16 October 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia

Perpanjangan Kontrak Blok NSB kepada PHE
Dirut PDPA: Kita Berharap Saham Partisipasi Minimal 30 Persen

...

  • Rino
  • 07 August 2018 15:45 WIB

Ilustrasi. @bisnis.com
Ilustrasi. @bisnis.com

BANDA ACEH – Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) direncanakan akan menandatangani kontrak baru (perpanjangan kontrak) pengelolaan Blok North Sumatera B (NSB) pada bulan ini. Akan tetapi, sejauh ini tampaknya belum ada keputusan konkret, berapa persen saham partisipasi atau hak kelola (participating interest/PI) diberikan kepada Badan Usaha Milik Aceh (BUMA).

Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA), Muhsin, Selasa, 7 Agustus 2018, mengatakan, pihaknya belum mengetahui berapa persen hak kelola yang diberikan kepada BUMA ini. “Belum, belum. Karena kita tidak dilibatkan dalam pembahasan,” kata Muhsin menjawab portalsatu.com lewat telepon seluler, apakah sudah ada kepastian terkait saham partisipasi tersebut.

Muhsin menjelaskan, dalam serangkaian pertemuan Tim Kementerian ESDM bersama Pemerintah Aceh sebelum lahirnya BPMA, hanya sekali PDPA diundang mengikuti rapat. “Cuma sekali diikutkan. Saat itu juga dihadiri SKK Migas. Kita infokan, PDPA sekarang sudah siap. Dan ada SK Gubernur Aceh tahun 2017 bahwa PDPA bisa bergerak di bidang Migas,” ujarnya.

Ditanya berapa persen hak kelola selayaknya dimiliki PDPA dalam kerja sama pengelolaan Blok NSB untuk kontrak baru PHE, Muhsin mengatakan, “Kita berharap minimal 25 sampai 30 persen. Pertama mungkin bisa 20 persen, dalam perjalanan nanti kita minta dinaikkan lagi, atau setiap 2-3 tahun sekali perbaharui kontrak. Intinya, kepentingan rakyat Aceh yang harus dikedepankan”.

Muhsin menyebutkan, untuk memperoleh kepastian hak kelola yang layak itu, PDPA akan mengedepankan negosiasi.

Lantas, dari mana sumber uangnya seandainya disetujui saham partisipasi PDPA misalnya 20 persen? “Dari pendapatan yang kita terima, misalnya dicicil per tahun,” kata Muhsin.

Muhsin menjelaskan, sejak Juni lalu PDPA memperoleh pemasukan Rp500 juta/bulan dari keuntungan hasil kerja sama pengelolaan sejumlah sumur tua di Blok Pase bersama Triangle Pase. Menurut dia, gas hasil produksi sumur tua itu dialirkan ke PGN melalui pipa PHE sejak Maret lalu. Sejak Maret sampai Juni 2018, kata dia, pemasukan diterima PDPA terus meningkat dari Rp150 juta hingga Rp500 juta/bulan.

"Itu dari sumur tua A1, A5, dan A6. Sistem  pembagiannya, dari hasil totalitas yang didapat, dari hasil hitungan SKK Migas. 70 persen disetor ke pusat, untuk disebar ke Aceh. Jadi, Aceh mendapat Rp1,5 miliar per bulan. Sementara 30 persen lagi untuk PDPA dan Triangle Pase. Dari 30 persen itu, Triangle 20 persen, PDPA 80 persen, sehingga sejak Juni lalu kita terima Rp500 juta per bulan. Pada akhir tahun nanti, dana itu akan kita setor ke kas daerah (Pemerintah Aceh)," ujar Muhsin.

Soal perubahan status PDPA menjadi Perseroan Terbatas (PT), Muhsin, mengatakan, DPRA sudah memparipurnakan qanun tersebut. "Tapi, untuk legalitasnya, perlu ada audit 2016, 2017, sampai dengan audit penutup. Itu yang kita lagi kejar," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Azhari Idris, membenarkan pemerintah memutuskan memperpanjang kontrak pengelolaan Blok NSB kepada PT PHE. "Benar. Jadi, gubernur kita (Aceh) sudah meminta persetujuan kepada pemerintah pusat bahwa ini akan dilanjutkan oleh PT Pertamina Hulu Energi. Jadi, bulan Agustus ini, akan dilakukan kontrak perpanjangan. Yang tanda tangan kontrak BPMA bersama PHE," ungkap Azhari dalam wawancara dengan portalsatu.com, Sabtu, 4 Agustus 2018, malam.

Menurut Azhari, saat ini juga sedang dilakukan beberapa pembahasan, khususnya persoalan keekonomian lapangan migas tersebut. “Inikan lapangan tua, ya. Jadi, bagaimana kita menjamin produksi ini tetap jalan, dan income untuk jadi juga masuk dengan baik," ujarnya. (Baca: Kata Plt. Kepala BPMA Soal Perpanjangan Kontrak Blok NSB Kepada PT PHE)

Kontrak pengelolaan Blok NSB atau sering disebut Blok B di Aceh akan berakhir pada Oktober 2018. Namun, sejauh ini tampaknya belum ada keputusan konkret berapa persen saham partisipasi atau hak kelola yang akan diberikan kepada BUMD/BUMA dalam pengelolaan Blok NSB saat kontrak baru itu.

Mantan Kepala BPMA, Marzuki Daham, mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 Persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas, maka saham partisipasi yang diberikan untuk PDPA/BUMD Aceh 10 persen.

Namun, kata Marzuki Daham, saat masih menjabat Kepala BPMA, ia pernah menyarankan kepada Gubernur Aceh agar merekomendasikan kepada Menteri ESDM, saham partisipasi yang diberikan kepada PDPA sebagai BUMA mencapai 20 persen.

"Kita melihat wajarnya 20 persen. Bisa saja kalau gubernur rekomendasi 20 persen, menteri menugaskan Pertamina untuk memberikan 20 persen. Ini memang harus ada keberanian di kita juga, kalau tidak ya mesti ikut Permen (ESDM) yang mengatur 10 persen saja," ujar Marzuki Daham yang tidak lagi menjabat Kepala BPMA sejak 27 Juli 2018, saat dihubungi portalsatu.com, Jumat, 3 Agustus 2018.

Saat ini Blok NSB masih dikelola PHE. Perusahaan ini mengelola blok tersebut sejak Oktober 2015 setelah mengakuisisi hak kelola perusahaan asal Amerika Serikat, ExxonMobil. (Baca: Ini Kata Marzuki Daham Soal Hak Kelola BUMD Terhadap Blok NSB)[]

Lihat pula:

Geuchik Abu: Tuan Rumah Mestinya Paling Rendah Mendapat Saham 30 Persen

Editor: portalsatu.com


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.