11 July 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Anggota DPRA Sorot Klaim Pemerintah Aceh Soal Pengelolaan Blok B

...

  • Fakhrurrazi
  • 30 June 2020 22:55 WIB

Iskandar Usman Al-Farlaky (tengah) saat menyampaikan pandangannya dalam rapat paripurna DPRA, Selasa (30/6). Foto: Fakhrurrazi/portalsatu
Iskandar Usman Al-Farlaky (tengah) saat menyampaikan pandangannya dalam rapat paripurna DPRA, Selasa (30/6). Foto: Fakhrurrazi/portalsatu

BANDA ACEH - Anggota DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, menyoroti pernyataan Pemerintah Aceh yang mengklaim bahwa "Setelah melewati penantian panjang selama 44 tahun sejak 1976, Aceh akhirnya memiliki wewenang untuk mengambil alih pengelolaan minyak dan gas bumi Blok B di Aceh Utara".

Klaim Pemerintah Aceh itu dirilis Biro Humas Setda Aceh, 19 Juni 2020, terkait surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, Nomor 187/13/MEM.M/2020, tanggal 17 Juni 2020, dikirim kepada BPMA. Dalam surat tersebut, Menteri ESDM meminta PT Pembangunan Aceh (PEMA) mengajukan permohonan pengelolaan Blok B Aceh Utara kepada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

"Selama beberapa dekade terakhir, minyak dan gas bumi Blok B dikelola Mobil Oil (belakangan menjadi ExxonMobil) sebelum kemudian pengelolaan dialihkan ke PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Namun kini pemerintah pusat telah merestui bahwa minyak dan gas bumi di lokasi itu dikelola PT PEMA yang merupakan Badan Usaha Milik Aceh. Dalam teknis pengelolaan, juga dibuka kemungkinan pengelolaan bersama dengan PT PHE," bunyi pernyataan dalam siaran pers Biro Humas Setda Aceh itu.

"Alhamdulillah. Ini hasil perjuangan panjang sejak 1976,” kata Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menanggapi surat Menteri ESDM tersebut. (Baca: Pemerintah Aceh: Pusat Restui Blok B Dikelola PT PEMA)

Iskandar Al-Farlaky menilai Pemerintah Aceh terlalu berani mengklaim hal itu. Padahal, Menteri ESDM masih sebatas meminta Pemerintah Aceh melalui PT PEMA untuk mengajukan proposal kepada BPMA.

"Sangat berani disampaikan oleh seorang Plt. Gubernur atau ini hanya rilis yang disampaikan oleh Biro Humas Setda Aceh," kata Iskandar Al-Farlaky saat melakukan interupsi dalam rapat paripurna DPRA, Selasa, 30 Juni 2020.

Secara aturan, kata Iskandar, kewenangan bagi Aceh untuk mengelola Blok Migas seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan PP 23 Tahun 2015 bukanlah 40 tahun ke belakang. Akan tetapi, sejak tahun 2006 Aceh baru diberi kewenangan untuk bisa mengelola Blok Migas.

"Informasi yang disampaikan (Pemerintah Aceh) sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Badan Pengelola Minyak dan Gas Aceh. BPMA mengklaim bahwa klaim Pemerintah Aceh itu hanya biasa saja," ungkap Iskandar.

"Ternyata hanya kontraknya yang beralih, yaitu sebelumnya Blok B dikelola ExxonMobil kemudian pengelolaan dilakukan PT Pertamina Hilu Energi karena kontrak bloknya berakhir, itu sesuatu yang sangat lumrah, maka diperpanjang kontraknya," tambah dia.

Perpanjangan kontrak itu, lanjut Iskandar, dengan terlebih dahulu diberikan informasi kepada perusahaan daerah yaitu PT PEMA, sesuai dengan ketentuan diatur UUPA dan PP 23/2015. "Maka Badan Usaha Milik Daerahlah yang diberitahukan pertama sekali". 

"Artinya, PT PEMA baru diminta untuk mengajukan proposal kepada BPMA yang selanjutnya diteruskan kepada SKK Migas. Apa sebenarnya yang paling menarik di sini sehingga klaim bahwa kita berhasil melakukan pengelolaan ini, padahal baru sebatas mengajukan proposal," ujar Iskandar.

Politikus Partai Aceh ini menambahkan, Pemerintah Aceh seharusnya berani menekan dan meminta perusahaan-perusahaan migas, pertambangan, dan perkebunan di Aceh untuk menyampaikan hasil audit secara menyeluruh terkait pengelolaan dana CSR (tanggung jawab sosial perusahaan). 

"Kita meminta kepada Pemerintah Aceh untuk menekan dan meminta perusahaan-perusahaan migas, tambang, dan perkebunan di Aceh, menyampaikan audit secara menyeluruh berapa sebenarnya riil dana CSR yang diatur secara UU diberikan kepada masyarakat lingkungan sekitar dan juga kepada pemerintah daerah," tegasnya

"Itu baru kita mengacungi jempol kepada pemerintah yang mampu menekan perusahaan yang melakukan eksploitasi minyak, pertambangan, dan perkebunan di Aceh," pungkas Iskandar Usman Al-Farlaky.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.