26 April 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

Perpanjangan Kontrak Blok NSB
Ini Kata Pengamat Ekonomi Unsyiah Soal Saham Partisipasi BUMA

...

  • Rino
  • 11 August 2018 21:00 WIB

Rustam Effendi. @dok. portalsatu.com
Rustam Effendi. @dok. portalsatu.com

BANDA ACEH - Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) direncanakan menandatangani kontrak baru (perpanjangan kontrak) pengelolaan Blok North Sumatera B (NSB) pada bulan ini. Akan tetapi, sejauh ini tampaknya belum ada keputusan konkret, berapa persen saham partisipasi atau hak kelola (participating interest/PI) diberikan kepada Badan Usaha Milik Aceh (BUMA).

Pengamat Ekonomi Unsyiah, Rustam Effendi, S.E., M.Econ., mengatakan, diskursus mengenai berapa jumlah saham partisipasi atau hak kelola yang layak untuk BUMA melalui Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA), harus melihat sejauh mana kemampuan fiskal di Aceh saat ini.

"Misalnya, mau 20 atau 30 persen, itukan harus ada uangnya, tidak bisa kalau kita mau angka yang tinggi tapi kita tidak ada uangnya," ujar Rustam Effendi menjawab portalsatu.com lewat telepon seluler, Jumat, 10 Agustus 2018, malam.

Rustam Effendi melanjutkan, “Ini juga berkaitan bagaimana timnya (BUMA/PDPA) berkoordinasi dengan bagus dan bijak sehingga ada solusi. Dan nego-nya harus melihat kemampuan fiskal yang kita punya. Nah, saat ini, bagi saya yang penting perusahaa tersebut bisa jalan dulu”.

Menurut Rustam, hal lainnya bagaimana tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan melalui hak kelola tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin oleh PDPA. Karena, lanjutnya, sekalipun hak kelola yang diberi cukup besar, jika PDPA tidak mampu memberi kontribusi, terutama untuk Aceh maka dinilai percuma.

"Namun, sekalipun kita kalah di persentase sahamnya yang mungkin tidak banyak, tapi kita bisa melihat di imbas aspek sosialnya yang lain. Misal, perusahaan mengutamakan pekerja lokal, ada tanggung jawab sosial. Community development perusahaan terhadap masyarakat di sekitar berjalan. Bisa menghasilkan. Membuat pendampingan usaha kecil menengah, atau pemberian bantuan usaha kepada masyarakat di sekitarnya, dan sebagainya," ungkap Rustam.

Hal ini, kata Rustam, jika diterapkan dengan baik, maka akan lahir sense of belonging (rasa memiliki) dari masyarakat terhadap perusahaan.  Jika berjalan baik, akan tercipta iklim bisnis yang kondusif di Aceh. "Itu penting pada tahap awal. Agar orang tahu dulu, bahwa Aceh itu, kondusif, bisa diajak kerja sama dalam bisnis yang bagus," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPMA, Azhari Idris, membenarkan pemerintah memutuskan memperpanjang kontrak pengelolaan Blok NSB kepada PT PHE. "Benar. Jadi, gubernur kita (Aceh) sudah meminta persetujuan kepada pemerintah pusat bahwa ini akan dilanjutkan oleh PT Pertamina Hulu Energi. Jadi, bulan Agustus ini, akan dilakukan kontrak perpanjangan. Yang tanda tangan kontrak BPMA bersama PHE," ungkap Azhari dalam wawancara dengan portalsatu.com, Sabtu, 4 Agustus 2018, malam.

Menurut Azhari, saat ini juga sedang dilakukan beberapa pembahasan, khususnya persoalan keekonomian lapangan migas tersebut. “Inikan lapangan tua, ya. Jadi, bagaimana kita menjamin produksi ini tetap jalan, dan income untuk jadi juga masuk dengan baik," ujarnya. (Baca: Kata Plt. Kepala BPMA Soal Perpanjangan Kontrak Blok NSB Kepada PT PHE)

Kontrak pengelolaan Blok NSB atau sering disebut Blok B di Aceh akan berakhir pada Oktober 2018. Saat ini Blok NSB masih dikelola PHE. Perusahaan ini mengelola blok tersebut sejak Oktober 2015 setelah mengakuisisi hak kelola perusahaan asal Amerika Serikat, ExxonMobil.

Mantan Kepala BPMA, Marzuki Daham, mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 Persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas, maka saham partisipasi yang diberikan untuk PDPA/BUMD Aceh 10 persen.

Namun, kata Marzuki Daham, saat masih menjabat Kepala BPMA, ia pernah menyarankan kepada Gubernur Aceh agar merekomendasikan kepada Menteri ESDM, saham partisipasi yang diberikan kepada PDPA sebagai BUMA mencapai 20 persen.

"Kita melihat wajarnya 20 persen. Bisa saja kalau gubernur rekomendasi 20 persen, menteri menugaskan Pertamina untuk memberikan 20 persen. Ini memang harus ada keberanian di kita juga, kalau tidak ya mesti ikut Permen (ESDM) yang mengatur 10 persen saja," ujar Marzuki Daham yang tidak lagi menjabat Kepala BPMA sejak 27 Juli 2018, saat dihubungi portalsatu.com, Jumat, 3 Agustus 2018.(Baca: Ini Kata Marzuki Daham Soal Hak Kelola BUMD Terhadap Blok NSB)[]

Lihat pula:

Ini Kata Taliban Dewan Soal PHE Pengelola Blok NSB

Dirut PDPA: Kita Berharap Saham Partisipasi Minimal 30 Persen

Geuchik Abu: Tuan Rumah Mestinya Paling Rendah Mendapat Saham 30 Persen

Ini Kata Ketua BEM Unimal Soal PHE Pengelola Blok NSB

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.