23 September 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Pendapatan Aceh: Besarnya Dana Otsus dan Minimnya PAD

...

  • PORTALSATU
  • 14 August 2019 14:00 WIB

ilustrasi. Foto: istimewa/net
ilustrasi. Foto: istimewa/net

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh dan sebagian besar kabupaten/kota dikabarkan sudah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBA/APBK (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020. Namun, sejauh ini belum dipublikasi pagu pendapatan dan belanja dialokasikan dalam KUA-PPAS tersebut sebagai cikal bakal Rancangan APBA/APBK 2020. Diperkirakan, rencana Pendapatan Aceh tahun 2020 tidak jauh beda dengan 2019, di mana sumbangan paling besar berasal dari dana Otonomi Khusus (Otsus).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antardaerah. Transfer pemerintah pusat terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Transfer antardaerah terdiri atas pendapatan bagi hasil, dan bantuan keuangan.

Dikutip portalsatu.com dari Peraturan Gubernur Aceh Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBA Tahun Anggaran 2019 (sebelum perubahan), total Pendapatan Aceh Rp15.523.728.692.158 (Rp15,523 triliun lebih). Rinciannya, Pendapatan Asli Aceh (PAA) Rp2.481.629.033.946 (Rp2,481 triliun lebih). PAA itu terdiri dari (1) Pendapatan Pajak Aceh Rp1.509.791.063.991 (Rp1,509 triliun lebih). Rinciannya, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp450 miliar dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp425 miliar, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp325 miliar, Pajak Rokok Rp308.291.063.991 (Rp308,29 miliar lebih), dan Pajak Air Permukaan Rp1,5 miliar; (2) Pendapatan Retribusi Daerah Rp28.864.400.000 (Rp28,864 miliar lebih); (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp196.934.994.855 (Rp196,934 miliar lebih). Rinciannya, bagian laba atas penyertaan modal Bank Aceh Syariah Rp194.934.994.855, dan bagian laba atas penyertaan modal BPR Mustaqim Rp2 miliar; (4) Lain-lain PAA yang Sah Rp746.038.575.100 (Rp746,038 miliar lebih). Paling banyak dari pendapatan jasa layanan umum BLUD Rp573.321.995.300.

Sedangkan Dana Perimbangan Rp4.182.068.874.212 (Rp4,182 triliun lebih). Rinciannya, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp2.126.193.327.000, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp1.826.271.773.000, dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp229.603.774.212. 

Adapun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp8.860.030.784.000 (Rp8,860 triliun lebih). Yakni, Dana Otonomi Khusus Rp8.357.471.654.000 (Rp8,357 triliun lebih), Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Rp481.079.130.000 (Rp481 miliar lebih), dan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Rp21.480.000.000 (Rp21,480 miliar).

Data tersebut menunjukkan, kontribusi/sumbangan PAA terhadap total Pendapatan Aceh Tahun 2019 ‘hanya’ sekitar 15,98 persen, Dana Perimbangan 26,94 persen, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 57,08 persen. Dari total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, paling besar adalah dana Otsus yang menyumbang sekitar 53,83 persen terhadap Pendapatan Aceh.

Untuk diketahui, dana Otsus yang besarnya ditetapkan setara dengan 2 persen dari pagu Dana Alokasi Umum (DAU) nasional dialokasikan kepada Provinsi Aceh sesuai ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Namun, mulai tahun 2023 hingga 2027, alokasi dana Otsus Aceh tinggal 1 persen dari pagu DAU nasional.

Sementara itu, jika PAA tahun 2019 menyumbang ‘hanya’ sekitar 15,98 persen terhadap Pendapatan Aceh, rerata Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota bahkan jauh lebih kecil. Aceh Utara dan Lhokseumawe, misalnya, sumbangan PAD-nya terhadap Pendapatan Daerah masih di bawah 10 persen.

Catatan portalsatu.com, total Pendapatan Daerah yang dialokasikan dalam APBK Aceh Utara 2019 (APBK murni, sebelum perubahan) Rp2.606.076.410.145 (Rp2,606 triliun lebih). Rinciannya, PAD Rp244.752.449.881 (Rp244,752 miliar lebih), Dana Perimbangan Rp1.489.486.546.000 (Rp1,489 triliun lebih), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp871.837.414.264 (Rp871,837 miliar lebih).

Data itu menunjukkan sumbangan PAD terhadap Pendapatan Aceh Utara ‘hanya’ sekitar 9,39 persen, Dana Perimbangan 57,15 persen, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 33,45 persen.

Pendapatan Daerah dialokasian dalam APBK Lhokseumawe 2019 (sebelum perubahan) Rp905.377.392.273 (Rp905,377 miliar lebih). Rinciannya, PAD Rp69.442.617.843 (Rp69,442 miliar lebih), Dana Perimbangan Rp632.386.673.960 (Rp632,386 miliar lebih), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp203.548.100.470 (Rp203,548 miliar lebih).

Data tersebut menunjukkan, kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Lhokseumawe ‘hanya’ sekitar 7,67 persen, Dana Perimbangan 69,84 persen, dan Lain-lain  Pendapan Daerah yang Sah 22,48 persen.

Dengan demikian, ketergantungan Pemerintah Lhokseumawe maupun Aceh Utara terhadap Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat cukup besar.[](idg)

Lihat pula: Menakar Kemampuan Keuangan Lhokseumawe

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.