10 December 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia

Terkait Perpanjangan Kontrak
Ini Kata Taliban Dewan Soal PHE Pengelola Blok NSB

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 07 August 2018 18:20 WIB

Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Abdul Mutaleb alias Taliban. @RRI
Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Abdul Mutaleb alias Taliban. @RRI

LHOKSEUMAWE – Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, H. Abdul Mutaleb alias Taliban, menilai PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang mengelola Blok North Sumatera B (NSB) selama ini belum memberikan perhatian serius kepada lingkungannya.

“Selama ini perhatiannya masih kurang serius. Jangan kita bicarakan dulu masalah diberikan dana CSR, mari kita bahas soal infrastruktur PHE. Persoalan jalan dari Simpang Cibrek hingga Cluster IV dan kawasan Cot Girek sudah rusak parah. Diibaratkan jika ada wanita hamil yang melintas, bisa-bisa anaknya lahir di usia kandungan enam bulan. Demikianlah gambaran kerusakan jalan, apalagi di kawasan Parang Sikureung, sudah memakan korban jiwa,” ujar Taliban menjawab portalsatu.com, Senin, 6 Agustus 2018. 

Oleh karena itu, kata Taliban, jika pemerintah memperpanjang kontrak pengelolaan Blok NSB kepada PHE, harus ada perhatian maksimal untuk masyarakat lingkungan perusahaan tersebut. “PHE harus melihat kondisi masyarakat sekitar perusahaan yang mengeruk hasil bumi (Migas). Minimal perhatikanlah kesejahteraan masyarakat sekitar. Di sini masyarakat kan bukan meminta beras, tapi paling kurang perhatikan dari segi fasilitas infrastruktur. Jika pun jalan yang berlubang itu tidak diaspal, maka setidaknya perbaikilah,” katanya. 

“Kerusakan jalan itu secara tidak langsung menindas masyarakat. Contohnya, saat ini banyak proyek gampong dengan dana desa. Jika kawasan lain memberi material batu Rp600 ribu per truk, maka gampong-gampong di sekitar perusahaan (PHE) malah membeli dengan harga Rp1 juta. Karena truk tidak mau masuk dengan alasan jalan rusak yang bisa mengakibatkan kerusakan truk,” ujar Taliban.

Itulah sebabnya, Taliban berharap ke depan PHE benar-benar memerhatikan Aceh Utara, khususnya masyarakat sekitar perusahaan. “Kita harap CSR-nya benar-benar diberikan kepada lingkungan sekitarnya,” kata Wakil Ketua DPRK dari Partai Aceh ini.

Ditanya pendapatnya, berapa persen saham partisipasi atau hak kelola yang layak dimiliki Pemerintah Aceh melalui Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) dalam kerja sama pengelolaan Blok NSB saat PHE mendapatkan kontrak baru, Taliban mengatakan, “Jika berbicara saham partisipasi, sebenarnya 10 persen itu sudah cukup, tapi masalahnya itupun tidak diberikan. Sekurang-kurangnya jangan sampai seperti kata pepatah: Habis manis sepah dibuang”. 

“Jika berbicara keikhlasan, sebenarnya 10 persen sudah bisa. Mengapa? Karena di situ kita tidak menanam modal, beda halnya jika ikut tanam modal. Jangan sampai seperti KEK Arun, kita meminta hingga 30 persen, sementara modal sepeser pun tidak ada, mana mau orang seperti itu,” ujar Taliban. 

Pemkab Aceh Utara memiliki BUMD bidang Migas yaitu PD Pase Energi, apakah perlu dilibatkan atau diajak kerja sama juga oleh PHE? “Saya pikir begini, BUMD Aceh Utara, PD Pase Energi itu sudah lama ada dan hingga hari ini kan tidak ada sesuatu apapun yang dikembangkan di situ. Bahkan Pemkab Aceh Utara juga pernah memberikan modal. Jadi, saya rasa sudah selayaknya dilibatkan, paling tidak bisa menampung sedikit tenaga kerja,” kata Taliban.

Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf alias Sidom Peng, mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan BPMA membahas Blok NSB yang berlokasi di kabupaten ini.

“Karena keseluruhan otonomi kita kan di tingkat provinsi. Jadi, segala sesuatu mengenai Migas itu langsung di bawah BPMA. Cuma nanti pemerintah daerah ini akan duduk kembali dengan BPMA, apa saja fungsi pemerintah kabupaten,” kata Sidom Peng saat dihubungi portalsatu.com, 3 Agustus 2018. 

Sidom Peng mengaku belum bisa memberikan tanggapan soal berapa persen saham partisipasi atau hak kelola yang layak dimiliki BUMA/BUMD dalam pengelolaan Blok NSB itu. “Ini belum bisa kita paparkan, karena baru ada pertemuan satu atau dua kali dengan BPMA. Jadi, finalnya belum,” ujarnya. 

Diberitakan sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Azhari Idris, membenarkan pemerintah memutuskan memperpanjang kontrak pengelolaan Blok NSB kepada PT PHE. "Benar. Jadi, gubernur kita (Aceh) sudah meminta persetujuan kepada pemerintah pusat bahwa ini akan dilanjutkan oleh PT Pertamina Hulu Energi. Jadi, bulan Agustus ini, akan dilakukan kontrak perpanjangan. Yang tanda tangan kontrak BPMA bersama PHE," ungkap Azhari dalam wawancara dengan portalsatu.com, Sabtu, 4 Agustus 2018, malam.

Menurut Azhari, saat ini juga sedang dilakukan beberapa pembahasan, khususnya persoalan keekonomian lapangan migas tersebut. “Inikan lapangan tua, ya. Jadi, bagaimana kita menjamin produksi ini tetap jalan, dan income untuk jadi juga masuk dengan baik," ujarnya. (Baca: Kata Plt. Kepala BPMA Soal Perpanjangan Kontrak Blok NSB Kepada PT PHE)

Kontrak pengelolaan Blok NSB atau sering disebut Blok B di Aceh akan berakhir pada Oktober 2018. Namun, sejauh ini tampaknya belum ada keputusan konkret berapa persen saham partisipasi atau hak kelola yang akan diberikan kepada BUMD/BUMA dalam pengelolaan Blok NSB saat kontrak baru itu.

Mantan Kepala BPMA, Marzuki Daham, mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 Persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas, maka saham partisipasi yang diberikan untuk PDPA/BUMD Aceh 10 persen.

Namun, kata Marzuki Daham, saat masih menjabat Kepala BPMA, ia pernah menyarankan kepada Gubernur Aceh agar merekomendasikan kepada Menteri ESDM, saham partisipasi yang diberikan kepada PDPA sebagai BUMA mencapai 20 persen.

"Kita melihat wajarnya 20 persen. Bisa saja kalau gubernur rekomendasi 20 persen, menteri menugaskan Pertamina untuk memberikan 20 persen. Ini memang harus ada keberanian di kita juga, kalau tidak ya mesti ikut Permen (ESDM) yang mengatur 10 persen saja," ujar Marzuki Daham yang tidak lagi menjabat Kepala BPMA sejak 27 Juli 2018, saat dihubungi portalsatu.com, Jumat, 3 Agustus 2018.

Saat ini Blok NSB masih dikelola PHE. Perusahaan ini mengelola blok tersebut sejak Oktober 2015 setelah mengakuisisi hak kelola perusahaan asal Amerika Serikat, ExxonMobil. (Baca: Ini Kata Marzuki Daham Soal Hak Kelola BUMD Terhadap Blok NSB)[]

Lihat pula:

Dirut PDPA: Kita Berharap Saham Partisipasi Minimal 30 Persen

Geuchik Abu: Tuan Rumah Mestinya Paling Rendah Mendapat Saham 30 Persen

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.