18 September 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

KUA PPAS Aceh Utara 2018
Banggar Dewan Rapat Dengan ND Sekda Soal Target Pendapatan Menurun

...

  • PORTALSATU
  • 28 July 2017 11:00 WIB

Arafat Ali, Ketua Badan Anggaran DPRK Aceh Utara. @Istimewa/dok.
Arafat Ali, Ketua Badan Anggaran DPRK Aceh Utara. @Istimewa/dok.

LHOKSEUMAWE – Badan Anggaran (Banggar) DPRK Aceh Utara ternyata tetap menggelar pembahasan bersama eksekutif terhadap rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran (KUA PPAS TA) 2018, Kamis, 27 Juli 2017, malam.

“Ternyata ada ND (Nota Dinas) Sekda, Pak Iskandar Nasri, Asisten III, karena Pak Sekda (Abdul Aziz) sedang tugas dinas keluar daerah. Jadi, kemarin sore kita panggil dan tadi malam sudah kita adakan rapat bersama TAPK (Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten), di gedung dewan, pukul 20.30 sampai 24.00 atau jam 12 malam,” kata Ketua Banggar DPRK Aceh Utara Arafat Ali saat menghubungi portalsatu.com, Jumat, 28 Juli 2017, pagi.

Arafat menyebutkan, dari TAPK Aceh Utara juga dihadiri Kepala Bappeda Zulkifli dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Muhammad Nasir. Dalam rapat tersebut, kata dia, Banggar DPRK mempertanyakan tentang target Pendapatan Aceh Utara tahun 2018 yang menurun signifikan dibandingkan 2017.

“Berdasarkan penjelasan TAPK, target pendapatan (dalam rancangan KUA PPAS 2018) menurun karena belum masuk DAK (Dana Alokasi Khusus), belum jelas pagu yang diberikan pemerintah pusat. Selain itu, dana Otsus sudah diambil alih provinsi, programnya saja diusulkan dari kabupaten/kota. DID (Dana Insentif Daerah) juga belum masuk,” ujar Arafat.

Arafat mengatakan, Banggar DPRK kemudian meminta eksekutif agar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali potensi-potensi baru. “Kalau PAD tidak meningkat, itu artinya SKPK-SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten) tidak bekerja, padahal mereka mendapat TPK (Tunjangan Prestasi Kerja),” kata anggota DPRK dari Partai Aceh ini.

Menurut Arafat, dalam rapat perdana pembahasan dua pihak terhadap rancangan KUA PPAS 2018, Kamis malam, pihaknya hanya memfokuskan pertanyaan kepada TAPK tentang pendapatan. "Kesimpulan rapat tadi malam hanya untuk mengdongkrak PAD," ujarnya.

Dikutip portalsatu.com dari pidato Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib saat menyampaikan LKPj Akhir Masa Jabatan (AMJ) 2012-2017 dalam rapat paripurna istimewa DPRK, 25 Juli 2017, terkait realisasi PAD 2012-2016, hanya tahun 2014 yang mencapai 91 persen lebih, sedangkan empat tahun lainnya di bawah 90 persen.

Sebelumnya diberitakan, target Pendapatan Aceh Utara dalam rancangan KUA PPAS TA 2018 menurun Rp700 miliar lebih dibandingkan 2017. Dalam KUA PPAS 2018, target Pendapatan Rp1,98 triliun. Rinciannya, PAD Rp247 miliar lebih, Dana Perimbangan Rp1,04 triliun, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp692 miliar lebih.

Sebagai perbandingan, data diperoleh portalsatu.com, dalam APBK murni TA 2017, Pendapatan Aceh Utara mencapai Rp2,7 triliun lebih. Rinciannya, PAD Rp247,11 miliar lebih, Dana Perimbangan Rp1,57 triliun lebih, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp878,77 miliar lebih.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Utara Muhammad Nasir kepada portalsatu.com, 26 Juli 2017, menjelaskan, target pendapatan dalam KUA PPAS TA 2018 tidak sampai Rp2 triliun lantaran DAK belum dimasukkan. “Belum tahu plafon,” tulis Nasir melalui pesan singkat. Nasir melanjutkan, “Dana Otsus ditarik kembali ke provinsi, dana bagi hasil dengan pemerintah pusat berkurang”. (Baca: Target Pendapatan Menurun, Ini Kata Kepala BPKK Aceh Utara)

Belanja

Ditanya soal rapat lanjutan antara Banggar DPRK dan TAPK Aceh Utara terkait pagu anggaran belanja dalam rancangan KUA PPAS 2018, Arafat mengatakan, direncanakan akan berlangsung dalam pekan depan. Nantinya, kata dia, pihaknya akan mempertanyakan tentang pagu anggaran belanja, baik pengeluaran rutin atau operasional sampai alokasi dana pembangunan infrastruktur.

“Ya (dalam rancangan PPAS 2018, pagu anggaran administrasi pemerintahan) di bawah Setda dan Setwan, selisih mencapai lebih Rp10 miliar. Itu nanti akan kita pertanyakan dalam pembahasan lanjutan, termasuk pos-pos dana untuk setiap SKPK. Dana rutin SKPK atau dinas-dinas yang bisa dilakukan penghematan tentu harus lebih berhemat agar pagu untuk pembangunan infrastruktur lebih besar,” kata Arafat.

Data diperoleh portalsatu.com, 27 Juli 2017, dalam rancangan PPAS Aceh Utara 2018, pagu anggaran Sekretariat Daerah atau Setda untuk administrasi pemerintahan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang mencapai Rp30,2 miliar lebih. Sedangkan di bawah Sekretariat DPRK (Setwan) senilai Rp20,2 miliar lebih. (Baca: Anggaran Administrasi Pemerintahan Setda Rp30,2 M, Setwan Rp20,2 M)

Sebelumnya, Banggar DPRK Aceh Utara menjadwalkan pembahasan bersama eksekutif terhadap rancangan KUA PPAS 2018, Kamis, 27 Juli 2017, malam. Akan tetapi, Banggar DPRK terpaksa menunda pembahasan dua pihak lantaran Sekda Aceh Utara Abdul Aziz sedang dinas luar atau ‘DL’.

“Rencana nanti malam rapat bersama TAPK (Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten), tapi karena tidak ada Sekda, sedang keluar daerah, kita tunda sampai malam Senin (Minggu malam, 30 Juli 2017),” ujar Ketua Banggar DPRK Aceh Utara Arafat Ali dihubungi portalsatu.com lewat telepon seluler, Kamis, siang. (Baca: Sekda ‘DL’, Dewan Tunda Rapat Pembahasan Anggaran 2018)[](idg)

Editor: IRMANSYAH D GUCI

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.