15 October 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Pedagang di Keude Geudong Kembali Pertanyakan Kejelasan Setelah Kios Dibongkar PT KAI

...

  • Fazil
  • 28 May 2019 21:00 WIB

Foto: Fazil/portalsatu.com
Foto: Fazil/portalsatu.com

ACEH UTARA - Para pedagang di Keude Geudong, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, yang sebelumnya berjualan di bekas rel kereta api, kini kembali mempertanyakan kejelasan nasibnya usai kios mereka dibongkar pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero), 30 Januari 2019 lalu.

Salah seorang pengguna kios lama di bekas rel kereta api, T. Antha Imran Muly, S.H., mengatakan, pihak PT KAI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, karena menggusur dengan paksa kios atau bangunan-bangunan masyarakat yang merupakan tempat mencari nafkah. Akibatnya, masyarakat kehilangan tempat usaha dan penghasilan, sehingga menderita kerugian. Sampai saat ini belum ada kejelasan ganti rugi, bahkan para pedagang itu tidak tahu mau mencari nafkah di mana.

"Perbuatan mereka (PT KAI) seperti tidak ada rasa tanggung jawab setelah melakukan eksekusi pembongkaran kios milik para pedagang yang ada di sini (Keude Geudong). Mereka menyewakan tanah bekas rel kereta api yang bukan haknya lagi ke pihak ketiga dengan mengabaikan hak-hak masyarakat miskin yang sudah sangat lama menempati tanah terlantar tersebut," kata T. Antha Imran Muly kepada portalsatu.com, Selasa, 28 Mei 2019.

Menurut Antha Imran, PT KAI membongkar kios masyarakat yang dibangun di atas tanah negara dalam hal ini pemerintah daerah yang bukan hak dan wewenangnya. Kata dia, karena kesalahan dalam mendata dan mengindentifikasi aset yang dianggap dalam kekuasaan dan penguasaannya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat ekonomi lemah.

Oleh sebab itu, lanjut Antha Imran, masyarakat yang menjadi korban penggusuran paksa oleh pihak PT KAI berharap mereka agar bertindak baik, dengan keikhlasan serta berlapang dada untuk memperhatikan nasib pedagang kecil. Karena kesulitan ekonomi dalam beberapa bulan terakhir ini setelah terjadinya pembongkaran kios pedagang di lokasi tersebut.

"Kami berharap untuk dapat menyelesaikan semua persoalan ini secara kekeluargaan dengan cara baik-baik. Artinya harus melalui musyawarah supaya persoalan ekonomi kami bisa terselesaikan secepatnya, tanpa harus melalui proses gugatan di pengadilan untuk mengganti semua kerugian yang kami alami," ungkap Antha.

Apabila pihak PT KAI tidak ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, Antha menyebutkan, pihaknya terpaksa akan terus mencari keadilan meskipun suatu saat lewat pengadilan. "Karena kami sangat merasa diperlakukan tidak adil, dan terzalimi di tempat sendiri," katanya.

Antha menjelaskan, lebih dari 80 persen korban penggusuran tersebut tidak lagi bekerja, karena sudah kehilangan tempat usaha dan penghasilan. "Untuk jumlah total penghuni atau bangunan yang tercatat sekitar 103 bangunan kios," ujarnya.

Ketua Forum Komunikasi Usaha Saudagar Toko (Fokus) Aceh Utara, Bachtiar Hamid, menyebutkan, pemerintah daerah seharusnya apa yang sudah dijanjikan kepada masyarakat itu harus direalisasikan, supaya tidak terjadi kesenjangan di tengah masyatakat. 

"Apabila tidak dipenuhi maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan jangan disalahkan masyarakat. Selain itu, PT KAI juga harus bertanggung jawab terhadap hal-hal yang bertentangan dari prosedur yang berlaku, artinya jangan melibatkan pemerintah daerah karena hanya memperjuangkan yang dianggap tanah itu merupakan milik mereka (PT KAI) sehingga sekarang masyarakat yang menjadi korban," ungkap Bachtiar Hamid.

Lanjut Bachtiar Hamid, bahkan usai penggusuran tersebut pihak pemerintah daerah maupun PT KAI tidak pernah mengundang masyarakat atau para pedagang itu untuk melakukan musyawarah guna membicarakan langkah-langkah selanjutnya. 

"Maka sebelum ada kejelasan dari pihak PT KAI ataupun pengembang, untuk sementara waktu bangunan yang sedang dalam proses pembangunan di bekas rel kereta api itu dihentikan dan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan, ini yang harus dipahami oleh pemerintah dan disikapi oleh PT KAI dan juga pihak pengembang," ujar Bachtiar Hamid.

Sementara itu, di lokasi bekas rel kereta api yang sudah dipagar seng tersebut, kini telah dipasang plang bertuliskan "Tanah milik PT Kereta Api Indonesia (Persero), dilarang mendirikan bangunan tanpa seizin pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) melanggar KUHP Pasal 167 JO Pasal 384 dan UU No.23/2007 Pasal 13".[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.