23 October 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


DPRK Minta Pemerintah dan Penyalur Periksa Kelangkaan LPG 3 Kg di Aceh Utara

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 10 May 2019 11:30 WIB

Zubir HT. Foto: ist/portalsatu.com
Zubir HT. Foto: ist/portalsatu.com

LHOKSUKON - Dalam beberapa hari di bulan Ramadhan ini, pihak DPRK Aceh Utara menerima laporan masyarakat terkait kelangkaan LPG (elpiji) 3 kilogram di seputaran Kecamatan Matangkuli, Paya Bakong dan sejumlah kecamatan lainnya di Aceh Utara.

Selain itu, ada beberapa laporan yang terdapat indikasi permainan atau penimbunan gas di agen atau penyalur tingkat gampong. Untuk itu, pihak DPRK meminta pemerintah dan penyalur mengoptimalkan penyaluran gas 3 kilogram selama bulan Ramadhan. 

"Setelah dibongkar beberapa jam saja, stok gas LPG 3 kg dikatakan habis. Padahal stoknya masih banyak, bahkan ada laporan setelah satu atau dua hari gas yang diterima dari penyalur diangkut dengan mobil dan dibawa ke kecamatan lain untuk diecer dengan harga di atas harga ketentuan. Itu informasi yang saya terima dari masyarakat," ujar Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Zubir HT., kepada portalsatu.com via WhatsApp, 9 Mei 2019, malam.

"Kita sangat menyayangkan apabila hal itu benar terjadi. Karena prinsip penyaluran sudah diatur dalam undang-undang, gas LPG 3 kg tidak dibenarkan dijual oleh pengecer lain selain agen yang memiliki lisensi penyaluran," kata Zubir.

Zubir menyebutkan, sesuai Peraturan Presiden No.104/2007 dan Peraturan Menteri ESDM No.21/2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, bahwa LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dengan penghasilan di bawah Rp 1,5 juta dan kegiatan Usaha Kecil dan Mikro (UKM).

Sesuai dengan kedua peraturan tersebut, pemerintah menunjuk PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha yang bertugas menyalurkan secara resmi LPG 3 kg bersubsidi. Pemerintah melalui Pertamina juga menetapkan kuota penyaluran LPG 3 kg bersubsidi yang pembiayaannya berasal dari APBN di tahun berjalan. 

Sebagai badan usaha penyalur resmi, Pertamina memiliki tugas dan wewenang untuk menyalurkan LPG 3 kg melalui agen dan pangkalan yang menjual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Fungsi pengawasan penyaluran LPG 3 kg bersubsidi oleh Pertamina berada di ranah pemerintah dan masyarakat atau konsumen pengguna LPG 3 kg bersubsidi.

"Bila terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan pendistribusian, maka harus ditindak tegas dan diberikan sanksi agar tidak berdampak pada kelangkaan gas. Apalagi terjadi di bulan suci Ramadhan yang kebutuhan gas LPG sangat urgen. Kami juga akan bersama-sama melakukan pengawasan," pungkas Zubir HT.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.