20 June 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Soal Participating Interest Blok NSB, Plt. Gubernur Aceh: Sedang Negosiasi dengan Pusat

...

  • PORTALSATU
  • 03 April 2019 19:40 WIB

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, melayani wawancara para wartawan usai peresmian Operasional Pusat Logistik Berikat (PLB) PT Perta Arun Gas di Pelabuhan PAG, Blang Lancang, Lhokseumawe, 2 April 2019. Foto: dok. /istimewa
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, melayani wawancara para wartawan usai peresmian Operasional Pusat Logistik Berikat (PLB) PT Perta Arun Gas di Pelabuhan PAG, Blang Lancang, Lhokseumawe, 2 April 2019. Foto: dok. /istimewa

LHOKSEUMAWE – Pemerintah Aceh masih bernegosiasi dengan pemerintah pusat terkait Participating Interest (PI) untuk Badan Usaha Milik Aceh dalam pengelolaan Blok North Sumatra B (NSB) yang akan dituangkan dalam kontrak jangka panjang PT Pertamina Hulu Energi.  

“Kita sedang bernegosiasi antara (skema) gross split sama cost recovery. Kita berharap cost recovery, tapi pemerintah pusat mengarah ke gross split. Pembicaraan itu sedang berjalan,” ujar Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menjawab portalsatu.com usai peresmian Operasional Pusat Logistik Berikat (PLB) PT Perta Arun Gas di Pelabuhan PAG, Blang Lancang, Lhokseumawe, 2 April 2019. 

Baca juga: Belum Setor Saham, Pemerintah Aceh Jadi 'Penonton' Laba PAG

Ditanya berapa persen PI yang diminta Pemerintah Aceh dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yakni PHE sebagai operator Blok NSB, Nova mengatakan, “Kalau (soal) persen tanya sama Pak Azhari, (Plt.) Kepala BPMA”. Nova mengaku tidak hafal tentang persentase PI tersebut.

Dikonfirmasi di lokasi itu, Plt. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Azhari Idris, menjelaskan, dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest (PI) 10 persen pada Wilayah Kerja Migas, disebutkan PI untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maksimal 10 persen. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumberdaya Alam Migas di Aceh, disebutkan PI itu minimal 10 persen.

“Artinya, ada potensi (PI) untuk bisa naik di atas 10 persen. Tergantung nanti bagaimana kesepakatan pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh, dan kesepakatan bisnis to bisnis, dan seterusnya,” kata Azhari Idris.

Ditanya terkait kesan yang muncul selama ini pembicaraan soal PI itu terus berlarut-larut seperti tertahan, Azhari Idris mengatakan, “Tidak ada tertahan sebenarnya. Persoalannya itu lebih kepada apakah Perusahaan Daerah Pemerintah Aceh itu sudah siap dengan perusahaannya? Kalau sudah siap, BPMA tinggal mengirim surat kepada Pak Gubernur. Kemudian Pak Guberbur memberikan respons, dan kemudian akan kita pertemukan perusahaan daerah ini dengan pihak kontraktor (KKKS)”.

“(Sekarang) tinggal menunggu kesiapan perusahaan daerah,” ujar Azhari Idris. 

Menurut Azhari, perusahaan daerah tidak perlu menyetor saham, hanya perlu membentuk perusahaan khusus terkait PI tersebut. “Kalau dia 10 persen, di dalam Permen (ESDM) itu disebutkan, itu di-carry. Jadi, dia tinggal buat perusahaannya yang khusus untuk pengambilan PI ini di perusahaan migas (KKKS), kemudian dia akan langsung menjadi bagian dari perusahaan itu dari sisi PI. Jadi, enggak perlu setor (saham) sama sekali kalau itu 10 persen,” katanya.

“Kalau (PI) di atas 10 persen masih ada pembicaraan, masih didiskusikan di level kementerian, bahkan ada indikasi mungkin nanti akan dibicarakan bisnis to bisnisnya seperti apa,” ujar Azhari.

Azhari membenarkan soal PI itu nantinya akan dituangkan dalam kontrak kerja sama jangka panjang pengelolaan Blok NSB selama 20 tahun. “Tentu, ketika nanti akan ada kesepakatan, yang sekarang sedang kita bahas, semua kesepakatan itu akan dituangkan dalam kontrak kerja sama, pasti,” katanya.

Begitu pula PI terkait pengelolaan Blok A di Aceh Timur oleh Medco. “Sama, jadi semua perusahaan migas yang sudah berproduksi, itu mendapatkan (memberikan) hak (PI) bagi perusahaan daerah 10 persen minimum,” ujar Azhari.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, kembali menyetujui pengelolaan Blok NSB di Aceh Utara untuk PT Pertamina Hulu Energi selama enam bulan ke depan.

"Menteri ESDM telah memberikan persetujuan pengelolaan sementara selama enam bulan terhitung dari 4 April 2019 kepada kontraktor eksisting yaitu Pertamina Hulu  Energi (PHE) NSB," kata Plt. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Azhari Idris, menjawab portalsatu.com melalui pesan WhatsAap, Selasa, 2 April 2019, malam.

Azhari Idris mengatakan, BPMA memang mengajukan kepada Menteri ESDM agar menyetujui pengelolaan sementara Blok NSB untuk PHE selama enam bulan, dan itu sudah disetujui. Menurut Azhari, alasan BPMA mengusulkan perpanjangan pengelolaan sementara Blok NSB selama enam bulan untuk PHE, karena saat ini Pemerintah Aceh sedang berkomunikasi dengan pemerintah pusat. "Tentang mekanisme kontrak jangka panjang untuk 20 tahun itu seperti apa. Jadi sedang didiskusikan," ujarnya.

Mulanya, Blok NSB yang dikelola PT PHE sejak Oktober 2015 setelah mengakuisisi hak kelola ExxonMobil, kontraknya berakhir pada 3 Oktober 2018. Menteri ESDM lalu menyetujui perpanjangan kontrak sementara sesuai usulan BPMA, yakni selama enam bulan, sejak 4 Oktober 2018 sampai 3 April 2019.(Baca: Lagi, Menteri ESDM Setujui Pengelolaan Blok NSB Untuk PHE 6 Bulan)[](idg)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.