02 April 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia

Kasus Bibit Padi IF8
Ini Komentar Kementan Soal Munirwan Jual Bibit Tanpa Label

...

  • PORTALSATU
  • 29 July 2019 22:00 WIB

Foto via JPNN
Foto via JPNN

JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) mengomentari kasus Direktur Utama PT Bumides Nisami Indonesia, Munirwan, di Nisam, Aceh Utara, yang menjadi tersangka karena menjual bibit padi tanpa label atau sertifikat. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementan, Erizal Jamil mengatakan, tindakan polisi menetapkan Munirwan sebagai tersangka sudah sesuai dengan koridor hukum berlaku.

"Perusahaan ini menjualbelikan benih tanpa label dan sertifikat benih. Skala produksinya juga sudah bukan untuk komunitas, tapi sudah skala besar dengan omzet miliaran," ujar Erizal dalam keterangannya, Senin, 29 Juli 2019.

Menurut Erizal, Munirwan merupakan kepala desa merangkap sebagai pengusaha, "mengambil keuntungan dari usaha tersebut, dan tidak ada kontribusi untuk desa". Sehingga, apa yang telah dilakukan pihak aparat berwenang sudah tepat sebagai upaya penegakan undang-undang. Kewajiban mendaftarkan temuan benih dan sertifikasi adalah upaya pemerintah menjamin kualitas benih bermutu.

"Harusnya sebagai juga aparat pemerintah, beliau memberi contoh kepatuhan hukum. Tidak hanya berjualan. Apalagi perusahaannya juga bukan bumdes seperti yang diberitakan, murni swasta,” beber Erizal.

Erizal menambahkan, berdasarkan ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, sebagai berikut:

1. Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah.

2. Varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang diedarkan.

3. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelepasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Mahkamah Konstitusi pada tahun 2012 memperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012. Hasil putusannya menegaskan khusus terhadap varietas hasil pemuliaan yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri, tidak diharuskan adanya pelepasan oleh Pemerintah dan pengedaran untuk komunitasnya sendiri dapat dilakukan tanpa adanya pelepasan oleh Pemerintah.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2017, pasal 36 juga menyebutkan:

1. Varietas hasil pemuliaan yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dikecualikan ketentuan mengenai pengujian, penilaian, tata cara pelepasan, dan penarikan Varietas dalam Peraturan Menteri ini.

2. Perorangan petani kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani perseorangan yang melakukan usaha budi daya tanaman pangan di lahan paling luas 2 (dua) hektare atau paling luas 25 (dua puluh lima) hektare untuk budidaya tanaman perkebunan.

3.. Varietas hasil pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap harus diberi nama yang menunjukkan tempat kegiatan pemuliaan dilakukan.

4. Varietas hasil pemuliaan perorangan petani kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar oleh Dinas yang melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan, perkebunan, atau peternakan.

Pelanggaran pasal 12 Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 diancam pidana dan delik pidananya bukan delik aduan, sehingga penegakan hukumnya tidak perlu menunggu adanya laporan atau pengaduan.

"Kementan mengharapkan semua pihak mengikuti peraturan perundangan yang sudah ditetapkan, agar tujuan adanya pelepasan adalah memberikan jaminan kepastian kepada petani untuk mendapatkan benih bermutu, sesuai dengan apa yang diklaim oleh pemulianya. Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa urusan kualitas tidak boleh diabaikan, tapi harus punya jaminan keamanan benih," kata Erizal.[]Sumberjpnn.com

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.