20 October 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Komentar Anggota DPRA Soal Kontrak Blok NSB dan PI Untuk BUMA

...

  • Fazil
  • 10 October 2018 16:00 WIB

Nurzahri. @dok. portalsatu.com
Nurzahri. @dok. portalsatu.com

BANDA ACEH - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, menyetujui perpanjangan kontrak sementara pengelolaan Blok North Sumatera B (NSB) untuk PT Pertamina Hulu Energi (PHE) selama enam bulan, setelah kontrak lama berakhir 3 Oktober lalu.  

Anggota DPR Aceh, Nurzahri, S.T., mengatakan, perpanjangan kontrak sementara pengelolaan Blok NSB untuk PT  PHE itu langkah positif. "Karena memang tidak boleh terbiarkan (kekosongan kontrak), dan harus ada yang bertanggung jawab," ujar Nurzahri saat portalsatu.com meminta tanggapannya, Rabu, 10 Oktober 2018.

Untuk diketahui, Menteri ESDM menyetujui usulan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) untuk perpanjangan kontrak sementara Blok NSB lantaran kontrak baru jangka panjang kepada PHE belum lahir. Pasalnya, sampai saat ini masih dikaji soal besaran hak kelola (participating interest/PI) untuk Pemerintah Aceh dalam kontrak jangka panjang nantinya.

Kabarnya, Pemerintah Aceh minta hak kelola 20 persen untuk Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) dalam kontrak baru Blok NSB. Sedangkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 Persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas, disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berhak mendapatkan 10 persen.

"Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 tahun 2016 itu 10 persen, tetapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, itu minimum 10 persen, bahkan bisa sampai 12 persen dan seterusnya sesuai kesepatan bersama," kata Plt. Kepala BPMA, Azhari Idris. (Baca: Kontrak Blok NSB Diperpanjang 6 Bulan, Ini Kata Plt. Kepala BPMA)

Terkait hal itu, Nurzahri menilai perlu dilihat kembali kedua peraturan tersebut, baik Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 maupun Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 tahun 2016. “Dengan regulasi tersebut, kita juga agak kebingungan  untuk menyimpulkan hak kelola itu seperti apa. Tetapi nanti setelah ada ruang untuk bisa kita bicarakan hal ini, maka akan membahas lebih lanjut dengan pihak terkait,” kata Ketua Komisi II DPRA itu.

Namun, kata Nurzahri, yang jelas soal bagi hasil migas untuk blok di atas 12 mil, Pemerintah Aceh mendapatkan 30 persen dan pemerintah pusat 70 persen dari total keuntungan. Sedangkan 12 mil laut sampai daratan, kata dia, 70 persen keuntungannya untuk Pemerintah Aceh, dan 30 persen kepada pemerintah pusat.

"(Selain bagi hasil pengelolaan blok migas) dalam hal ini ada juga kewajiban untuk memberikan participating interest kepada pemerintah daerah melalui BUMD," ujar Nurzahri.

Ditanya apakah Pemerintah Aceh perlu melibatkan DPRA dalam negosiasi dengan PT Pertamina soal hak kelola untuk BUMA pada kontrak baru Blok NSB itu, Nurzahri mengatakan, “Saya rasa secara teknisnya ada di pemerintah. Tetapi alangkah indahnya jika dilakukan kesepatan secara bersama-sama, bagaimana langkah selanjutnya yang perlu dilaksanakan”.

Begitu pula soal hak kelola untuk Pemerintah Aceh dari Blok A di Aceh Timur yang dikelola PT Medco, Nurzahri menyebutkan, Pemerintah Aceh yang lebih memahaminya. Ia pun mengingatkan agar keberadaan Blok NSB maupun Blok A juga harus bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, perusahaan harus memprioritaskan putra daerah setempat dalam hal tenaga kerja.[]

Editor: portalsatu.com


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.