20 October 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Dewan Nilai 19,5 Miliar Dana Gampong di BPRS Statusnya Tidak Jelas

...

  • PORTALSATU
  • 28 January 2018 14:00 WIB

Irwansyah
Irwansyah

BANDA ACEH -- Anggota Komisi A DPRK Banda Aceh Irwansyah mengatakan, dana bergulir (revolving) milik gampong di Banda Aceh sudah tidak sah dikelola BPRS Baiturrahman sehingga harus dikembalikan ke gampong.

Pasalnya kata Irwansyah, BPRS Baiturrahman sudah tidak berhak mengelola dana yang mencapai 19,5 miliar itu pascaterbit Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 28 Tahun 2016 tentang penyertaan modal. Selain itu kata Irwansyah, MoU antara pihak BPRS dengan gampong juga telah berakhir pada Mei 2017 lalu.

“Dengan adanya Perwal tentang penyertaan modal dan MoU yang telah berakhir, maka pihak BPRS sudah tidak punya kewenangan mengelola dana itu, maka dana itu harus dikembalikan ke gampong dan menjadi modal bagi BUMG,” ujar Irwansyah, melalui siaran pers, Minggu, 28 Januari 2018.

Hampir semua gampong kata Irwansyah, sudah membentuk BUMG, dan itu juga menjadi fokus pemerintah agar gampong bisa semakin mandiri terutama di saat dana gampong semakin besar. Keberadaan BUMG nantinya diharapkan bisa menjadi stimulan bagi tumbuhnya ekonomi warga dan meluasnya lapangan kerja.

"Tapi justru di saat BUMG diminta utk dibentuk, dana yang harusnya menjadi milik mereka (BUMG) sebagai modal tidak bisa dimiliki karena justru diputar oleh lembaga lain. Ke depan BUMG dengan suntikan dana revolving diharapkan bisa bermanfaat untuk warga masyarakat, bisa menjadi lembaga yang mensupport berbagai kegiatan warga dan pemuda sebagai buah dari usaha-usaha produktif yang dikelola BUMG."

Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh itu juga mengingatkan, jikapun nantinya dana tersebut mau diinvestasikan ke lembaga keuangan yang baru dibentuk oleh Pemko dan DPRK, maka hal itu harus dengan persetujuan dari pihak gampong selaku pemilik dana.

"Dan persetujuan itu itu bukan hanya dengan keuchik saja, tapi juga dengan unsur tuha peut, pemuda, imam dan lainnya. Jika gampong setuju maka silahkan menjadi saham gampong di lembaga keuangan tersebut. Soal berapa nilainya nanti dsepakati kembali. Tapi yang pasti tidak boleh langsung dialihkan sepihak, karena dana tersebut pemiliknya gampong, jadi minta persetujuan dulu sama pemiliknya," lanjut Irwansyah.

Irwansyah menyebutkan, rata-rata gampong di Banda Aceh memiliki dana sekitar 200 hingga 300 juta di BPRS Baiturrahman, karena sudah dikumpulkan sejak 2010. Dana tersebut menurutnya sangat dibutuhkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong.

Irwansyah meminta agar persoalan tersebut mendapatkan perhatian serius dari Pemko Banda Aceh sehingga tidak menghambat pembahasan anggaran di tingkat gampong atau APBG.

“Kita berharap jika persoalan ini cepat diselesaikan, maka pembahasan APBG juga bisa cepat dilakukan oleh gampong, selanjutnya anggaran untuk gampong juga bisa cepat disalurkan oleh Pemko, sehingga pembangunan maupun upaya peningkatan kesejahtraan masyarakat tidak terhambat,” kata Irwansyah.[]

Editor: IHAN NURDIN


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.