20 May 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

Perpanjangan Kontrak Blok NSB
Geuchik Abu: Tuan Rumah Mestinya Paling Rendah Mendapat Saham 30 Persen

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 06 August 2018 21:40 WIB

Ketua APDESI Aceh Utara, Abu Bakar (Geuchik Abu). @istimewa
Ketua APDESI Aceh Utara, Abu Bakar (Geuchik Abu). @istimewa

LHOKSEUMAWE - Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh Utara, Abu Bakar alias Geuchik Abu, mengatakan, seharusnya kabupaten ini juga memperoleh saham partisipasi dalam perpanjangan kontrak pengelolaan Blok North Sumatera B (NSB) kepada PT Pertamina Hulu Energi. Pasalnya, lapangan minyak dan gas atau Migas itu berada di Aceh Utara.

Dihubungi portalsatu.com, Senin, 6 Agustus 2018, Geuchik Abu menilai, perpanjangan kontrak itu tidak akan membawa manfaat besar terhadap masyarakat di lingkungan perusahaan. “Kita melihat manfaat dari perpanjangan kontrak tidak begitu berdampak pada lingkungan. Apalagi dengan dana CSR-nya yang masyarakat luas tidak begitu paham,” ujarnya.

Geuchik Abu menyampaikan itu saat ditanyakan, apa harapannya kepada PT Pertamina Hulu Energi (PHE) agar dalam pengelolaan Blok Migas itu ke depan lebih banyak memberikan manfaat untuk Aceh Utara. Dia juga menilai selama ini PHE NSB belum memberikan perhatian maksimal untuk lingkungan perusahaan tersebut. Contohnya, jalan antar-cluster yang rusak atau banyak berlubang, belum diperbaiki.

Namun, Geuchik Abu mengakui pemerintah memang berwenang melanjutkan kontrak kerja sama dengan PHE untuk pengelolaan Blok NSB sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan berlaku. “Hanya, kita berharap agar pajak yang dibayar oleh perusahaan tersebut harus di-publish berapa jumlahnya. Selain itu, persentase bagi hasil juga harus jelas dan diketahui publik,” kata Geuchik Abu.

Ditanya pendapatnya, berapa persen saham partisipasi atau hak kelola yang layak dimiliki Pemerintah Aceh melalui BUMD/BUMA dalam kerja sama pengelolaan Blok NSB bersama PHE, apakah 10 persen, 20 persen atau lebih, Geuchik Abu mengatakan, “Sebagai tuan rumah, saya rasa Aceh Utara mestinya paling rendah mendapat 30 persen”.

Bahkan, menurut Geuchik Abu, bila perlu BUMD mengambil alih kontrak tersebut untuk dikerjakan sendiri.

Diberitakan sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Azhari Idris, membenarkan pemerintah memutuskan memperpanjang kontrak pengelolaan Blok NSB kepada PT PHE. "Benar. Jadi, gubernur kita (Aceh) sudah meminta persetujuan kepada pemerintah pusat bahwa ini akan dilanjutkan oleh PT Pertamina Hulu Energi. Jadi, bulan Agustus ini, akan dilakukan kontrak perpanjangan. Yang tanda tangan kontrak BPMA bersama PHE," ungkap Azhari dalam wawancara dengan portalsatu.com, Sabtu, 4 Agustus 2018, malam.

Menurut Azhari, saat ini juga sedang dilakukan beberapa pembahasan, khususnya persoalan keekonomian lapangan migas tersebut. “Inikan lapangan tua, ya. Jadi, bagaimana kita menjamin produksi ini tetap jalan, dan income untuk jadi juga masuk dengan baik," ujarnya. (Baca: Kata Plt. Kepala BPMA Soal Perpanjangan Kontrak Blok NSB Kepada PT PHE)

Kontrak pengelolaan Blok NSB atau sering disebut Blok B di Aceh akan berakhir pada Oktober 2018. Namun, sejauh ini tampaknya belum ada keputusan konkret berapa persen saham partisipasi atau hak kelola (participating interest/PI) yang akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah Aceh (BUMD/BUMA) dalam pengelolaan Blok NSB saat kontrak baru itu.

Mantan Kepala BPMA, Marzuki Daham, mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 Persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas, maka saham partisipasi yang diberikan untuk PDPA/BUMD Aceh 10 persen.

Namun, kata Marzuki Daham, saat masih menjabat Kepala BPMA, ia pernah menyarankan kepada Gubernur Aceh agar merekomendasikan kepada Menteri ESDM, saham partisipasi yang diberikan kepada PDPA sebagai BUMA mencapai 20 persen.

"Kita melihat wajarnya 20 persen. Bisa saja kalau gubernur rekomendasi 20 persen, menteri menugaskan Pertamina untuk memberikan 20 persen. Ini memang harus ada keberanian di kita juga, kalau tidak ya mesti ikut Permen (ESDM) yang mengatur 10 persen saja," ujar Marzuki Daham yang tidak lagi menjabat Kepala BPMA sejak 27 Juli 2018, saat dihubungi portalsatu.com, Jumat, 3 Agustus 2018.

Saat ini Blok NSB masih dikelola PHE. Perusahaan ini mengelola blok tersebut sejak Oktober 2015 setelah mengakuisisi hak kelola perusahaan asal Amerika Serikat, ExxonMobil. Blok NSB mulai berproduksi tahun 1977 dengan puncaknya mencapai sekitar 3.400 juta kaki kubik per hari (mmscfd).

Mengacu Laporan Tahunan PHE 2017 seperti dikutip katadata.co.id, produsi minyak mentah PHE tahun lalu mencapai 2,05 ribu barel per hari (bph), meningkat dari target RKAP PHE 2017 sebesar 0,95 ribu bph. Sementara produksi gasnya tahun lalu mencapai 46,8 mmscfd, turun dari target yang telah ditetapkan sebesar 98,6 mmscfd. (Baca: Ini Kata Marzuki Daham Soal Hak Kelola BUMD Terhadap Blok NSB)[]

Lihat pula:

Soal Kontrak Blok Migas, Nurzahri: Pemerintah Aceh Harus Serius

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.