10 August 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia

Dalam RUP Disperindag Aceh 2019
Pengadaan Untuk Kadin Aceh: Alat Tulis Hingga Dua Mobil dari APBA-P 2019

...

  • PORTALSATU
  • 14 November 2019 11:30 WIB

Ilustrasi. Foto: istimewa/net
Ilustrasi. Foto: istimewa/net

BANDA ACEH -  Alokasi anggaran pengadaan fasilitas atau barang untuk Kadin Aceh mencapai hampir Rp2,8 miliar dalam APBA-P tahun 2019 melalui belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendapat sorotan publik. Pembelian menggunakan duit rakyat tersebut berupa alat tulis hingga dua mobil.

Data dilihat portalsatu.com, dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh tahun anggaran 2019 terdapat sebanyak 193 paket melalui penyedia dengan beragam metode pemilihan penyedia, mulai dari tender, pengadaan langsung, e-purchasing hingga tender cepat.

Dari 193 itu, 18 di antaranya tertulis “(KADIN)” pada bagian ujung nama paket. Di antaranya, pengadaan layar proyektor tiga unit Rp6 juta, alat tulis kantor Rp100 juta, printer Rp32,4 juta, laptop Rp175 juta hingga kendaraan operasional (Kadin dan Dinas) dua unit (satu untuk Kadin dan satu diperuntukkan kepada Disperindag) Rp914 juta, dan mobil minibus 1 unit Rp471 juta.

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai pengalokasian anggaran pengadaan fasilitas atau barang untuk Kadin Aceh mencapai Rp2,8 miliar sebagai kebijakan irasional di tengah upaya Pemerintah Aceh mengejar ketertinggalan. “Kondisi ini menunjukkan ketidakpekaan Pemerintah Aceh dalam pengalokasian anggaran,” kata Koordinator Badan Pekerja MaTA, Alfian, melalui siaran pers diterima portalsatu.com, Rabu, 13 November 2019.

Alfian mempertanyakan, output yang ingin dicapai dengan pengalokasian anggaran kepada Kadin Aceh. Sejatinya, kata dia, Kadin Aceh harus menjadi lembaga mandiri yang mampu membiayai operasional lembaganya. “Bukan malah sebaliknya, dan ini sangat memalukan, di mana selama ini narasi yang dibangun di tingkatan publik "pemberdayaan" ternyata hanya menggerogoti APBA. Bukan inovasi atau kreativitas yang seharusnya mereka lahirkan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, MaTA mendesak Pemerintah Aceh secara tegas untuk membatalkan realisasi anggaran dari APBA-P 2019 kepada Kadin Aceh, sehingga rasa keadilan rakyat Aceh terjaga. Menurut Alfian, anggaran Rp2,8 miliar itu kalau dibangun rumah kaum duafa bisa mencapai 32 unit dengan pagu Rp85 juta/unit. (Baca: APBA-P 2019, MaTA Sorot Pengadaan Fasilitas Untuk Kadin Aceh Capai Rp2,8 M)

Informasi diterima portalsatu.com, kalangan elemen sipil di Aceh akan menggelar “Aksi 1000 koin untuk Kadin Aceh” di Banda Aceh. Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan publik terhadap kebijakan Pemerintah Aceh yang telah mengalokasikan anggaran pengadaan fasilitas atau barang untuk Kadin Aceh dalam APBA-P 2019.

Wakil Ketua Umum I Bidang Organisasi, Keanggotaan, Kesekretariatan dan Pemberdayaan Daerah Kadin Aceh, Ir. H. Muhammad Iqbal, mengatakan, Kadin merupakan lembaga dilahirkan UU Nomor 1 Tahun 1987. Menurut dia, Kadin setara dengan KONI, Pramuka, dan KNPI. “Dan Kadin ini mitra strategis pemerintah, membina dunia usaha, termasuk UMKM dan usaha-usaha lainnya. Bukan dunia kontraktor, bukan dunia pengadaan barang dan jasa, tapi dunia perdagangan dan industri,” ujar Iqbal kepada portalsatu.com lewat telepon seluler, Rabu malam.

Itu sebabnya, kata Iqbal, Kadin Aceh dengan kepengurusan baru yang didukung pemerintah daerah, minta dukungan untuk penguatan lembaga Kadin. Dukungan itu termasuk dalam bentuk fasilitas atau barang seperti alat tulis kantor (ATK), proyektor, laptop hingga dua mobil.

“ATK itu kita minta bukan untuk Kadin. ATK itu untuk kita buat pelatihan. Ini kali ketiga kita buat pelatihan, kita undang Kadin kabupaten/kota beserta pengusaha pemula. Pelatihan itu kan perlu ATK dan alat-alat pendukung. Tapi, pengadaan itu bukan di Kadin, pengadaan tetap di Indag (Dinas Perindag), kita ajukan berapa kita butuh. Misalnya, kita butuh 10 rim kertas, itu yang kita minta,” tutur Iqbal.

Iqbal menyebutkan, pengadaan dua mobil jenis Kijang dan Hiace keperluan operasional saat kegiatan di kabupaten/kota, bukan untuk pribadi pengurus Kadin Aceh. “Hiace untuk rombongan, misalnya ada Musda, ada kegiatan UKM. Itu bukan Kadin yang pakai nanti, UMKM bisa pakai, semua bisa pakai mobil itu. Dan mobil itu bukan milik Kadin, itu milik Pemerintah Aceh yang dipinjampakaikan melalui Indag ke Kadin. Itu bukan hibah untuk Kadin, tapi inventaris Pemerintah Aceh yang kapan pun bisa diambil kembali,” ucapnya.

Dia mengakui pengurus Kadin adalah para pengusaha yang punya mobil. “Contohnya saya, punya bisnis, punya kendaraan. Tidak mungkin kendaraan saya, saya hancurkan untuk saya kasih ke Kadin,” tegas Iqbal.

Iqbal mengaku sudah mendengar rencana aksi elemen sipil di Aceh yang akan mengumpulkan koin untuk Kadin Aceh. “Kita tahu mereka mau kumpulkan koin, kita tunggu, kita terima, kita tampung, dan akan kita serahkan kepada yang berhak. Nyak-nyak di Pasar Peunayong itu butuh modal. Kalau ada LSM yang begitu, kita tampung semua,” ujarnya.[](nsy/ril)

(Sumber: screenshot sirup.lkpp.go.id)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.