13 December 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Realisasi PBB Rendah Keuchik Terancam Tak Bisa Cairkan ADK

...

  • portalsatu.com
  • 29 November 2019 16:00 WIB

Kabid Pendapatan BPKD Gayo Lues, Zul Ikhsan Roga [Foto: Win Porang]
Kabid Pendapatan BPKD Gayo Lues, Zul Ikhsan Roga [Foto: Win Porang]

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Gayo Lues baru mencapai 47,53 persen atau sekitar Rp 996,3 juta. Akibatnya, para kepala desa terancam tak bisa mencairkan Alokasi Dana Kampung (ADK).

BLANGKEJEREN - Rendahnya realisasi PBB tahun 2019 ini akan berpengaruh pada penarikan ADK tahun 2020 mendatang oleh masing-masing desa. Sebab, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019, salah satu syarat untuk menarik ADK adalah surat pelunasan PBB.

Plt. Kepala Badan Penggelola Keuangan Daerah (BPKD) Gayo Lues, Mukhtar melalui Kabid Pendapatan BPKD, Zul Ikhsan Roga, Jumat, 29 November 2019 mengatakan, berdasarkan data realisasi pembayaran PBB, Kecamatan Blangkejeren baru merealisasikan 40,79 persen dari target Rp 442,579.198, Kecamatan Kotapanjang 66,74 persen, Kecamatan Blangjeranggo 48,86 persen, dan Kecamatan Dabun Gelang 86,86 persen.

Kecamatan Blangpegayon 26,25 persen, Kecamatan Rikit Gaib 66,79 persen, Kecamatan Pantan Cuaca 36,67 persen, Kecamatan Pining 51,52 persen, Kecamatan Tripe Jaya 22,40 persen, Kecamatan Teragun 50,81 persen, dan Kecamatan Putri Betung sudah 77,54 persen.

"Memang biasanya pelunasan PBB dilakukan masing-masing desa di akhir bulan Desember, karena bukti pembayaran PBB ini sangat berguna bagi masyarakat itu sendiri, seperti salah satu syarat membuat sertifikat tanah, syarat untuk naik pangkat bagi PNS, dan juga sebagai syarat anak masuk perguruan tinggi," jelasnya.

Guna mempermudah pembayaran PBB, BPKD Gayo Lues akan membuat Satgas di tahun 2020 mendatang, salah satu tugasnya membantu kepala desa dalam hal pengoptimalan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Dan PBB yang sudah dikumpulkan akan kembali diberikan kepada masing-masing desa dengan jumlah 10 persen dari total PBB warga itu sendiri.

"Kami dari BPKD mengimbau agar warga yang belum melunasi PBB, agar segera melunasinya, begitu juga dengan perangkat desa, jika belum meminta dari warga, agar mendatangi masing-masing kediamanya, supaya setelah tutup buku tahun 2019 ini, PBB sudah 100 persen dilunasi masyarakat," harapnya. [Win Porang]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.