06 August 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia

Tiga Tahun Pemerintahan Irwandi-Nova
Pertumbuhan Ekonomi Aceh tak Capai Target?

...

  • PORTALSATU
  • 07 July 2020 22:00 WIB

Sumber foto-foto grafik: Laporan Perekonomian Provinsi Aceh Februari 2020 (bi.go.id)
Sumber foto-foto grafik: Laporan Perekonomian Provinsi Aceh Februari 2020 (bi.go.id)

BANDA ACEH – Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah, genap tiga tahun pada 5 Juli 2020. Pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi tiga tahun terakhir gagal mencapai target dibuat Pemerintah Aceh.

Seperti diketahui, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah, dilantik Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Gedung DPRA, 5 Juli 2017. Gubernur Irwandi kemudian ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 3 Juli 2018 terkait kasus korupsi. Sehingga Mendagri Tjahjo Kumolo menunjuk Nova Iriansyah sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Aceh. Penyerahan surat tugas itu dilakukan di Kantor Kemendagri pada 9 Juli 2018.

Gubernur-Wagub Aceh, Irwandi-Nova, mengusung visi “Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani”. Visi itu ingin dicapai melalui 10 misi, yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2020.

Dilihat portalsatu.com, 7 Juli 2020, dalam Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMA Tahun 2017-2022, disebutkan bahwa untuk mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, diperlukan tujuan dan sasaran. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh 2017-2022 Berdasarkan Misi.

Di antaranya, Misi 5: Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi. Misi ini memiliki 10 tujuan/sasaran, salah satunya/poin terakhir adalah menurunnya angka kemiskinan. Kondisi awal (2017): 15,92 persen; target tahun 2018: 15,43 persen; 2019: 14,43 persen; dan 2020: 13,43 persen.

Misi 6: Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan. Misi ini mempunyai lima tujuan/sasaran. Di antaranya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan indikator persentase pertumbuhan PDRB. Kondisi awal (2017): 4,31 persen; target tahun 2018: 5 persen; 2019: 5,25 persen; dan 2020: 5,5 persen. Lalu, menurunnya angka kemiskinan dengan target persentase sama seperti Misi 5.

Misi 7: Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan. Terdapat empat tujuan/sasaran, salah satunya juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan indikator dan target sama seperti Misi 6.

Misi 8: Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, perdagangan, industri dan industri kreatif yang kompetitif. Ada tujuh tujuan/sasaran, salah satunya juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan indikator dan target sama seperti Misi 6. Salah satu tujuan/sasaran lainnya dari Misi 8 ialah menurunnya angka pengangguran dengan indikator persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT). Kondisi awal (2017): 6,57 persen; target tahun 2018: 6,45 persen; 2019: 6,30 persen; dan 2020: 6,25 persen.

Misi 10: Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Misi ini memiliki sebanyak 16 tujuan/sasaran, salah satunya menurunnya angka kemiskinan dengan indikator dan target sama seperti pada Misi 5 dan Misi 6.

Artinya, Pemerintah Aceh menargetkan angka kemiskinan terus menurun. Target tahun 2019, angka kemiskinan 14,43 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Aceh pada 2019 ditargetkan sebesar 5,25 persen. Selengkapnya lihat Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMA 2017-2022.

Namun, berdasarkan data “Tiga Tahun Aceh Hebat 2017-2020” dipublikasikan Pemerintah Aceh melalui laman resminya, angka kemiskinan Aceh tahun 2019 sebesar 15,01 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Aceh 2019 sebesar 4,15 persen.

Data itu menunjukkan, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh sampai tahun 2019 gagal mencapai target dibuat Pemerintah Aceh dalam RPJMA 2017-2022. Selain itu, angka kemiskinan Aceh tampak masih jauh di atas rata-rata nasional yang pada 2019 sebesar 9,41 persen. Begitu juga pertumbuhan ekonomi Aceh, masih di bawah rata-rata nasional pada 2019 sebesar 5,02 persen.

Akan tetapi, angka pengangguran/TPT Aceh 2019 berhasil ditekan menjadi sebesar 6,20 persen, melampaui target dibuat dalam RPJMA yakni 6,30 persen. Namun, angka pengangguran Aceh masih di atas rata-rata nasional yaitu 5,28 persen.

2020 lebih rendah dari 2019?

