12 August 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Jawaban Pemerintah Aceh Soal Pertumbuhan Ekonomi tak Capai Target

...

  • PORTALSATU
  • 10 July 2020 19:55 WIB

Saifullah Abdulgani. Foto: dok. Humas Setda Aceh
Saifullah Abdulgani. Foto: dok. Humas Setda Aceh

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mengakui pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi tiga tahun terakhir gagal mencapai target dibuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022. Pemerintah Aceh menyatakan kondisi ini menjadi catatan dan akan ditunaikan hingga tahun 2022. 

Untukk diketahui, dalam RPJMA, Pemerintah Aceh menargetkan angka kemiskinan terus menurun. Target dibuat dalam RPJMA, tahun 2019 angka kemiskinan tinggal 14,43 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 5,25 persen.

Sementara pada media publikasi “Tiga Tahun Aceh Hebat” ditampilkan indikator sosial ekonomi dengan angka kemiskinan 15,01 persen dan pertumbuhan ekonomi 4,15 persen.

Data itu menunjukkan, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh sampai tahun 2019, gagal mencapai target yang dibuat Pemerintah Aceh. (Baca: Pertumbuhan Ekonomi Aceh tak Capai Target?)

Terkait hal itu, portalsatu.com mengirimkan beberapa pertanyaan kepada Juru Bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani akrab disapa SAG, 7 Juli 2020. Di antaranya, mengapa Pemerintah Aceh gagal mencapai target itu, di mana kendalanya? Pemerintah Aceh memiliki anggaran cukup besar saban tahun, APBA mencapai Rp15 triliun hingga Rp17 triliun. Namun, mengapa Pemerintah Aceh belum mampu menekan angka kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih maksimal?

Menjawab pertanyaan tersebut, SGA mengirim jawaban tertulis kepada portalsatu.com, Jumat, 10 Juli 2020, sore. “Ada banyak penyebab belum tercapainya kedua indikator sosial ekonomi tersebut pada 2019. Kemiskinan dan ekonomi merupakan persoalan multidimensi yang melibatkan multistakeholder. Capaian makro pembangunan Aceh merupakan akumulasi kinerja pelbagai sektor pembangunan di provinsi dan kabupaten/kota,” kata SAG. 

SAG menjelaskan, Pemerintah Aceh terus berupaya mengoreksi angka kemiskinan dari 16,89% pada tahun 2017 menjadi 15,01% pada tahun 2019. Meski indikator makro kemiskinan belum mencapai target RPJMA, kata dia, ini menjadi catatan dan akan ditunaikan hingga tahun 2022. 

Mengutip BPS (2019), SAG mengatakan, Aceh merupakan salah satu dari tujuh provinsi dengan persentase penurunan penduduk miskin tertinggi di Indonesia. “BPS mencatat persentase penurunan kemiskinan Aceh tertinggi nasional, bersama Lampung, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Papua,” kata SAG. 

Bahkan, tambahnya, laju penurunan angka kemiskinan Aceh pada 2017 dan 2019 mencapai 0,91%. “Bandingkan dengan laju rata-rata penurunan kemiskinan sembilan provinsi lainnya di Pulau Sumatera, yang hanya sekitar 0,56%,” kata SAG. 

SAG mengaku lega. Namun capaian tersebut belum memuaskan Pemerintah Aceh. Ada deviasi sekitar 0,58 poin dari target penurunan angka kemiskinan dalam RPJMA yang sekitar 14,43% pada tahun 2019.

Menurut SAG, ada banyak faktor penyebab lambatnya penurunan angka kemiskinan, antara lain, kesenjangan waktu pengukuran tingkat kemiskinan oleh BPS dengan realisasi APBA, tingginya pengeluaran masyarakat untuk konsumsi makanan dan non makanan, serta laju penurunan penduduk miskin di beberapa kabupaten/kota yang masih melambat. 

SAG menguraikan, roda perekonomian Aceh masih sangat tergantung pada anggaran pemerintah. Pengesahan APBA yang hampir saban tahun terlambat sangat memengaruhi angka kemiskinan Aceh. 

BPS melakukan survei tingkat kemiskinan dua kali setahun, yakni pada Maret dan September tahun berjalan. Pada saat pengukuran itu dilakukan program kegiatan APBA belum berjalan, uang belum beredar di masyarakat. 

“Ambil contoh pengesahan APBA tahun 2017 pada 8 Februari 2017. Pada Maret, APBA belum ada realisasinya. Alhasil, BPS memotret kemiskinan pada saat pengeluaran penduduk sangat lemah, baik untuk belanja makanan maupun non-makanan. Akibatnya, angka kemiskinan yang diukur pada akhir triwulan I meningkat setiap tahun,” ujar SAG. 

Pada sisi lain, kata SAG, dinamika politik anggaran tahun 2018 ikut menekan daya beli. APBA 2018 disahkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh pada 21 Maret 2018. 

“APBA yang di-Pergub-kan ternyata merangsang rasa was-was para pengguna anggaran dalam menjalankan program kegiatan pembangunan dan pencairan anggaran. Dampaknya, lagi-lagi pada daya beli, angka kemiskinan pun terpotret 15,68% pada September 2018”. 

“Selain kesenjangan waktu pengukuran kemiskinan dengan realisasi anggaran pemerintah, dan dinamika politik seputar APBA yang di-Pergub-kan, kemiskinan juga dipengaruhi oleh naiknya garis kemiskinan Aceh, dari Rp 435.454 (September 2017) menjadi Rp 504.000 pada September 2019,” jelas SAG. 

