18 July 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


PDBU Tetap Dipertahankan Tanpa PAD? Ini Kata Sidom Peng

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 11 November 2017 10:45 WIB

Fauzi Yusuf (Sidom Peng). @Dok. portalsatu.com/Ist
Fauzi Yusuf (Sidom Peng). @Dok. portalsatu.com/Ist

LHOKSEUMAWE – Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf alias Sidom Peng mengatakan, Perusahaan Daerah Bina Usaha (PDBU) tetap dibutuhkan, tapi manajemennya harus diperbaiki.

“Ini sebenarnya langkah bukan dipertahankan, tapi saya lihat dalam pemerintahan memang ini harus ada. Ini harus ada ‘anaknya’ pemerintah (perusahaan daerah) yang bisa menjalankan bisnis untuk menunjang PAD. Mungkin ini lebih ke manajemen yang harus kita perbaiki, lebih ke pengontrolan khusus. Mudah-mudahan ke depan bisa tepat orang yang menjalankannya,” ujar Sidom Peng, di ruangan kerjanya, 9 November 2017, sore.

Sidom Peng mengatakan itu menjawab portalsatu.com, apakah PDBU akan tetap dipertahankan, padahal sampai saat ini dilaporkan tidak mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Aceh Utara.

Baca juga: Pansus Aset Aceh Utara: Bekukan Perusahaan Daerah Bina Usaha

Disinggung bahwa sampai sekarang DPRK Aceh Utara belum melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap tiga nama calon Direktur Utama PDBU yang sudah lama disampaikan pemkab ke dewan, Sidom Peng mengatakan, “Pihak DPRK mungkin serius, mungkin belum sempat mengevaluasi siapa dirut yang paling layak di antara tiga itu”.

Lihat pula: Tanpa Ini, Tidak Ada Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Dirut PDBU

Harga gabah

Sidom Peng menjelaskan, ada beberapa rencana bisnis yang akan dijalankan PDBU ke depan. “Tahap awal mungkin PD (PDBU) bisa bergerak dengan mau buat rate harga petani, misalkan padi. Selama ini harga padi kan naik turun. Jika panen di musim hujan, harga beli rendah. Begitu juga jika panen di musim kemarau, karena potongnya pakai mesin harga murah. Itu ulah-ulah tengkulak mungkin, ya”.

“Maka kita mau buat rate. Ini dengan persetujuan bupati juga nantinya. Misalkan, Pemkab Aceh Utara menstandarkan rate-nya Rp5 ribu per kilogram harga gabah, jika ada yang mau beli di atas harga Rp5 ribu, silakan. Dengan adanya rate, maka sudah jelas pemerintah siap menampung gabah masyarakat dengan harga Rp5 ribu per kilogram. Ini standarnya. Jika berbicara dengan pabrik, ini masih jauh,” kata Sidom Peng.

Sidom Peng menyebutkan, setidaknya ada 45 ribu hektare (Ha) sawah di Aceh Utara yang produktif. Jika dihitung hasil panen 1 Ha mencapai 4 ton, kata dia, pencapaian perputaran uang Aceh Utara setiap musim panen mencapai Rp1 triliun lebih. “(Selama) ini dari kemanfaatannya belum. Mudah-mudahan dengan kita buat rate, masyarakat, tengkulak atau pengusaha gabah mau beli dengan harga di atas Rp5 ribu, silakan. Jika mau jual ke pemerintah, di bawah PDBU nantinya, kita tampung dengan harga Rp5 ribu,” ujarnya.

“Artinya, kita bicara misalkan kadang ada juga yang istilahnya nanti pemerintah atau PDBU tampung dengan harga segitu, pas di masyarakat harganya rendah, itulah kebijakan pemerintah subsidi untuk rakyat, bagaimana rakyat menerima. Mungkin ke arah situ kebijakannya,” kata Wabup Aceh Utara itu.

Sidom Peng menyebutkan, setelah setahun PDBU membeli gabah petani maka akan diketahui hasilnya. “Dari situ mungkin kita bisa undang investor, ini hasil jual gabah kita dari per panen sekian ribu ton,” ujarnya.

Menurut Sidom Peng, selama ini di Aceh Utara juga belum tanam dan panen padi serentak. Salah satu penyebabnya irigasi yang belum merata. “Mungkin nanti jika Irigasi Keuretoe maksimal, mungkin bisa serentak. Sekarang ini masih buka kanan, tutup kiri,” ujarnya.[]

Editor: IRMANSYAH D GUCI


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.