07 December 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


DIPA Aceh Tahun 2020 Capai Rp37,1 Triliun

...

  • portalsatu.com
  • 14 November 2019 16:30 WIB

Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menerima DIPA 2020 dari Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden dan Menteri Keuangan di Istana Negara, Kamis, 14 November 2019. (Foto: Setneg)
Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menerima DIPA 2020 dari Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden dan Menteri Keuangan di Istana Negara, Kamis, 14 November 2019. (Foto: Setneg)

JAKARTA - Plt. Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, M.T., menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020. Penyerahan dokumen itu  kepada seluruh pemerintah daerah termasuk kementerian/lembaga berlangsung di Istana Negara, Kamis, 14 November 2019, oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Tahun anggaran 2020, Provinsi Aceh mendapatkan Rp37.169 triliun lebih, dengan rincian sebagai berikut:

Dana Bagi Hasi Pajak Rp604.324 miliar lebih, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Rp486.161miliar lebih, Dana Alokasi Umum Rp16.011 triliun lebih, Dana Alokasi Khusus Fisik Rp2.708 triliun lebih, Dana Alokasi Khusus Nonfisik Rp3.418 triliun lebih, Dana Intensif Daerah Rp514.919 miliar lebih, Dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp8.374 triliun lebih, dan Dana Desa Rp5.050 triliun lebih.

Presiden Jokowi dalam arahannya mengingatkan agar kementerian ataupun pemerintah daerah untuk tidak sembarangan membelanjakan setiap anggaran yang telah diberikan negara.

Mantan Walikota Solo itu juga meminta agar para pejabat negara untuk segera pula melaksanakan lelang atau membelanjakan anggaran tahun depan tersebut setelah DIPA diserahkan kepada kementerian atau pemerintah daerah. Pun demikian, Jokowi meminta belanja yang dilakukan kementerian dan pemerintah daerah harus memberikan dampak kepada masyarakat.

"Saya minta. Ini juga sudah saya sampaikan, jangan hanya sent yang diurus, tapi delivered. Artinya menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pastikan bukan hanya realisasi belanja yang habis, tapi dapat barangnya, dapat manfaatnya rakyat. Itu yang terpenting," kata Jokowi.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan sudah saatnya pemerintah daerah memberikan edukasi kepada masyarakat supaya mengawal setiap rupiah yang ada dalam APBN. Hal itu dimaksudkan agar publik mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dimengerti atas berbagai kebijakan yang akan dibelanjakan pemerintah melalui APBN.

"Dengan demikian, rasa memiliki yang tinggi terhadap APBN akan tertanam pada masyarakat sehingga menjadi bagian dari Pemerintah dalam mengawasi setiap rupiah yang dibelanjakan, sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh seluruh rakyat Indonesia," jelas dia.[](rilis)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.