26 March 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Kontrak Blok NSO Diperpanjang 20 Tahun, Bagaimana Dengan Blok NSB? Ini Kata BPMA

...

  • Fazil
  • 19 October 2018 16:00 WIB

Azhari Idris. @dok. portalsatu.com/Fazil
Azhari Idris. @dok. portalsatu.com/Fazil

BANDA ACEH - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah memperpanjang kontrak Blok North Sumatera Offshore (NSO) di Aceh untuk PT Pertamina Hulu Energi (PHE) hingga tahun 2038.

Baca: Kementerian ESDM Perpanjang Kontrak Bllok NSO di Aceh Untuk PHE Hingga 2038

Sedangkan perpanjangan kontrak jangka panjang Blok North Sumatera B (NSB) di Aceh Utara untuk PT PHE sampai saat ini masih dalam pembahasan. “Karena Blok NSO dan Blok NSB itu memang dua hal yang berbeda. Blok NSO tersebut berada di atas 12 mil laut maka kewenangannya itu ada di tingkat pemerintah pusat,” kata Plt. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Azhari Idris, kepada portalsatu.com, Jumat, 19 Oktober 2018.

Artinya, kata Azhari Idris, untuk perpanjangan kontrak Blok NSO bukan kewenangan Pemerintah Aceh dan BPMA. "Jadi, itu merupakan hak pemerintah pusat melalui Menteri ESDM. Sedangkan Blok NSB saat ini masih dalam pembahasan untuk menuju ke sana juga (perpanjangan kontrak 20 tahun) ke depan".

“Kita masih dalam melakukan pembahasan dengan Pemerintah Aceh bagaimana kelanjutan dari Blok NSB tersebut. Sekarang ini Menteri ESDM telah memberikan perpanjangan kontrak sementara (Blok NSB) selama enam bulan untuk melihat kelanjutannya ke depan seperti apa,” ungkap Azhari Idris.

Lihat pula: Kontrak Blok NSB Diperpanjang 6 Bulan, Ini Kata Plt. Kepala BPMA

Menurut Azhari, blok-blok migas di Aceh baik darat maupun laut yang berlokasi antara 0-12 mil laut menjadi kewenangan BPMA. Sehingga Blok NSB salah satu yang masuk dalam kawasan/zona kewenangan BPMA.

Ditanya seperti apa usulan BPMA untuk kontrak Blok NSB ke depan berkenaan skema bagi hasil, apakah akan menerapkan skema gross split, Azhari Idris menyebutkan, itu juga masih dalam pembahasan dengan pemerintah, nantinya pemerintah yang akan mengurus bagaimana baiknya.

“Menyangkut hal tersebut tentu akan dilakukan evaluasi lebih dalam nanti, dan melihat bagaimana lebik baik untuk Aceh maupun pemerintah dan sebagainya. Pada intinya semua masih dalam pembahasan lebih lanjut,” ujar Azhari.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.