

Selain itu, persoalan air bersih ini janganlah dianggap remeh, karena ini merupakan sarana vital bagi kelangsungan hidup manusia. “Mengingat begitu kompleksnya permasalahan yang terjadi pada tubuh PDAM Tirta Daroy, mulai dari sambungan ilegal, kehilangan air yang sangat tinggi, jaringan instalasi pemipaan yang bermasalah”.

“Antara PDAM dengan Dinas PUPR haruslah selalu berkoordinasi agar tidak lagi saling menyalahkan satu sama lainnya. Sumber daya manusia yang belum optimal  merupakan benang kusut yang harus segera ditangani dan dituntaskan,” jelasnya.

Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap warga. Oleh karena itu pelayanan di bidang kesehatan harus menjadi prioritas dan perhatian wali kota melalui Dinas Kesehatan terutama dalam mengatasi penyakit DBD.

“Selain itu pelayanan sejumlah rumah sakit harus ditingkatkan. Pasalnya setiap harinya jumlah pasien yang berkunjung ke Rumah Sakit Meuraxa meningkat, karena rumah sakit ini bisa dianggap sebagai rumah sakit alternatif setelah RSUD Zainal Abidin,” ujarnya.

Fariz juga menyampaikan, program pariwisata Banda Aceh perlu dibarengi dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai. Pembenahan infastruktur wisata di Ulee Lheu perlu dipikirkan lebih serius dengan tidak mengenyampingkan wisata islami dengan penerangan lampu jalan yang memadai di malam hari mulai dari daerah Ulee Lheu hingga sepanjang jalan menuju Gampong Jawa.

“Sehingga dapat mencegah para pengunjung untuk berbuat hal-hal yang terlarang pada malam hari,” jelasnya.

Perlu adanya perhatian dan keseriusan Pemkot Banda Aceh terkait dengan ketersediaan lahan untuk mendukung pengembangan dan peningkatan sarana atau prasarana  objek wisata PLTD Apung.

“Objek wisata yang gemar dikunjungi baik wisatawan local maupun mancanegara  ini termasuk salah satu objek wisata favorit yang hampir setiap hari-hari libur sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan,” katanya.

Di bidang Syariat Islam, porsi anggarannya dinilai belum maksimal. “Namun dalam pelaksanaannya kami minta wali kota untuk lebih fokus,” ujar Fariz.

Peranan Satpol PP dan WH perlu ditingkatkan terus dalam melakukan patroli guna mencegah pelanggaran syariat. “Marak seperti anak punk, narkoba, perjudian online berbagai penyakit sosial lainnya yang melanggar syariat Islam,” ucapnya.

Pemerintah Kota Banda Aceh juga harus mengawasi lembaga keuangan beroperasi di kota ini agar benar-benar menerapkan sistem ekonomi syariah.

Selain itu, Kota Banda Aceh harus memiliki satu gampong syariah sebagai percontohan terhadap gampong-gampong lainnya.

Badan Anggaran DPRK Banda Aceh meminta wali kota agar melaksanakan pembangunan yang merata ke setiap gampong-gampong. “Kami minta agar dapat diperbaiki jalan-jalan gampong yang mulai rusak,” ucapnya.[](rilis/Khairul Anwar

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.