12 July 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Pengrajin Tas Khas Aceh Keluhkan Belum Mendapat Merek, Ini Kata Keuchik Ulee Madon

...

  • Fazil
  • 07 March 2020 18:00 WIB

Foto: Fazil/portalsatu.com
Foto: Fazil/portalsatu.com

ACEH UTARA - Pengrajin tas bordir khas Aceh mengeluhkan sampai saat ini belum mendapat merek untuk memudahkan pemasaran hasil kerajinan warga Gampong Ulee Madon, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Berbagai produk kerajinan itu seperti tas, koper, sajadah, dompet sudah dipasarkan baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Hal itu disampaikan Keuchik Gampong Ulee Madon, Tgk. Salahuddin AB, kepada wartawan, Sabtu, 7 Maret 2020. Ia mengatakan, ada 17 unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memproduksi kerajinan dengan motif khas Aceh yang aktif di gampong tersebut. Bahkan ada pengrajin sudah bekerja sama dengan salah satu toko online di Amerika Serikat yang menjual produk kerajinan tas motif Aceh. Namun, selama ini dikeluhkan pengrajin belum mendapat hak paten atau merek dari hasil produksi kerajinan khas Aceh tersebut.

"Memang ini menjadi suatu kendala bagi para pengrajin tas bermotif khas Aceh. Seharusnya pemerintah mendukung, karena ini bukan lagi milik warga Gampong Ulee Madon, sudah menjadi kebanggaan Aceh Utara. Tapi mengenai merek itu sudah diajukan salah seorang pengrajin yaitu Mariana ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait, dan ini masih dalam masa menunggu kapan siapnya atau mendapatkan hak paten tersebut," kata Tgk. Salahuddin.

Menurut Tgk. Salahuddin, Pemerintah Aceh Utara melalui dinas terkait harus mendorong agar cepat keluar merek kerajinan khas Aceh itu. Karena dengan adanya kerajinan tas di gampong tersebut, perekonomian masyarakat tentu meningkat dan ada 17 unit usaha yang menyerap tenaga kerja hampir 500 orang di Ulee Madon.

Tas motif khas Aceh itu, kata Tgk. Salahuddin, dipasarkan dengan harga Rp25 ribu hingga Rp350 ribu. Hasil tas yang diproduksi itu sudah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia hingga luar negeri seperti Spanyol, Amerika Serikat, Malaysia dan beberapa negara lainnya. “Pertama pemesan dari luar negeri datang ke sini (Ulee Madon) untuk melihat model tas khas Aceh. Setelah itu dipesan, kemudian baru pengrajin mengirim barang tersebut kepada pihak pemesan,” ujarnya.

Dia menambahkan, kerajinan tangan di gampong itu sudah berjalan sejak tahun 1980-an, ketika masyarakat masih melakukan anyaman pandan tikar, tas maupun sajadah, hingga berkembang bordir khas Aceh seperti sekarang. “|Pertama sekali kerajinan itu dikembangkan Zainabon, warga gampong setempat, beliau pernah mengikuti pelatihan di Tasikmalaya dan setelah pulang dari sana baru mengembangkan bordir tas Aceh tersebut. Bahkan tas motif Aceh ini setiap ada pameran selalu dipamerkan, tidak hanya di Aceh, tapi juga tingkat nasional,” kata Tgk. Salahuddin.

Menurut Tgk. Salahuddin, persoalan lainnya dialami pengrajin mengenai bahan baku yang harus impor dari China. “Karena ketika dilakukan pemesanan bahan baku itu hampir dua bulan baru sampai ke sini. Jadi, para pengrajin ini untuk menargetkan membuat tas maka itu menjadi masalah. Tapi hal itu tidak menjadi kendala secara signifikan dan berjalan lancar," ucapnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma, menyebutkan pihaknya sangat mendukung untuk terus berkembangnya UMKM di Aceh Utara. Namun, ia juga prihatin jika memang hak paten bagi para pengrajin tas bordir Aceh itu belum keluar, dan dikhawatirkan ketika produk Aceh Utara sudah tersebar luas ke seluruh Indonesia, nanti akan dimanfaatkan hak paten/merek oleh pihak lain.

"Jadi, penggunaan merek dan sertifikasi atau pengakuan berupa surat dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), itu seharusnya sudah keluar sebelum produk tas itu jadi sebelumnya. Ini sudah terlambat, tapi itu harus dikejar keterlambatan tersebut, bukan setelah barang jadi baru diurus izin," ujar Haji Uma.

Haji Uma menambahkan, seharusnya dilakukan pengurusan izin terlebih dahulu dan sampelnya ditunjukkan ke pihak terkait. “Itu juga ada instansi terkait yang ada di daerah yang ditugaskan pemerintah untuk mengeksekusi hal tersebut (hak paten/merek kerajinan tas motif Aceh di Aceh Utara). Ini kan bukan masalah anggaran, tetapi berkenaan menjalankan fungsi dan tugasnya secara benar dan baik”.

"Saya rasa dalam hal ini kalau memang pihak dinas terkait itu diperintahkan oleh pemerintah daerah untuk menyelesaikan prioritas persoalan, misalnya ada berapa jumlah UMKM di Aceh Utara yang belum terdaftar atau hak kekayaan intelektual, maka silakan membantu untuk mendaftarkannya," tegas Haji Uma.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.