22 November 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Perusahaan Galian C di Simeulue Ilegal Tapi PAD Lancar

...

  • portalsatu.com
  • 07 November 2019 11:55 WIB

Salah satu lokasi tambang galian C di Simeulue [foto: Egar Shabara]
Salah satu lokasi tambang galian C di Simeulue [foto: Egar Shabara]

Sejumlah perusahaan galian C di Kabupaten Simeuleu beroperasi secara ilegal, tapi anehnya setoran pajak untuk daerah tetap lancar.

SINABANG – Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue, Asmanuddin, Rabu, 6 November 2019.

"Semua galian C yang dikelola oleh perusahaan maupun sejenisnya yang beroperasi di Simeulue ini, tanpa ijin dan ilegal bahkan ada lokasinya masih dalam kawasan terlarang yakni hutan lindung," ungkapnya.

Menurut dia, syarat untuk resminya galian C itu, setelah melalui tahapan verifikas oleh tim Bidang Tata Ruang Daerah (BTRD), Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian Bidang Kehutanan, rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Simeulue dan dokumennya diajukan ke Pemerintahan Aceh. 

Setelah diajukan ke Pemerintah Aceh, selanjutnya tim DPMP2TSP Provinsi Aceh, kembali melakukan peninjauan verifikasi ke lokasi calon lokasi galian C. Apabila telah memenuhi dan lolos persyaratan, selanjutnya pihak DPMP2TSP Provinsi Aceh akan menerbitkan ijin resmi untuk beroperasinya galian C.

"Setelah dokumen sudah lengkap, dokumen itu selanjutnya akan dikirim ke Provinsi Aceh dan tim dari sana turun lagi menuju ke lokasi yang akan digunakan sebagai galian C, apabila sudah memenuhi syarat atau clear and clean semua, maka DPMP2TSP Provinsi Aceh yang menerbitkan ijin galian C. Bukan kita yang menerbitkan," tegasnya.

Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Simeulue yang bersumber dari setoran galian C ilegal itu tetap lancar. Hal itu diakui Kabid Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Simeulue, Sahrul Amin.

"Ada PAD kita yang bersumber dari kegiatan rekanan yang menggunakan galian C, tahun 2018 lalu sebanyak Rp 2 miliar. Tahun 2019 ini target kita sebanyak Rp 3 miliar. Persoalan ilegal atau tidak itu saya kurang paham, sebab tugas kami hanya menagih pajak,” jelasnya.

Dia merincikan tahun 2018 lalu itu, sekitar 177.000 kubik material galian C jenis pasir dan batu serta material timbunan , sepanjang tahun itu dapat menyumbang pajak Rp 2 miliar untuk PAD Simeulue. Pajak galian C itu berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2012 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan atau galian C, yang diteken Bupati Darmili, dan Sekda Drs. Naska Bin Kamar, pada  28 Februari 2012 lalu.

Selanjutnya peraturan itu diperkuat dengan Perbup Simeulue Nomor 40 Tahun 2013 tentang penepatan harga standar mineral bukan logam dan batuan, ditandatangani Bupati Riswan NS dan Sekda Drs.  Naska Bin Kamar, pada tanggal 27 Desember 2013. Dengan rincian batu gamping (batu gunung) atau batu belah persatu kubik Rp 45.000.

Selanjutnya material batu kali Rp 45.000 persatu kubik. Material pasir halus Rp 45.000 persatu kubik. Material tanah urug atau tanah timbun Rp 30.000 persatu kubik. Serta pasir kasar Rp 45.000 perastu kubik. 

Persoalan ijin galian C di Kabupaten Simeulue ini sebelumnya sudah pernah mencuat ke permukaan dan menjadi pembahasan masyarakat setempat, setelah aktivitas beroperasinya sejumlah usaha dalam bentuk perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan material galian C, yang diduga telah menimbulkan penyebab kerusakan lingkungan sekitarnya.

Salah satunya usaha galian C milik PT FM, yang belum bemiliki ijin resmi dan  telah bertahun-tahun beroperasi, sehingga diduga telah menimbulkan kerusakan serius dan mencemarkan sumber air di salah salah satu objek destinasi wisata di kawasan Hulu Sungai Air Terjun Desa Putra Jaya, Kecamatan Simeulue Tengah.

Hal itu juga dijelaskan M. Asdarmansyah Mas, S.E., mantan Ketua Pansus DPRK Simeulue priode 2009-2014. Pada saat itu tim Pansus melakukan penyitaan kunci alat berat milik PT FM yang sedang beroperasi di lokasi  kawasan Hulu Sungai Air Terjun Desa Putra Jaya, Kecamatan Simeulue Tengah.

"Waktu itu kami menanggapi informasi dan laporan bahwa ada kegiatan galian C di Hulu sungai air terjun Putra Jaya, kemudian saya perintahkan Rapian, S.E., anggota Pansus lainnya untuk mengambil kunci ekskavator yang sedang bekerja," kata Asdarmansyah.

Dari penyitaan kunci alat berat milik PT FM itu, kemudian tim Pansus wakil rakyat, yang dipimpin Asdarmasyah Mas beserta anggotanya, yakni Hasdian Sarmadia Yasin S.SP,. Rapian serta Elidar Oesman melakukan koordinasi dan sepakat dengan pihak Pemerintah Kabupaten, saat itu masih prioede kepemimpinan Bupati Drs. Darmili, untuk diserahkan kunci tersebut kepada pihak kepolisian setempat.

"Waktu itu acaranya di Pendopo Bupati, kita dari dewan dan pemda serta memanggil PT FM, dan kunci itu mau kita serahkan kepada Pak Parluatan selaku Kapolres Simeulue, namun Pak Kapolres mengatakan tidak ada kapasitas, sehingga kunci alat berat itu kembali diserahkan kepada PT FM oleh Bupati Darmili pada saat itu," imbuhnya.

Hal senada juga turut dibenarkan Hasdian Sarmadia Yasin. "Ya, pada malam itu saya ada ikut menghadiri saat penyerahan kunci alat berat, yang acaranya di pendopo Bupati Simeulue," katanya.[Egar Shabara]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.