20 May 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Kata Marzuki Daham Soal Hak Kelola BUMD Terhadap Blok NSB

...

  • Rino
  • 04 August 2018 20:30 WIB

Ilustrasi Blok Migas. @bisnis.com
Ilustrasi Blok Migas. @bisnis.com

BANDA ACEH – Kontrak pengelolaan Blok North Sumatera B (NSB) atau sering disebut Blok B di Aceh akan berakhir pada Oktober 2018. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kabarnya memutuskan anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Energi (PHE), menjadi operator Blok B setelah kontraknya berakhir nantinya.

Sejauh ini tampaknya belum ada keputusan konkret berapa persen saham partisipasi atau hak kelola (participating interest/PI) yang akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah Aceh (BUMD/BUMA) dalam pengelolaan Blok NSB saat kontrak baru itu.

Mantan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Marzuki Daham, mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 Persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas, maka saham partisipasi yang diberikan untuk PDPA/BUMD Aceh 10 persen.

Namun, kata Marzuki Daham, saat masih menjabat Kepala BPMA, ia pernah menyarankan kepada Gubernur Aceh agar merekomendasikan kepada Menteri ESDM, saham partisipasi yang diberikan kepada PDPA sebagai BUMA mencapai 20 persen. 

"Kita melihat wajarnya 20 persen. Bisa saja kalau gubernur rekomendasi 20 persen, menteri menugaskan Pertamina untuk memberikan 20 persen. Ini memang harus ada keberanian di kita juga, kalau tidak ya mesti ikut Permen (ESDM) yang mengatur 10 persen saja," ujar Marzuki Daham yang tidak lagi menjabat Kepala BPMA sejak 27 Juli 2018, saat dihubungi portalsatu.com, Jumat, 3 Agustus 2018.

Baca juga: Siapa Plt. Kepala BPMA

Marzuki Daham juga berharap PDPA/BUMD Aceh tidak hanya melihat keuntungan finansial dari hasil migas di Aceh. Menurutnya, tidak kalah penting agar Aceh maju dalam hal pengelolaan migas, maka BUMD harus belajar selama rentang kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini PT Pertamina.

Sebelumnya, Marzuki Daham pada awal April 2018 (saat masih menjabat Kepala BPMA) mengatakan, Pemerintah Aceh menginginkan 20 persen hak kelola (PI) Blok NSB dalam kontrak baru. Menurut Marzuki Daham, permintaan tersebut masih dibicarakan dengan PT PHE selaku operator. "Kami minta 20 persen. Kalau 10 persen kan tidak ada bedanya Aceh sama yang lain," kata Marzuki Daham saat itu seperti dikutip katadata.co.id.

Marzuki Daham mengatakan, 20 persen itu akan dibagi proporsional antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten yang masuk dalam kawasan Blok NSB. Nantinya akan dibentuk satu BUMD yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Saat ini Blok NSB masih dikelola PHE. Perusahaan ini mengelola blok tersebut sejak Oktober 2015 setelah mengakuisisi hak kelola perusahaan asal Amerika Serikat, ExxonMobil. Blok NSB mulai berproduksi tahun 1977 dengan puncaknya mencapai sekitar 3.400 juta kaki kubik per hari (mmscfd).

Mengacu Laporan Tahunan PHE 2017, produsi minyak mentah PHE tahun lalu mencapai 2,05 ribu barel per hari (bph), meningkat dari target RKAP PHE 2017 sebesar 0,95 ribu bph. Sementara produksi gasnya tahun lalu mencapai 46,8 mmscfd, turun dari target yang telah ditetapkan sebesar 98,6 mmscfd. (Baca: Aceh Minta 20 Persen Hak Kelola Blok NSB)[](idg)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.