Akibat naiknya garis kemiskinan itu, kata SAG, jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh setiap individu untuk hidup layak (baik untuk konsumsi makanan maupun nonmakanan) menjadi lebih tinggi sementara pendapatan penduduk tidak meningkat secara signifikan. 

Akibatnya, penduduk yang sebelum berada di atas garis kemiskinan tiba-tiba terjatuh pada garis miskin. Penduduk yang pengeluarannya di bawah Rp 504.000/kapita/bulan masuk dalam kelompok orang miskin, sehingga jumlah orang miskin pun menjadi 809.760 orang pada September 2019. 

Pada sisi yang lain, tambah SAG, garis kemiskinan Aceh jauh di atas garis kemiskinan Bengkulu (Rp 492.000) dan Jawa Tengah (Rp 357.600) pada waktu yang sama. 

Tingginya garis kemiskinan Aceh akibat mahalnya harga barang kebutuhan yang umumnya masih “diimpor” dari luar Aceh. Dampaknya pada daya beli masyarakat. Jumlah uang yang harus dikeluarkan masyarakat Aceh untuk memenuhi konsumsi jauh lebih besar dibandingkan orang Benkulu dan Jawa Tengah.

“Orang miskin di Aceh sebenar berada dalam kelompok “orang kaya” di Bengkulu dan Jateng menurut garis kemiskinannya,” sebut SAG. 

Perbandingan itu tentu kurang pas, tukas SAG. “Karena itu, kemiskinan itu dirilis sebagai kemiskinan relatif, bukan absolut. Tingkat kemiskinan suatu daerah tak sepadan dibandingkan dengan daerah lain karena standarnya (garis kemiskinannya) berbeda,” katanya. 

“Konstribusi kabupaten/kota pun tak bisa diabaikan dalam melihat kemiskinan Aceh. Angka kemiskinan Aceh hasil akumulasi angka kemiskinan penduduk kabupaten/kota. Target penurunan kemiskinan 1% per tahun akan dicapai melalui akumulasi rata-rata penurunan kemiskinan di 23 kabupaten/kota,” ujarnya. 

SAG mengatakan, meski penurunan kemiskinan belum sesuai target RPJMA, Pemerintah Aceh optimis akan mencapainya pada angkhir periode Pemerintah Irwandi-Nova. “Optimisme yang sama hendaknya dimiliki seluruh jajaran Pemerintahan Aceh (eksekutif dan legislatif) beserta seluruh stakeholder dan komponen masyarakat,” tambahnya. 

SAG berharap, pengesahan anggaran dapat dilakukan tepat waktu, yakni satu bulan sebelum tahun anggaran 2021. Ketika BPS melakukan survei tingkat kemisklinan pada Maret, uang sudah beredar di masyarakat, sehingga daya belinya meningkat, dan angka kemiskinan diperkirakan akan turun.

Selain itu, tambahnya, Program pembangunan di kabupaten/kota harus bersinergi dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat dalam dua tahun ke depan. Ketergantungan komoditi dari luar daerah harus dikurangi melalui peningkatan produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi komoditas Aceh. 

Petani dan pelaku usaha di Aceh jangan lagi menjual bahan mentah dengan harga murah ke luar Aceh untuk kemudian membeli hasil pangan olahan dengan harga yang lebih tinggi. Aceh harus menjadi lokomotif ketahanan pangan regional karena Aceh memiliki potensi sumber daya alam dan lahan yang sangat luas, apalagi di masa pandemi Covid 19 dimana Aceh masih bisa bertahan dan roda perekonomian Aceh tetap berjalan. 

Menanggapi pertumbuhan ekonomi dalam publikasi Tiga Tahun Aceh Hebat terlihat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,15%, SAG menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Aceh belum mencapai target RPJMA karena asumsi pada saat penyusunan RPJMA tahun 2017 berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) Nasional dengan pelbagai asumsi, seperti, kurs dollar dan penerimaan APBN. 

Asumsi tersebut ternyata mengalami perubahan dalam tiga tahun terakhir. Kinerja ekonomi Aceh melambat karena usaha industri pengolahan turun sebesar 0,05 persen pada sektor usaha migas (batu bara) dan nonmigas (kelapa sawit dan kopi). Kondisi ini menyebabkan perekonomian Aceh tumbuh melambat karena nilai ekspor non migas turun cukup tajam. 

“Meski tahun 2019 perekonomian Aceh tumbuh sebesar 4,15% (yoy), namun kita menorehkan harapan dalam perbaikan kesejahteraan ekonomi rakyat,” katanya. 

Menyitir laporan Bank Indonesia perwakilan Aceh (Februari 2020), SAG mengatakan, pertumbuhan Ekonomi Aceh pada triwulan IV tahun 2019 mencapai 5,21% (yoy), meningkat signifikan dari Angka 3,77% (yoy) pada triwulan III di tahun yang sama. 

Menurut SAG, peningkatan kinerja ekonomi itu karena akselerasi konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. "Dari sisi Lapangan Usaha (LU), peningkatan kinerja ekonomi bersumber dari kinerja konstruksi, pertambangan dan penggalian, administrasi pemerintah, pertanian dan pariwisata," pungkas SAG.[](rilis)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.