18 February 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Begini Hasil Kajian dan Rekomendasi Bank Indonesia Soal Investasi Aceh

...

  • PORTALSATU
  • 24 December 2019 19:30 WIB

ilustrasi. Foto: ANTARA
ilustrasi. Foto: ANTARA

BANDA ACEH – Bank Indonesia menyebutkan Penanaman Modal Asing (PMA) di Aceh tahun 2018 masih cukup kecil, hanya 0,8 persen dari total PMA Sumatera. PMA mengalir ke Aceh pada akhir triwulan III-2019 tercatat USD131,3 juta. Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Aceh berada urutan keenam di Sumatera dengan pangsa PMDN sebesar 3,92 persen.

Hasil kajian Bank Indonesia (BI), terdapat beberapa hal perlu segera diatasi untuk mendorong masuknya aliran modal ke Aceh. Kendala keamanan yang sering terjadi antara lain banyaknya pungli dan pemalakan oleh kelompok-kelompok di sekitar lokasi usaha. Di sisi lain, investor juga hendaknya memahami aturan berusaha daerah dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan usaha sehingga terjalin rasa memiliki dari masyarakat terhadap perusahaan.

BI menilai ruang pengembangan investasi di Aceh sangat luas dan tersebar pada berbagai bidang. Namun, untuk mendorong masuknya investasi ini diperlukan kerja sama semua pihak termasuk untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI).

BI memberikan rekomendasi berisi sejumlah poin terkait jaminan keamanan dan kenyamanan investasi, mendorong kegiatan ekspor melalui pelabuhan di Aceh, tarikan investasi bidang CPO dan karet berteknologi, pengembangan SDM sesuai kebutuhan bisnis, percepatan tim advokasi khusus lahan KEK Arun, pembangunan infrastruktur dasar seperti listrik, gas dan air, hingga promosi investasi Aceh.

Berikut selengkapnya hasil kajian dan penjelasan Bank Indonesia disajikan dalam Laporan Perekonomian Provinsi Aceh November 2019, dipublikasikan melalui bi.go.id, awal Desember 2019.

Investasi Aceh yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Overview Investasi Aceh

Pada triwulan III-2019, perekonomian Aceh tumbuh 3,76%(yoy) sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan II-2019 yang tumbuh 3,71% (yoy). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tersebut terutama bersumber dari Pertanian, kehutanan dan perikanan; Transportasi dan pergudangan; dan Pertambangan dan penggalian yang memberikan kontribusi masing-masing sebesar 1,11%; 0,53% dan 0,32%. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan pada periode triwulan III-2019 terutama bersumber dari Investasi/Pembentukan modal tetap bruto (PMTB); dan Konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi masing-masing sebesar 2,25% dan 2,14%.

Pertumbuhan PMTB Provinsi Aceh pada triwulan III-2019 mengalami akselerasi baik secara tahunan maupun kwartalan. Secara tahunan, pertumbuhan pada triwulan III-2019 sebesar 6,91% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan II-2019 yang mencapai 5,30% (yoy). Secara kwartalan, pertumbuhan PMTB triwulan III2019 mencapai 11,31% (qtq), meningkat dari triwulan II-2019 yang kontraksi sebesar (-)1,93% (qtq). Pertumbuhan PMTB terkonfirmasi dari hasil survei Bank Indonesia terhadap perusahaan pada sektor utama di Provinsi Aceh yang menunjukkan adanya peningkatan rata-rata likert scale investasi pada lapangan usaha Pertambangan dan penggalian; Industri pengolahan berbasis CPO, Pengadaan listrik dan gas berupa pengadaan mesin dan alat.

Penanaman Modal Asing (PMA)

Investasi asing yang masuk ke Sumatera dalam periode tahun 2016 s.d triwulan III-2019 terpantau mengalami tren penurunan. Dalam tiga tahun terakhir nilai PMA juga masih mengalami kontraksi yaitu tahun 2017 sebesar (-)9,1% (yoy) atau senilai USD4,41 miliar, tahun 2018 sebesar (-)6,2% (yoy) atau senilai USD4,14 miliar. Selanjutnya pada triwulan III-2019 nilai PMA mencapai USD3,25 atau kontraksi sebesar (-)21%(yoy). Nilai realisasi PMA triwulan III-2019 tidak sebesar periode yang sama pada tahun sebelumnya utamanya pada provinsi dengan share dominan seperti Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Utara. Realisasi PMA di Sumatera didominasi oleh lapangan usaha listrik, gas, dan air; industri logam dasar, dan industri kimia dan farmasi.

