13 December 2017

Kabar Aceh Untuk Dunia


Kontraktor Migas Keberatan Talangi Jatah Pemda jika Pakai Gross Split

...

  • PORTALSATU
  • 07 December 2017 14:40 WIB

@Katadata
@Katadata

JAKARTA -- Kontraktor minyak dan gas bumi (migas) yang tergabung dalam Indonesian Petroleum Association (IPA) keberatan menalangi 10% hak kelola (participating interest/PI)  milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Apalagi jika harus menggunakan kontrak skema gross split. Alasannya skema itu tidak ada lagi penggantian biaya operasi (cost recovery).

Direktur Eksektutif Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong mengusulkan agar pemberian PI 10% dilakukan dengan mekanisme bisnis yang wajar (business to business/b to b) sehingga tidak memberatkan kontraktor. "Ini yang kami pertanyakan terutama untuk yang pakai gross split, karena sudah tidak ada sistem cost recovery, menjadi lebih berat lagi," kata dia di Jakarta, Rabu (6/12).

Marjolijn mengaku aturan Permen ESDM Nomor 37 tahun 2016 tentang PI daerah juga belum mengatur mengenai tata cara pengembalian biaya bagi kontraktor yang menalangi 10% hak kelola daerah.  Untuk itu IPA berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM bisa mengajak mendiskusikan implementasi aturan itu.

Adapun dalam Permen ESDM Nomor 37/2016, penalangan PI 10% hanya berlaku wajib untuk kontrak migas yang baru. Untuk kontrak eksisting dan sedang berjalan belum bisa diwajibkan, karena harus tetap menghormati syarat dan ketentuan kontrak yang sudah disepakati sebelumnya.

Kementerian ESDM mencatat saat ini ada delapan kontrak blok migas yang akan berakhir pada 2017 dan 2018. Delapan kontrak ini adalah Blok Tuban, Blok Ogan Komering, Blok Sanga-Sanga, Blok South East Sumatera (SES), Blok Tengah dan Blok Kalimantan. Ada juga Blok B dan Blok NSO di Aceh yang saat ini dikelola oleh anak usaha Pertamina. Nantinya setelah habis kontrak blok-blok ini akan menggunakan skema kontrak migas gross split.

Adapun pemerintah daerah (pemda) yang boleh menerima PI wajib memenuhi beberapa kriteria. Pertama, BUMD bisa perusahaan daerah atau perseroan terbatas yang 99% sahamnya dimiliki pemda yang bersangkutan. Kedua, status BUMD disahkan melalui peraturan daerah. Ketiga, BUMD atau perseroan terbatas daerah tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan PI.

Kemudian, setiap BUMD hanya boleh diberikan pengelolaan PI untuk satu wilayah kerja. Artinya pemda harus membentuk perusahaan baru untuk menerima PI di suatu wilayah kerja.

Namun, BUMD bisa menawarkan jatah PI yang didapat kepada anak usahanya yang dimiliki 100 % oleh BUMD tersebut. Jika BUMD tidak sanggup atau tidak berminat atas PI yang ditawarkan, kontraktor wajib menawarkan jatah daerah ini kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Besaran kewajiban PI 10% dihitung secara proporsional dari biaya-biaya yang dikeluarkan kontraktor untuk blok migas tersebut. Meliputi biaya operasi selama masa eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan rencana kerja dan anggaran.

Pembayaran atas kewajiban PI daerah ini wajib ditalangi oleh kontraktor. Pengembalian dana ini bisa diambil dari bagian hasil produksi yang didapat BUMD sesuai kontrak kerja sama, tanpa dikenakan bunga. Besaran pengembalian biaya dilakukan setiap tahunnya secara kelaziman bisnis.[] Sumber: katadata.co.id

Editor: IRMANSYAH D GUCI


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.