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2020 lebih rendah dibanding 2019.

Dalam Laporan Perekonomian Provinsi Aceh Februari 2020, BI memaparkan bahwa secara keseluruhan tahun 2019 perekonomian Aceh tumbuh sebesar 4,15%(yoy), lebih rendah dibanding tahun sebelumnya/2018 (4,61%, yoy).

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Sumatera, menurut BI, selama tahun 2019 tercatat menguat tipis ke level 4,57%(yoy) dari tahun sebelumnya (4,55%, yoy). “Jika dilihat secara andil kapasitas perekonomian, Aceh tercatat memiliki pangsa sebesar 5,76% terhadap perekonomian Sumatera”.

“Sumbangan tersebut relatif tidak mengalami banyak perubahan dibanding periode-periode sebelumnya. Dengan proporsi tersebut, Aceh masih menjadi provinsi dengan perekonomian ketiga terkecil di Sumatera setelah Bengkulu (1,99%) dan Kepulauan Bangka Belitung (2,30%),” tulis BI dalam laporan dipublikasikan melalui bi.go.id, diakses portalsatu.com, 7 Juli 2020.

Dalam laporan BI itu juga disebutkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Aceh hingga Agustus 2019 tercatat 6,20%, lebih rendah dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (6,36%). Namun demikian, menurut BI, meskipun TPT di Aceh menurun, Aceh masih menduduki peringkat kedua provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Sumatera.

Menurut BI mengutip data dari BPS, tingkat kemiskinan di Aceh juga turun dari 15,68% pada September 2018 menjadi 15,01% pada September 2019. Penurunan persentase penduduk miskin tersebut terjadi di pedesaan maupun di perkotaan. Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh pada September 2019 sebesar 809,76 ribu orang, menurun dibandingkan periode September 2018 yaitu sebesar 831,5 ribu orang atau turun 2,61%(yoy). Jumlah penduduk miskin di desa turun 3,64%(yoy) setelah pada periode September 2018 tercatat sebesar 668,14 ribu orang menjadi 643,79 ribu orang pada periode September 2019. Di sisi lain, penduduk miskin di kota mengalami peningkatan 2,61 ribu orang atau meningkat 1,6% (yoy) dibandingkan September 2018.

“Apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera, Provinsi Aceh merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi pada September 2019 yang memiliki 15,01% penduduk miskin. Angka ini lebih tinggi dibanding rata-rata tingkat kemiskinan provinsi di Sumatera (9,82%) dan Nasional (9,22%),” tulis BI dalam Laporan Perekonomian Provinsi Aceh Februari 2020 tersebut.

Sementara itu, dalam Laporan Perekonomian Provinsi Aceh Mei 2020, BI menyebutkan, secara keseluruhan tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Aceh diperkirakan lebih rendah dibandingkan capaian 2019 (4,15%, yoy). Menurut BI, melambatnya kinerja perekonomian pada tahun 2020 utamanya diperkirakan bersumber dari deselerasi komponen konsumsi rumah tangga dan ekspor luar negeri. Melambatnya pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga dipengaruhi kinerja beberapa lapangan usaha utama yang secara umum diperkirakan melemah sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat.

“Perlambatan untuk keseluruhan tahun (2020) ini juga dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat pada semester I yang cenderung tertahan pada saat adanya COVID-19 outbreak,” tulis BI.

BI menyebutkan, ekspor luar negeri secara keseluruhan tahun 2020 juga diperkirakan melambat di tengah outlook perekonomian global yang tidak cukup baik seiring dengan terhentinya berbagai kegiatan ekonomi pada masa COVID-19 outbreak. Di antaranya, penghentian kegiatan di pelabuhan atau bandara sebagai jalur distribusi barang.

“Komoditas ekspor utama Aceh, yakni batubara dan kopi mengalami tekanan utamanya pada triwulan II sebagai dampak berkurangnya permintaan dari negara tujuan ekspor terbesar (India untuk batubara dan Amerika Serikat untuk kopi) sejalan dengan berkurangnya aktivitas masyarakat,” tulis BI.

Rekomendasi pertumbuhan ekonomi

BI memberikan beberapa rekomendasi terkait upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh.

