16 November 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


‘Penganggaran dan Pengawasan Dana Otsus Aceh Harus Diperbaiki’

...

  • PORTALSATU
  • 08 July 2018 16:00 WIB

@istimewa/net
@istimewa/net

JAKARTA – Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Prof. Samsul Rizal, menilai selama ini dana otonomi khusus atau otsus di Aceh memiliki kelemahan sejak penganggaran hingga pengawasannya.

Menurut Samsul, dalam penganggaran dana otsus mengalir tidak tepat sasaran karena diduga didahului “permainan” untuk berbagai kepentingan. Pengawasan juga tidak maksimal karena masih ada pengaruh gubernur maupun bupati dan wali kota.

Samsul pun tidak heran bila terjadi pelanggaran atau deal-deal di belakang layar yang mengakibatkan tertangkapnya Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, dan Bupati Bener Meriah, Ahmadi, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi lantaran diduga terlibat suap terkait proyek dari dana otsus.

“Sistem penganggaran harus diubah. Pengawasan pun harus independen dari gubernur, bupati, dan wali kota untuk menghindari kejadian-kejadian seperti ini,” kata Samsul, 4 Juli 2018, malam.

Dana otsus merupakan konsekuensi dari Perjanjian Damai Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005. Berdasarkan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, dana otsus untuk Bumi Serambi Mekah diberikan sebesar 2% dari dana alokasi umum (DAU) nasional hingga 2022 dan sebesar 1% DAU sepanjang 2023-2027.

Merujuk pada Qanun No. 10/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Migas dan Penggunaan Dana Otsus, dana otsus dialokasikan untuk program dan kegiatan bersama pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Setelah dikurangi untuk program bersama itu, maksimal 40% sisanya dialokasikan untuk pembangunan kabupaten dan kota berdasarkan usulan pemerintah kota/kabupaten.

Samsul berharap dana otsus kelak dapat dialokasikan sesuai amanat UU Pemerintahan Aceh. Jangan sampai usulan-usulan tak tepat sasaran seperti pembelian pesawat terbang, meski akhirnya ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri, terjadi lagi.

Menurut Samsul, program yang lebih penting digarap dana otsus antara lain pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di kampung-kampung.

“Aceh punya dana banyak dari otsus. Kalau pengawasan dan penganggaran seperti ini akibatnya Aceh dengan dana besar tapi kemiskinan juga nomor satu di Sumatera,” ujarnya.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, Aceh mendapatkan kucuran dana otsus Rp8 triliun. Pemerintah pusat mengucurkan dana itu sebagai penerimaan Pemerintah Aceh.

Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, menjelaskan dana otsus dialokasikan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan. Selain itu, dana tersebut diperuntukkan buat program pendidikan, kesehatan, dan sosial.

“Dana otsus berupa program dan anggaran sudah menjadi bagian dari program dan APBD pemerintah daerah penerima sehingga sudah menjadi satu kesatuan,” kata Yusharto.

Sebagaimana diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Gubernur Aceh, Irwandi, dan Bupati Bener Meriah, Ahmadi, di lokasi terpisah di Tanah Rencong, 3 Juli 2018, malam. Kedua kepala daerah itu diduga terlibat tindak pidana korupsi terkait alokasi dana otsus 2018.[] Sumber: bisnis.com/syamdysara saragih

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.