13 November 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Soal Blok NSB, Plt. Gubernur: Aceh Minta Skema Cost Recovery, PI Lebih 10%

...

  • PORTALSATU
  • 05 October 2019 16:25 WIB

Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Foto: dok. rencongpost
Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Foto: dok. rencongpost

LHOKSEUMAWE – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan Pemerintah Aceh menginginkan skema cost recovery (penggantian biaya operasi) dalam pengelolaan Blok NSB untuk kontrak jangka panjang. Namun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ingin skema gross split (bagi hasil kotor). Masih ada waktu sebulan lebih untuk negosiasi antara Pemerintah Aceh dengan Kementerian ESDM terkait skema pengelolaan Blok North Sumatera B (NSB) yang dikelola PT Pertamina Hulu Energi (PHE) itu.

“Sebenarnya kan Aceh itu karena itu lanjutan kan boleh memilih skemanya. Kita memilih cost recovery, tapi pihak (Kementerian) ESDM masih ingin gross split,” ujar Nova Iriansyah menjawab portalsatu.com di Lhokseumawe, Sabtu, 5 Oktober 2019.

Nova Iriansyah melanjutkan, “Nah, kita masih ada waktu 45 hari untuk negosiasi. Sementara tanggal 3 (Oktober 2019) ini mati (berakhir kontrak sementara), (Blok NSB) tetap dikelola sementara oleh PHE. Mungkin sebulan ke depan sudah putus (soal skema pengelolaan dalam perpanjangan kontrak jangka panjang). Kita berharap bisa cost recovery, ya, karena itu lanjutan, bukan baru. Kalau baru, ok, itu harus gross split

Plt. Gubernur Aceh menyampaikan itu saat ditanyakan, sejauh ini bagaimana hasil pembahasan antara Pemerintah Aceh dengan Menteri ESDM terkait pengelolaan Blok NSB, karena kontrak sementara untuk PHE sudah berakhir pada 3 Oktober 2019.

Ditanya lebih lanjut, Pemerintah Aceh minta berapa persen participating interest (PI) untuk BUMD Aceh dalam rancangan kontrak jangka panjang (20 tahun) pengelolaan Blok NSB itu, Nova Iriansyah mengatakan, “Itu kan minimal 10 (persen). Ya, kita kalau bisa jangan minimal, bisa lebih dari 10. Ya, yang pasti kalau bisa lebih dari 10”.

Diberitakan sebelumnya, PT Pertamina (Persero) menyatakan kegiatan operasi di Blok NSB tetap berjalan setelah kontrak sementara berakhir pada 3 Oktober 2019. Pasalnya, Menteri ESDM kembali memberikan perpanjangan kontrak sementara Blok NSB kepada PT PHE.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman, mengatakan, perpanjangan kontrak sementara tersebut diberikan agar kegiatan operasi di Blok NSB tetap berjalan seperti biasanya. Sedangkan proses perpanjangan kontrak untuk 20 tahun ke depan masih didiskusikan dengan pemerintah.

"Ada perpanjangan diskusi sementara, sampai diskusi tersebut selesai," ujar Fajriyah Usman, 4 Oktober 2019, seperti dilansir katadata.co.id.

Lantaran kontrak sementara untuk PT PHE terkait pengelolaan Blok NSB di Aceh Utara berakhir 3 Oktober 2019, Menteri ESDM memberikan hak kelola sementara kepada PHE selama 45 hari kerja mulai 4 Oktober 2019 sampai Kontrak Kerja Sama Blok NSB atau Wilayah Kerja (WK) B itu berlaku efektif.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Azhari Idris, menjawab portalsatu.com, Kamis, 3 Oktober 2019, menjelaskan usulan terms and conditions (T&C)/syarat dan ketentuan) dari proposal PT PHE serta pembahasan aspek teknis dan keekonomian lapangan oleh BPMA dengan Pemerintah Aceh, saat ini sedang dalam pembahasan intensif oleh Kementerian ESDM. Terutama melihat besaran target produksi dan pendapatan negara yang dapat dihasilkan dari lapangan Blok NSB atau Blok B tersebut.

“Termasuk dalam hal ini menentukan besaran signature bonus yang harus diberikan oleh kontraktor kepada pemerintah, serta memastikan berapa besar nilai investasi yang harus dimasukkan oleh pihak perusahaan/operator dalam bentuk biaya Komitmen Kerja Pasti (KKP), agar semua potensi migas yang ada dalam area Blok B dapat semaksimal mungkin di-monetisasi-kan. Dengan demikian akan memberikan pendapatan negara yang besar yang pada akhirnya akan memberikan penghasilan bagi Aceh dalam bentuk dana bagi hasil yang lebih baik,” ujar Azhari.

Azhari melanjutkan, sementara dilakukan pembahasan tersebut dan sambil menunggu ketetapan akhir oleh Menteri ESDM, menteri memberikan hak kelola sementara kepada PHE selama 45 hari kerja terhitung dari 4 Oktober 2019 sampai Kontrak Kerja Sama WK B berlaku efektif (mana yang terjadi lebih dahulu).

“Dengan demikian tim dapat bekerja maksimal termasuk nanti mendiskusikan kembali dengan Pemerintah Aceh dalam pengambilan keputusan untuk menentukan pengelolaan WK B tersebut selama 20 tahun yang akan datang,” kata Azhari. (Baca: Ini Kata BPMA Soal Perkembangan Status Blok NSB)

Staf Pengajar Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti, Pri Agung Rakhmanto, menilai prosedur kontrak migas di Aceh sebaiknya dikembalikan pada aturan main yang berlaku. Menurut dia, jika kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) berkontrak dengan BPMA, maka sebaiknya pemerintah pusat mendukung.

“Lalu bagaimana hubungan BPMA dengan pemerintah pusat, apakah harus mengikuti pusat atau punya otoritas khusus? Tapi ini kan pemerintah dengan pemerintah, nanti yang merasakan investasi Pemerintah Aceh juga, kalau nyaman dengan cost recovery, ya, pemerintah pusat harus memahami itu,” kata Pri Agung, 28 Juli 2019, seperti dilansir bisnis.com

Namun, dengan adanya kampanye penggunaan skema gross split, Pri Agung menyarankan pemerintah pusat juga turun ke Aceh untuk mengomunikasikannya.

Seperti diketahui, mulanya Blok NSB yang dikelola PT PHE sejak Oktober 2015 setelah mengakuisisi hak kelola ExxonMobil, kontraknya berakhir pada 3 Oktober 2018. Menteri ESDM lalu menyetujui perpanjangan kontrak sementara sesuai usulan BPMA, yakni selama enam bulan, sejak 4 Oktober 2018 sampai 3 April 2019.

PHE kemudian mendapatkan kontrak sementara kedua yang berlaku 4 April hingga enam bulan ke depan, yakni 3 Oktober 2019. (Baca: Lagi, Menteri ESDM Setujui Pengelolaan Blok NSB Untuk PHE 6 Bulan)[](nsy)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.