1. Kebijakan refocusing anggaran sebagai dampak COVID-19 baik di level pemerintah pusat dan daerah, menyebabkan berkurangnya program kerja pemerintah daerah dari yang telah direncanakan, akibat ketidaktersediaan/berkurangnya anggaran. Dengan berkuranganya alokasi anggaran tersebut, maka penetapan skala prioritas dalam pelaksanaan program kerja tahun 2020 harus dilakukan. Pemilihan program kerja harus memperhatikan berbagai aspek. Di antaranya, aspek kebutuhan, urgensi, serta dampak ekonominya. Sektor-sektor yang memiliki daya ungkit dan menyerap tenaga kerja, serta memberikan multiplier effect yang besar kiranya harus menjadi fokus pemerintah. Selain itu, kecepatan realisasi anggaran pemerintah juga menjadi salah satu kunci utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2. Melambatnya ekonomi di tengah pandemi COVID-19 perlu direspons dengan kebijakan yang tepat dan cepat. Sebagaimana yang terjadi di masa krisis sebelumnya, sektor swasta cenderung memilih untuk bertahan hidup dan melakukan aksi wait and see dalam menjalankan usahanya.

Dengan kondisi demikian, maka untuk menggerakkan roda perekonomian tidak bisa mengandalkan sektor swasta. Langkah fiskal pemerintah di antaranya melalui kebijakan jaring pengaman sosial harus dilakukan dengan terarah dan terprogram, sehingga tepat waktu dan sasaran. Strategi ini dapat memberikan manfaat setidaknya dari dua sisi, yaitu mempertahankan daya beli masyarakat sehingga memitigasi meningkatnya kemiskinan, serta untuk menjaga agar roda perekonomian tetap berputar ditengah melemahnya permintaan barang/jasa.

Implementasi kebijakan jaring pengaman sosial dilakukan dengan monitoring dan pengawasan yang ketat, sehingga meminimalisir risiko penyalahgunaan anggaran, terutama mengingat keterbatasan jumlah anggaran akibat adanya perubahan postur APBN dan APBD. Jangan sampai dengan jumlah anggaran yang berkurang, penggunaannya pun tidak optimal akibat adanya penyalahgunaan.

3. Berbagai kebijakan yang dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 mengakibatkan proses kerja di pemerintahan dan instansi lainnya menjadi terbatas, baik dalam hal waktu maupun kegiatan. Konsekuensi dari hal tersebut adalah melambatnya pencapaian progress kinerja pegawai, termasuk dalam hal tahapan realisasi APBA dan APBK. Tidak optimalnya realisasi APBA/APBK akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Aceh.

Selanjutnya menyambut kebijakan “new normal” yang diterapkan oleh pemerintah, kiranya program kerja yang selama ini terhambat pelaksanaannya, dapat dikejar realisasinya. Business process tidak dapat dilakukan dengan konsep “business as usual”, melainkan harus dilakukan dengan effort yang lebih besar dari biasanya. Semakin cepat realisasi anggaran dilakukan, maka efek multiplier dari sisi fiskal (perputaran uang) akan semakin besar, karena durasi waktu perputaran uang lebih panjang bila dibandingkan dengan realisasi anggaran yang dilakukan menjelang akhir tahun.

4. Pandemi COVID-19 memberikan lesson learned mengenai perlunya kemandirian daerah dan nasional untuk memenuhi kebutuhan terhadap barang dan jasa. Saat ini Aceh masih termasuk daerah yang belum memiliki kemandirian ekonomi yang baik, karena sebahagian besar kebutuhan dipasok dari luar Aceh.

Dalam rangka mengurangi ketergantungan ekonomi Aceh terhadap daerah lain, maka diperlukan peningkatan produktivitas terutama pada sektor-sektor unggulan di setiap kabupaten/kota, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Program kerja yang telah dan akan dianggarkan dalam APBA dan APBK harus mengutamakan keberpihakan terhadap peningkatan produktivitas usaha masyarakat dan diharmonisasikan dengan program yang dirancang baik di tingkat provinsi maupun pusat. Sebagai contoh di sektor perkebunan, replanting perlu segera dilakukan terhadap tanaman tua dan produktivitasnya rendah. Selain itu, teknik budidaya, metode bercocok tanam, penanganan pasca panen dan sistem pengairan perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan produksi. Apabila teknik yang ada saat ini dirasakan sudah kurang aplikatif sehingga tidak memberikan output yang optimal, maka petani dapat diedukasi dan atau difasilitasi dengan teknik dan sarana produksi yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan menduplikasi apa yang sudah berhasil dilakukan di provinsi bahkan negara lain.

