13 December 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Bertemu Kepala BKPM, Plt. Gubernur Aceh Paparkan Masalah KEK Arun

...

  • portalsatu.com
  • 02 December 2019 14:30 WIB

Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, bertemu Kepala BKPM di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Senin, 2 Desember 2019. (Foto: Humas BPPA/ Saifullah S)
Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, bertemu Kepala BKPM di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Senin, 2 Desember 2019. (Foto: Humas BPPA/ Saifullah S)

JAKARTA - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, M.T., bertemu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Senin, 2 Desember 2019. Pertemuan itu membahas perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.

Nova Iriansyah menyampaikan kepada Bahlil Lahadalia bahwa Pemerintah Aceh berharap dapat menurunkan angka kemiskinan di Aceh dengan adanya dukungan semua pihak, terutama Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), dan BKPM.

"Agar tujuan itu tercapai, hal yang paling signifikan yang dapat dilakukan Pemerintah Aceh saat ini adalah mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun di Lhokseumawe," ujar Nova.

Nova menyebutkan, hal tersebut didasari kelengkapan infrastruktur KEK, karena bekas PT Arun. Namun, ada satu masalah yang membuat investor dan tenant urung menyewa kawasan tersebut lantaran masa penyewaan relatif pendek, hanya lima tahun.

"Karena itu, kita meminta dukungan dari BKPM untuk dapat bersama-sama menyelesaikan masalah ini, sehingga sektor KEK ini dapat berkembang dan masyarakat dapat memperoleh hasilnya," tutur Nova.

Nova menyatakan siap melaksanakan perintah Presiden Jokowi dengan melanjutkan infrastruktur, membenahi sumber daya manusia, menyederhanakan birokrasi dan regulasi, serta membuat formulasi ekonomi sehingga target pemerintah dapat dipenuhi.

Selain itu, Nova mengungkapkan akan mengembangkan Kawasan Industri Aceh di Ladong, Aceh Besar, merevitalisasi Pelabuhan Sabang, dan berusaha over hendle Wilayah Kerja Blok B di Aceh Utara yang pernah dikelola ExxonMobil.

Nova menegaskan, Pemerintah Aceh tidak pernah memberatkan investor untuk menanamkan modalnya di Aceh. Pemerintah Aceh berkomitmen dengan clean government dan good government.

Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengatakan dalam hitungan bisnis, tidak masuk akal jika kontrak hanya diberikan lima tahun kepada para tenant yang hendak berinvestasi di Aceh. 

Oleh krena itu, Bahlil meminta Pemerintah Aceh melaporkan permasalahan secara tertulis ditunjukkan kepada BKPM untuk kemudian nanti dipelejari dan dibicarakan dengan Kementerian Keuangan.

"Ini tidak masuk akal (kalau masa penyewaan sangat singkat), masa orang baru bangun infrastruktur dan baru jalan satu tahun perusahaannya sudah langsung perpanjangan lagi. Ini tidak ekomonis dan memberatkan para investor," jelas Bahlil.

Bahlil berjanji akan menyelesaikan setiap masalah terhadap hal-hal yang menjadi halangan investasi di Aceh. Sehingga investasi ini dapat segera selesai. "Kita selesaikan dalam minggu ini. Saya mau fokus urus Aceh, terutama untuk hal KEK," ujarnya.[](rilis)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.