26 November 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Pengelolaan Blok B, Anggota DPRK: Berikan 1 Persen Saham untuk Banda Aceh

...

  • Fakhrurrazi
  • 10 October 2020 18:55 WIB

Anggota DPRK Banda Aceh, Husaini. Foto: Istimewa
Anggota DPRK Banda Aceh, Husaini. Foto: Istimewa

BANDA ACEH - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Husaini Bin Muhammad Ibrahim alias Bang Ni, meminta Pemerintah Aceh memberikan satu persen saham kepada Kota Banda Aceh dalam pengelolaan Blok B di Aceh Utara. Hal ini, menurut dia, seperti yang diberikan Pemerintah Aceh melalui PT PEMA kepada PT Pembangunan Lhokseumawe (PTPL), BUMD milik Pemko Lhokseumawe.

Seperti diberitakan, PT Pembangunan Aceh (PEMA) telah membentuk perusahaan patungan dengan PTPL. Perusahaan itu, PT PEMA Global Energi, dibentuk untuk mengelola Blok B apabila nantinya Menteri ESDM memutuskan PEMA sebagai badan usaha milik Aceh layak menjadi pengelola Wilayah Kerja Migas di Aceh Utara itu. (Baca: Soal Blok B, YARA: PEMA Bentuk Perusahaan tak Libatkan Aceh Utara)

“Kami minta agar Pemerintah Aceh memberikan satu persen saham dalam pengelolaan Blok B kepada Kota Banda Aceh, agar masyarakat Kota Banda Aceh juga mendapatkan manfaat dari kandungan bumi Aceh," kata Husaini kepada portalsatu.com, Sabtu, 10 Oktober 2020. 

Menurut Husaini, pihaknya menyambut baik rencana strategis Pemerintah Aceh untuk mengambil alih pengelolaan Blok B melalui PT PEMA. Husaini menilai hal itu sesuai dengan semangat regulasi kekhususan Aceh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dan PP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh. Khususnya, diatur dalam pasal 39 huruf (1).

"Yang penting selama sahamnya 100 persen milik Pemerintah Aceh atau daerah, tidak ditawarkan kepada perusahaan swasta. Sudah cukup hasil bumi Aceh dinikmati perusahaan swasta. Sekarang saatnya daerah yang menikmati hasilnya," ujar Husaini.

Husaini juga mendukung agar Pemkab Aceh Utara mendapat persentase saham yang besar dalam PT PEMA Global Energi.

Menurut Husaini, Pemerintah Aceh harus bersikap adil dalam pengelolaan Blok Migas supaya manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat Aceh, termasuk warga Kota Banda.

Husaini menyebut Pemko Banda Aceh tentu akan menyiapkan dana yang dibutuhkan, jika Pemerintah Aceh memberi kesempatan kepada Kutaraja memiliki satu persen saham dalam pengelolaan Blok B.

Dia memahami pengelolaan Migas tersebut adalah bisnis yang berisiko jika tidak dikelola secara profesional. Oleh karena itu, kata Husaini, PT PEMA dapat membagi sharing risk tersebut kepada pemerintah kab/kota se-Aceh dengan mengikutsertakannya.

Husaini menyarankan Pemerintah Aceh mengajak seluruh kabupaten/kota di Aceh turut serta modal/saham dalam pegelolaan Blok B tersebut. Menurut dia, semangat kebersamaan dalam membangun Aceh perlu dilakukan secara terbuka dan transparan.  

"Kami menyarankan Pemerintah Aceh mengajak seluruh kab/kota se-Aceh untuk ikut berpartisipasi dalam mengelola Blok B. Sehingga multiplier effect ekonomi juga dirasakan oleh seluruh masyarakat Aceh. Maka proses pengelolaan ini agar dilakukan secara terbuka dan transparan,” pungkas politikus PNA ini.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.