18 August 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Kumpulkan Gubernur dan Ketua DPRD, Presiden Jokowi Bahas Ini

...

  • PORTALSATU
  • 23 January 2018 13:00 WIB

Presiden Jokowi. @ANTARA
Presiden Jokowi. @ANTARA

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para gubernur dan ketua DPRD provinsi untuk membicarakan masalah percepatan berusaha di daerah.

Dalam rapat kerja pemerintah bertajuk "Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah", Presiden mengharapkan para kepala daerah dapat memanfaatkan momentum kondisi makro nasional yang lebih baik dari masa sebelumnya. Jokowi menyebutkan beberapa dukungan yang dapat mendorong investasi, seperti meningkatnya kemudahaan berusaha di Tanah Air, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang telah menembus level 6.500, serta besarnya cadangan devisa yang dimiliki.

“Kepercayaan ini adalah momentum. Kuncinya ada dua, investasinya naik atau tidak dan ekspor. Jangan bicara yang lain,” kata Jokowi, di Istana Presiden, Selasa, 23 Januari 2018.

Namun, momentum baik ini dinilai belum dimanfaatkan betul oleh pemerintah daerah. Misalnya, soal kemudahan perizinan yang belum dirasakan. Menurut Jokowi, percuma belasan paket kebijakan diluncurkan tapi tidak ada keinginan untuk bersinergi.

“Blak-blakan saja, dengan negara pesaing dan yang dekat, kita kalah. Kemudian kita bandingkan negara lain itu melakukan apa, itu yang tidak kita cek secara detail, alasan utamanya masalah regulasi,” katanya.

Presiden memberi contoh mengenai pesatnya pertumbuhan investasi di negara pesaing dan tetangga. Di antaranya, India yang membukukan pertumbuhan investasi 30%, Filipina 38% dan Malaysia 51%.

Sementara itu, Indonesia hanya naik 10%. Dengan kondisi ini, pihaknya berharap Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD setempat tidak memproduksi banyak Peraturan Daerah (Perda) yang tidak produktif.

“Apalagi kalau orientasinya proyek, lebih ribet lagi,” tambahnya.

Selain mengumpulkan gubernur dan ketua DPRD provinsi, tampak hadir Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembang, dan sejumlah pejabat negara lainnya.[] Sumber: bisnis.com

Editor: IRMANSYAH D GUCI


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.