PMA Provinsi Aceh pada tahun 2018 tercatat sebesar USD32 juta, masih cukup kecil (0,8%) dari total PMA Sumatera. Namun demikian PMA Aceh tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup tinggi mencapai 110,4% (yoy). PMA yang mengalir ke Aceh pada akhir triwulan III-2019 tercatat sebesar USD131,3 juta. Menurut sektor usahanya, 97,4% investasi asing di Aceh berada pada sektor tersier dengan dominasi pada hotel dan restoran senilai USD70,5 juta atau sebanyak 8 proyek. Selanjutnya sektor listrik, gas, dan air senilai USD26,7 juta atau 84 proyek. Sementara pada sektor sekunder, kegiatan PMA dilakukan pada sektor Industri makanan senilai USD591,5 ribu atau 22 proyek. Pada sektor primer, kegiatan PMA didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan senilai USD1,7 juta atau sebanyak 7 proyek.

Menurut negara investor, investasi asing di Aceh utamanya berasal dari 2 benua yaitu Eropa dan Asia. Jumlah proyek investasi dari Eropa cenderung sedikit namun secara nilai cukup besar. Sementara itu, jumlah proyek investasi dari Asia cukup banyak dan nilainya bervariasi. Berdasarkan rasio rata-rata nilai PMA terhadap jumlah proyek di Aceh, diketahui bahwa sepanjang tahun 2015 s.d 2019, rasio tertinggi adalah Belgia yaitu sebesar USD15 juta/proyek dan Perancis sebesar USD2,5 juta/proyek. Sementara itu, Malaysia dan Tiongkok masing-masing sebesar USD1,5 juta/proyek dan USD1,3 juta/proyek.

Berdasarkan daerah tingkat II, Kabupaten Simeulue, Kota Banda Aceh, dan Kabupaten Nagan Raya menjadi 3 daerah tujuan PMA tertinggi. Pada Kabupaten Simeulue terdapat 2 proyek pada sektor Hotel dan restoran senilai USD70,3 juta. Sementara di Kota Banda Aceh, terdapat 1 proyek senilai USD29 juta pada sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi. Selanjutnya pada Kabupaten Nagan Raya, terdapat 13 proyek pada sektor listrik, gas dan air senilai total USD12,6 juta.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Pertumbuhan investasi dalam negeri di Sumatera dalam tren meningkat sejak tahun 2017. Realisasi PMDN di Sumatera hingga triwulan III-2019 mencapai Rp 65,1 triliun. Sektor yang mendominasi PMDN yaitu sektor tanaman pangan dan perkebunan; sektor transportasi, gudang, dan komunikasi; dan sektor Pertambangan. Secara spasial, penanaman modal dalam negeri hingga triwulan III-2019 di Sumatera didominasi oleh Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Sementara itu, Provinsi Aceh berada di urutan ke-6 dengan pangsa PMDN sebesar 3,92% dengan pertumbuhan yang relatif searah dengan Sumatera. PMDN di Aceh tumbuh tinggi seiring masuknya 10 proyek investasi sektor Listrik, gas, dan air senilai total Rp587 miliar pada triwulan I-2019 dan 17 proyek investasi sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan senilai total Rp770,4 miliar pada triwulan II-2019.

Berdasarkan daerah tingkat II, PMDN yang mengalir ke Aceh sampai dengan triwulan III-2019, utamanya berlokasi di Aceh Tengah dengan nilai sebesar Rp774,3 miliar pada sektor Listrik, gas, dan air. Selanjutnya PMDN di Aceh Besar mencapai Rp713,8 miliar yaitu adanya 1 proyek pada sektor Perkebunan kelapa sawit dan karet. Sementara itu, Kabupaten Aceh Barat juga menerima PMDN sebesar Rp353,1 miliar pada 6 proyek sektor Pertambangan batubara. Di sisi lain, Aceh Utara, Lhokseumawe, dan Banda Aceh memiliki karakteristik PMDN yang berbeda yaitu jumlah proyek yang banyak namun nilainya tidak sebesar di daerah lainnya. Proyek investasi di daerah ini utamanya pada sektor Perdagangan dan Reparasi yang kebanyakan berupa investasi non-mesin atau non-bangunan.

