24 August 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


RAPBK 2018 Molor, Bupati dan Dewan Terancam Tak Gajian 6 Bulan

...

  • PORTALSATU
  • 14 December 2017 22:00 WIB

ilustrasi gaji. @Istimewa
ilustrasi gaji. @Istimewa

LHOKSEUMAWE – Bupati dan 45 anggota DPRK Aceh Utara terancam tidak menerima gaji dan hak keuangan lainnya selama enam bulan pada tahun 2018. Sanksi administratif itu akibat molornya persetujuan bersama Rancangan Qanun tentang APBK tahun 2018.

“Bupati dan DPRK sudah mendapat teguran melalui surat yang diterima sekitar 10 hari lalu. Jika sampai 20 Desember ini belum disepakati RAPBK 2018, maka sesuai ketentuan yang berlaku, pembayaran gaji mereka selama enam bulan terancam ditunda,” kata sumber portalsatu.com, Kamis, 14 Desember 2017.

Untuk diketahui, Bupati dan Pimpinan DPRK Aceh Utara, baru menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) Kebijakan Umum APBK (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018 dalam rapat paripurna istimewa di Gedung DPRK, Rabu, 13 Desember 2017, malam.

Persetujuan bersama KUA PPAS 2018 itu molor sangat jauh dari jadwal yang diatur dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018. Menurut Permendagri itu, persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD terhadap KUA PPAS 2018 paling lambat akhir Juli 2017.

Baca juga: Lebih 4 Bulan Setelah Diserahkan, KUA PPAS Aceh Utara 2018 Disepakati

Masih menurut Permendagri itu, KUA PPAS yang sudah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan, dan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Aceh: Rancangan Qanun) tentang APBD 2018 sampai tercapainya persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD, paling lambat 30 November 2017, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Artinya, Rancangan Qanun tentang APBK (RAPBK) Aceh Utara 2018 harus disepakati bersama paling lambat 30 November lalu. Celakanya, RAPBK 2018 itu belum lahir lantaran bupati dan pimpinan DPRK baru saja menyepakati KUA PPAS.

Wakil Ketua DPRK Aceh Utara H. Abdul Mutaleb alias Taliban mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) agar RAPBK 2018 diserahkan ke dewan dalam empat hari ke depan. “Setelah persetujuan bersama KUA PPAS tadi malam (Rabu malam), kita langsung mengingatkan TAPK agar RAPBK diserahkan dalam empat hari ini, sehingga bisa secepatnya dibahas, dan diharapkan dapat disetujui bersama sebelum 25 Desember,” ujar Taliban diubungi portalsatu.com, Kamis, siang.

Ditanya soal surat teguran dari Kemendagri melalui Gubernur Aceh terkait molornya persetujuan bersama RAPBK 2018, Taliban mengakui hal itu. Untuk menghindari sanksi, menurut Taliban, dewan sudah meminta bupati agar membalas surat tersebut dengan meminta batas waktu persetujuan bersama RAPBK 2018 paling lambat 25 Desember 2017.

Untuk diketahui, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 312 ayat (1) menyebutkan, “Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun”.

DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama Rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan,” bunyi ayat (2) pasal 312 itu.

Terkait sanksi tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 44 ayat (2) disebutkan, hak keuangan yang tidak dibayarkan selama enam bulan meliputi seluruh hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak keuangan kepala daerah dan anggota DPRD.

Sanksi tidak dibayarkan hak keuangan selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Menteri kepada gubernur dan/atau anggota DPRD provinsi serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota dan/atau anggota DPRD kabupaten/kota,” bunyi ayat (3) pasal 44 PP 12/2017 itu. (Selengkapnya baca PP Nomor 12 Tahun 2017)[](idg)

Editor: IRMANSYAH D GUCI

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.