16 December 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


BPMA Ajukan Perpanjangan Kontrak Sementara Blok NSB ke Menteri ESDM

...

  • Fazil
  • 15 September 2018 16:45 WIB

Azhari Idris. @dok. portalsatu.com/Fazil
Azhari Idris. @dok. portalsatu.com/Fazil

BANDA ACEH - Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) mengajukan perpanjangan kontrak sementara Blok North Sumatera B (NSB) ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Untuk diketahui, Blok NSB yang dikelola PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sejak Oktober 2015 setelah mengakuisisi hak kelola ExxonMobil, kontraknya akan berakhir pada awal Oktober 2018. Gas dari Blok NSB dan Blok North Sumatera Offshore (NSO) selama ini disuplai PHE ke PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Krueng Geukueh, Aceh Utara. 

"Untuk mengantisipasi terganggunya suplai gas dari PT Pertamina Hulu Energi NSB-NSO kepada PT PIM, sambil menunggu ada kesepakatan nantinya, maka kita mengajukan perpanjangan kontrak sementara Blok NSB selama enam bulan kepada Menteri ESDM," ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPMA, Azhari Idris, menjawab portalsatu.com lewat telepon seluler, Sabtu, 15 September 2018. 

Azhari menyebutkan, BPMA mengajukan perpanjangan kontrak sementara pengelolaan Blok NSB kepada Menteri ESDM lantaran belum lahir kontrak baru untuk PHE. "Mungkin dalam satu atau dua bulan ini sudah bisa dilakukan kontrak baru dalam jangka panjang," katanya.

Kontrak baru pengelolaan Blok NSB untuk PHE belum lahir lantaran masih dikaji soal besaran saham partisipasi atau hak kelola (participating interest/PI) untuk Pemerintah Aceh.

"Soal participating interest juga salah satu hal yang sudah dibahas oleh Pemerintah Aceh dengan PT PHE, tapi masih perlu beberapa studi lagi sehingga nanti bisa mencapaikan kesepakatan yang baik," ujar Azhari. 

Pemerintah Aceh minta hak kelola 20 persen untuk Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) dalam kontrak baru Blok NSB nantinya. Sedangkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 Persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas, disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berhak mendapatkan 10 persen.

"Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 tahun 2016 itu 10 persen, tetapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, itu minimum 10 persen, bahkan bisa sampai 12 persen dan seterusnya sesuai kesepatan bersama," kata Azhari.

Menurut Azhari, persentase hak kelola untuk Pemerintah Aceh dalam Blok NSB tersebut sedang dinegosiasikan. Dia berharap kesepatan segera tercapai agar kontrak baru bisa ditandatangani. "Diharapkan sebelum Oktober 2018, supaya kelanjutan operasi PT PHE itu tidak terganggu," ujarnya.[]  

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.