Peluang dan Tantangan Investasi di Aceh

Secara umum, terdapat beberapa hal yang perlu segera diatasi untuk mendorong masuknya aliran modal ke Aceh. Selain tingkat imbal hasil yang tinggi, investor juga memerlukan kepastian hukum dan keamanan usaha. Hal ini diperlukan agar aktivitas usaha menjadi efisien dan terhindar dari biaya tak terduga. Kendala keamanan yang sering terjadi antara lain banyaknya pungli dan pemalakan oleh kelompok-kelompok di sekitar lokasi usaha. Praktik ini biasa dilakukan secara terbuka dengan pemalakan maupun secara halus dengan menuntut bantuan/Corporate Sosial Responsibiltty (CSR). Kendala ini dapat diatasi dengan memperkuat leadership pimpinan daerah untuk menegaskan adanya jaminan keamanan bagi investor, baik dengan menerbitkan peraturan maupun dengan komunikasi yang efektif melalui berbagai media. Di sisi lain, investor juga hendaknya memahami aturan berusaha daerah dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan usaha sehingga terjalin rasa memiliki dari masyarakat terhadap perusahaan.

Dari sisi sistem pendaftaran investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kini sedang melakukan uji coba pada sistem Online Single Submission (OSS) v.1.1. Kendala utama yang dihadapi yaitu adanya disharmoni Peraturan Pemerintah (PP) 24 Tahun 2018 dengan UU No. 15 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam ketentuan tersebut, pemberian izin dialihkan dari sebelumnya, melalui kepala daerah, menjadi melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Fitur yang ada dalam OSS juga masih belum lengkap sehingga dalam praktiknya, calon investor harus mendatangi berbagai instansi dinas dalam menyelesaikan perizinan, misalnya pada rencana tata ruang dan izin lingkungan.

Pada 1 November 2019, Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan peraturan baru terkait Upah Minimum di Indonesia. Dalam peraturan tersebut, kenaikan UMP di Indonesia untuk tahun 2020 sebesar 8,51%. Untuk Aceh, kenaikan ini setara dengan Rp248.000,- yaitu dari Rp2.916.810,- menjadi Rp3.165.030,- (setara USD225,3 – kurs Rp 14.200,-/ per USD) per bulannya. Kenaikan ini berpotensi menurunkan minat investor. Calon investor khususnya pada perusahaan padat karya akan membandingkan biaya tenaga kerja antarnegara. Secara rata-rata, UMP Indonesia lebih tinggi dibandingkan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos.

Namun demikian, kenaikan UMP dapat berubah menjadi menarik bagi calon investor apabila disertai dengan upaya untuk mendorong produktivitas tenaga kerja yang lebih baik dan kondisi perekonomian yang kondusif.

Investasi di KEK dan KI

Ruang pengembangan investasi di Aceh masih sangat luas dan tersebar pada berbagai bidang. Namun, untuk mendorong masuknya investasi ini tentu diperlukan kerja sama semua pihak termasuk untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) yang telah ada di Aceh. Hadirnya KEK di Lhokseumawe diharapkan dapat menambah daya tarik investasi karena adanya berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah. Kawasan ini dibentuk dengan berbagai insentif yang ditawarkan seperti keringanan pajak, kemudahan pengurusan izin, hingga isu sosial lingkungan dan pengelolaan yang govern dan cepat. Kawasan ini berpotensi berkembang karena Aceh memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk diindustrialisasi seperti batubara, minyak dan gas, kopi, kelapa sawit, nilam, pinang dan lain-lain.

KEK Arun Lhokseumawe memiliki keunggulan yang tidak dimiliki KEK lainnya. KEK di daerah lain merupakan lahan kosong baru yang diutilisasi oleh pemerintah. Sementara KEK Arun sudah memiliki fasilitas karena merupakan revitalisasi dari kawasan industri migas Arun yang meredup akibat cadangan minyak dan gas yang menipis. Namun demikian, tidak ada lahan yang secara langsung dimiliki oleh pemerintah daerah. Harga sewa dan masa sewa lahan KEK Arun menghadapi beberapa hambatan yaitu, belum adanya price list yang tetap oleh masing-masing pemilik lahan sehingga menyulitkan dalam proses negosiasi harga. Praktik yang ada saat ini yaitu, setelah investor menentukan lokasi lahan yang diminati maka akan dilakukan pemberitahuan kepada pemilik lahan dan diadakan appraisal nilai lahan. Proses ini memerlukan waktu yang lama sehingga bisa menyebabkan calon investor berubah pikiran untuk menahan atau membatalkan investasi.

