07 December 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Literasi Keuangan Syariah di Aceh 21 Persen, Inklusinya 41 Persen

...

  • portalsatu.com
  • 22 November 2019 20:30 WIB

Asisten II Sekda Aceh, Teuku Ahmad Dadek, menyampaikan sambutan Plt Gubernur pada peringatan ulang tahun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kantor OJK, Banda Aceh, Jumat (22/11). Foto Humas Aceh
Asisten II Sekda Aceh, Teuku Ahmad Dadek, menyampaikan sambutan Plt Gubernur pada peringatan ulang tahun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kantor OJK, Banda Aceh, Jumat (22/11). Foto Humas Aceh

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh mengajak seluruh masyarakat segera beralih menggunakan keuangan syariah, karena sistem keuangan dalam Islam tersebut menerapkan prinsip keadilan di dalamnya. Selain itu, melalui pembiayaan hulu-hilir dengan pola musyarakah dan mudharabah diyakini akan lebih cepat mengakselerasi perekonomian daerah.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten II Sekda Aceh, Teuku Ahmad Dadek pada peringatan ulang tahun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Banda Aceh, 22 November 2019.

"Kita ketahui bersama bahwa menghadirkan sistem keuangan syariah merupakan hal wajib di Aceh sebagaimana amanat Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Bahkan kita telah mencanangkan, perubahan seluruh sistem itu dimulai tahun depan," ujar Ahmad Dadek.

Dengan demikian, lanjut Dadek, semua lembaga keuangan yang ada di Aceh, baik itu perbankan, asuransi, pegadaian, BPR dan lainnya sudah menerapkan sistem syariah dalam menjalankan usahanya tahun 2020.

"Dalam hal ini kita sangat bersyukur, sebab OJK dan Bank Indonesia menyatakan siap mendukung sepenuhnya penerapan kebijakan tersebut," katanya.

Namun begitu, Ahmad Dadek mengakui, berdasarkan riset Bank Indonesia tingkat literasi keuangan di Aceh baru 32,7%. Artinya, dari 100 orang warga Aceh, baru 32 orang yang paham keuangan. Namun, inklusi keuangan di Aceh sudah 73%. Artinya dari 100 orang, 73 orang sudah berinteraksi dengan keuangan. Sementara untuk literasi keuangan syariah di Aceh ternyata hanya 21%, sementara tingkat inklusinya 41%. Untuk itu, Pemerintah Aceh akan terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sistem keuangan tersebut.

"Dalam hal ini, dukungan OJK tentu sangat kita butuhkan. Termasuk juga peran OJK dalam mendukung kehadiran Lembaga Penjaminan Kredit (Jamkrida) di Aceh. Nantinya Jamkrida itu juga akan beroperasi berdasarkan sistem ekonomi syariah di daerah kita ini, sehingga UKM dan UMKM di Aceh lebih mudah mendapatkan ak ses ke sektor permodalan syariah," ujar Ahmad Dadek.

Dengan demikian, ekonomi Aceh diharapkan terus berkembang sehingga Aceh dapat lebih kontributif dan inklusif dalam membangun negeri.

Apresiasi Kinerja OJK

Ahmad Dadek menjelaskan, OJK baru hadir di Aceh sejak Januari 2014. Meskipun secara nasional usianya sudah delapan tahun sesuai pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, tetapi di Aceh lembaga ini baru hadir kurang lebih enam tahun.

"Meski demikian, sejak kehadirannya di Serambi Mekkah, OJK terus melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan pengawasan terhadap semua lembaga keuangan di wilayah ini," kata dia.

Ahmad Dadek mengatakan, sejauh ini pihaknya melihat sistem perlindungan bagi masyarakat Aceh sebagai pengguna jasa keuangan berjalan dengan baik.

Memang belum lama ini, lanjut Ahmad Dadek, OJK Aceh sempat menemukan ada sebuah lembaga keuangan yang bermasalah di Aceh, tepatnya dialami sebuah BPR di wilayah Aceh Besar. Namun sebelum persoalannya semakin pelik, OJK bertindak cepat mencabut izin usahanya, sehingga masyarakat dapat dilindungi.

Langkah lain yang telah dilakukan OJK, termasuk memberi supervisi bagi Pemerintah Aceh saat memutuskan untuk mengonversikan sistem kerja PT Bank Aceh, dari bank konvensional menjadi bank syariah.

"Hasilnya, PT Bank Aceh tercatat merupakan bank umum pertama di Indonesia yang secara total mengubah sistem kerjanya menjadi bank syariah. Kita berharap, langkah itu diikuti perbankan lainnnya, sehingga upaya kita untuk menerapkan kebijakan keuangan syariah berjalan mulus," ujarnya.

Sementara itu Kepala Otoritas Jasa Keuangan Aceh, Aulia Fadly, mengatakan akan terus meningkatkan semangat kerja agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.[](rilis)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.