5. Sebagai sektor ekonomi terbesar dan strategis, UMKM harus dijaga keberlangsungan usahanya, dan terus diberdayakan agar dapat meningkat kapasitasnya. Peranan dalam penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, penyediaan pasokan, serta penyumbang devisa dan pajak menjadikan UMKM sebagai unit usaha ekonomi yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan stakeholder terkait.

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini, tidak hanya memukul aktivitas ekonomi korporasi saja, melainkan hingga ke pelaku usaha UMKM. Penurunan omzet, penghentian sementara produksi, hingga penutupan usaha telah terjadi di sektor UMKM. Untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap UMKM Aceh, pemerintah dan stakeholder terkait dapat mengambil langkah-langkah membantu UMKM diantaranya dengan relaksasi ketentuan perpajakan, pendampingan/asistensi untuk menjaga keberlangsungan usaha UMKM, imbauan penggunaan produk lokal, dan program bantuan/subsidi keuangan.

Relaksasi pajak di antaranya dilakukan dengan pengurangan/penghapusan pajak terhadap UMKM yang terdampak COVID-19, misalnya usaha rumah makan, warung kopi, hotel, dll. Sementara pendampingan UMKM dilakukan misalnya melalui bantuan teknis terhadap UMKM yang ingin mengalihkan pemasaran usahanya dari offline menjadi online. Imbauan penggunaan produk lokal yang telah diterbitkan Plt. Gubernur Aceh tahun lalu dapat lebih ditingkatkan implementasinya, sehingga produk-produk UMKM dapat terserap dengan optimal.

Untuk program bantuan/subsidi, bisa dilakukan diantaranya melalui subsidi listrik terhadap UMKM yang usahanya terdampak, atau bisa juga melalui program pinjaman dana talangan yang diberikan kepada UMKM agar bisa bertahan hidup di masa pandemi. Pinjaman tersebut diberikan dengan mekanisme perbankan/lembaga keuangan, tentunya dengan bunga/bagi hasil yang rendah dan masa tenggang (grace period) yang cukup sehingga UMKM dapat melakukan cicilan pengembalian pinjaman setelah pandemi berlalu.

6. Untuk melakukan proses recovery pascapandemi COVID-19, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkesinambungan, tidaklah cukup bila hanya mengandalkan kemampuan pembiayaan dari pemerintah daerah (APBA dan APBK) dan stakeholder di Aceh. Keterlibatan pelaku ekonomi dari luar Aceh bahkan pihak asing dapat membantu percepatan pembangunan ekonomi di Aceh, yaitu melalui investasi di sektor riil.

Dalam rangka mendukung percepatan investasi, kami (BI) memandang perlunya ada forum komunikasi/koordinasi formal lintas instansi (Regional Investor Relation Unit/RIRU) yang dilakukan secara rutin, sehingga diseminasi data/informasi dapat berjalan dengan baik, serta menimbulkan engagement antar-stakeholder yang terkait dengan investasi. Melalui forum ini, project investasi di Aceh diharapkan dapat disajikan dalam kondisi clean and clear, sehingga menimbulkan ketertarikan investor asing. Dengan masuknya investasi sektor riil di Aceh, diharapkan akan membuka lapangan kerja baru, menciptakan kemandirian ekonomi daerah, mengurangi ketergantungan terhadap APBA, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya lihat Laporan Perekonomian Provinsi Aceh Mei 2020.

Portalsatu.com sudah berusaha mengonfirmasi Asisten II (Bidang Perekonomian dan Pembangunan) Sekda Aceh, T. Ahmad Dadek, Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh, Amiruddin, dan Jurubicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani (SAG), melalui pesan WhatsApp, 7 Juli 2020, soal pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi tak mencapai target dibuat Pemerintah Aceh dalam RPJMA. Ahmad Dadek mengaku sedang sekolah (pendidikan). Amirudidn belum merespons. Sedangkan SAG meminta waktu menyiapkan jawaban tertulis atas beberapa pertanyaan dikirim portalsatu.com.[](red/*)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.