Beberapa calon investor yang melakukan survei ke KEK Arun, menyatakan minatnya terhadap lahan milik LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) atau PT Pertamina karena lokasi tersebut berdekatan dengan lokasi aset PT Perta Arun Gas (PAG) atau aset eks-PT Arun yang relatif sudah lengkap dengan berbagai fasilitas antara lain air, pipeline, dan pelabuhan. Namun kendala berikutnya adalah ketentuan jangka waktu sewa lahan. LMAN menawarkan jangka waktu sewa lahan selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Sementara banyak calon investor menginginkan jangka waktu yang lebih lama (berkisar 10 – 15 tahun) agar usaha dapat mencapai Break Event Point (BEP) dahulu. Apalagi pada perusahaan bidang minyak dan gas atau petrokimia yang memiliki pabrik besar, instalasi bisa memakan waktu sampai 3 tahun. Selain itu, appraisal nilai lahan juga menjadi pertimbangan sebab jika dilakukan masa perpanjangan, maka dimungkinkan nilai lahan akan berubah dan membebani keuangan bisnis dibandingkan jika masa sewa yang diberikan lebih panjang maka harga beban sewa akan tetap selama masa perjanjian.

Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Arun yaitu PT PATNA berfungsi untuk memfasilitasi calon investor dan mengeluarkan rekomendasi investasi. Izin final untuk beroperasi di KEK saat ini masih memerlukan persetujuan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh yang berkantor di Banda Aceh. Tahapan penerbitan izin tersebut dirasa masih cukup panjang karena lokasi kantor PT PATNA di Lhokseumawe dan DPMPTSP di Banda Aceh. Untuk mengatasi kendala ini, Pemerintah Aceh saat ini sedang menyusun peraturan daerah (perda) pembentukan lembaga perpanjangan tangan DPMPTSP untuk dapat langsung berkantor di Lhokseumawe dan berwenang memberikan izin operasi di KEK Arun.

Dari sisi sumber daya manusia, Administrator KEK Arun terdiri dari pegawai yang diperbantukan dari pemerintah provinsi dan kabupaten. Pegawai tersebut bergantian (sistem shift) setiap minggu sehingga membuat penanganan perizinan menjadi tidak efektif. Kerapkali calon investor datang ke pengelola KEK menemui petugas yang berbeda dengan informasi yang berbeda. Kendala ini seharusnya dapat disiasati dengan melakukan penugasan pegawai dari lingkungan pemda yang didedikasikan untuk KEK Arun Lhokseumawe untuk jangka waktu beberapa tahun. Dengan demikian, pendampingan kepada calon investor dapat dilakukan secara kontinu oleh petugas yang sama. Selain itu berkaitan dengan SDM lokal, beberapa calon investor juga mengungkapkan bahwa kualitas daya saing SDM lokal masih terus ditingkatkan disesuaikan dengan karakteristik bidang kerja perusahaan.

Rekomendasi 1) Penerbitan jaminan keamanan dan kenyamanan investasi dan menggerakan aparatur desa untuk menindak tegas perilaku pungli oknum individu dan kelompok baik melalui regulasi maupun pendekatan local wisdom; 2) Mendorong kegiatan ekspor untuk dilakukan melalui pelabuhan di Aceh disertai tarikan investasi untuk revitalisasi infrastruktur pelabuhan lokal sehingga biaya dapat lebih efisien; 3) Tarikan investasi pengolahan SDA utamanya CPO dan Karet berteknologi dalam kerangka kebijakan B30 dan Karet Aspal untuk mendongkrak kenaikan harga dalam negeri; 4) Pengembangan SDM sesuai arah dan kebutuhan bisnis yang dapat dilakukan melalui kerja sama dengan universitas atau politeknik ternama di Indonesia dan LN dengan skema beasiswa; 5) Mapping SDM unskilled dan skilled untuk sesuai arah bisnis Aceh jangka panjang; 6) Percepatan tim advokasi khusus lahan KEK Arun Lhokseumawe kepada LMAN dan penertiban; 7) Pembangunan infrastruktur dasar seperti listrik, gas, dan air yang lebih masif di KEK dan KI dengan didukung perusahaan eksisting; dan 8) Mapping dan promosi intensif investasi Aceh.[](*)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.