06 August 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Terkait Klaim Pengalihan Hak Kelola Blok B, MPO Aceh: Kepala BPMA Jangan Diam

...

  • PORTALSATU
  • 21 June 2020 18:00 WIB

Syakya Meirizal. Foto: dok./istimewa
Syakya Meirizal. Foto: dok./istimewa

BANDA ACEH – Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh, Syakya Meirizal, menilai dalam beberapa hari belakangan sebagian kalangan di Aceh sedang euforia atas klaim keberhasilan Pemerintah Aceh mengambil alih hak kelola Wilayah Kerja (WK) Migas Blok NSB atau Blok B.

“Lapangan Migas yang berlokasi di Aceh Utara tersebut sebelumnya merupakan WK Migas yang dikelola oleh ExxonMobil selama 40 tahun. Pada Oktober 2015 lalu, hak kelola KKS Blok B kemudian dialihkan kepada pihak PT Pertamina. Pertamina kemudian menunjuk anak perusahaannya PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai pengelola sementara. Kabarnya, PHE sudah beberapa kali mengajukan KKS jangka panjang di Blok B. Namun terhalang keinginan Pemerintah Aceh untuk dapat mengelola sendiri WK Blok B melalui Badan Usaha Milik Aceh (BUMA),” kata Syakya Meirizal dalam siaran persnya, Ahad, 21 Juni 2020.

Syakya Meirizal menyebut pada Kamis, 18 Juni lalu, Kepala Dinas ESDM Aceh, Mahdinur yang juga Ketua Tim Negosiasi Blok B mengklaim bahwa Menteri ESDM sudah setuju pengelolaan Blok B dialihkan dari PT PHE kepada PT Pembangunan Aceh (PT PEMA). “Menurut Mahdinur, hal tersebut berdasarkan surat Menteri ESDM Arifin Tasrif yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Namun, sejauh ini Kepala BPMA belum mengeluarkan pernyataan apapun terkait klaim tersebut,” ujarnya.

“Pada kesempatan pertama kita berikan apresiasi atas ikhtiar Pemerintah Aceh melalui Tim Negosiasi Blok B yang bekerja keras selama dua tahun ini agar Aceh bisa kelola sendiri WK Blok B melalui BUMA. Kita patut berterima kasih kepada Plt. Gubernur, Kadis ESDM, PT PEMA dan segenap stakeholder lainnya yang terlibat atas usaha tersebut. Semoga klaim ambil alih hak kelola Blok B merupakan sebuah fakta, buka sekadar retorika,” tegas Syakya Meirizal.

Namun, kata Syakya Meirizal, ada fenomena menarik di tengah euforia sebagian kalangan di lingkaran kekuasaan Pemerintah Aceh. “Sebagian publik menyambut apatis bahkan cenderung sinis atas klaim hak kelola Blok B akan dialihkan kepada PT PEMA. Berbagai tanda tanya kemudian ikut menyeruak di ruang publik terkait klaim keberhasilan Pemerintah Aceh setelah 44 tahun tersebut”.

“Di antaranya, benarkah Kementerian ESDM telah setuju Blok B dikelola oleh PT PEMA? Kalau benar, kenapa pula Menteri ESDM minta PT PEMA mengajukan proposal kepada BPMA sebagai perpanjangan tangan Kemen ESDM? Darimana pula PT PEMA akan memperoleh sumber pendanaan untuk mengelola Blok B?” Syakya Meirizal mempertanyakan.

Syakya Meirizal menambahkan, untuk menghentikan polemik di tengah publik terkait klaim pengalihan hak kelola dari PHE kepada PEMA, MPO Aceh mendesak Kepala BPMA segera memberikan penjelasan secara konferehensif. “Agar semuanya terang benderang. Apalagi surat Menteri ESDM, Arifin Tasrif ditujukan kepada Kepala BPMA”.

“Ini kan lucu, suratnya ditujukan kepada Kepala BPMA, namun yang menyampaikan kepada publik isi surat tersebut adalah Kepala Dinas ESDM Aceh. Sementara pihak penerima surat tidak mau berbicara sama sekali. Ada apa ini semua. Jangan-jangan Kadis ESDM yang juga Ketua Tim Negosiasi Blok B menafsirkan sepihak surat tersebut sesuai selera dan keinginannya. Karena itu, sekali lagi kita mendesak Kepala BPMA agar segera memberi penjelasan resmi,” tegas Syakya Meirizal.

Baca juga: Pemerintah Aceh: Pusat Restui Blok B Dikelola PT PEMA

Syakya Meirizal mengatakan, sikap apatis publik terhadap klaim keberhasilan Pemerintah Aceh mengambil alih Blok B tidak terjadi secara serta merta. “Rakyat Aceh sudah kenyang dengan berbagai klaim-klaim keberhasilan masa lalu namun faktanya Aceh masih jadi provinsi termiskin”.

“Kita pernah euforia saat Dana Otsus disetujui pusat misalnya, tapi apa hasilnya sekarang? Apalagi melihat kinerja Pemerintah Aceh akhir-akhir ini. Misalnya kasus hengkangnya investor dari KIA Ladong yang juga dikelola oleh PT PEMA, kasus sapi kurus di UPTD IBI Saree. Maka untuk menjawab berbagai pertanyaan dan keraguan publik, sudah sepatutnya Kepala BPMA buka suara agar publik mendapatkan informasi yang utuh. Apalagi dalam PP 23 Tahun 2015, BPMA diberikan otoritas terkait berbagai kebijakan sektor Migas di Aceh, termasuk urusan negosiasi hingga tanda tangan KKS dengan kontraktor pengelola WK Migas,” tutur Syakya Meirizal.

Syakya Meirizal juga menerima informasi, sesungguhnya pengajuan proposal oleh perusahaan yang berminat menjadi KKS di suatu WK Migas adalah sebuah mekanisme normal. Kementerian ESDM melalui SKK Migas atau BPMA akan menilai secara profesional dan objektif soal layak tidaknya perusahaan tersebut.

“Dalam kasus Aceh, PT PEMA harus mengajukan proposal kepada BPMA. Dari proposal tersebut akan dinilai kemampuan dan pengalaman PT PEMA dari semua aspek. Mulai manajemen perusahaan, pengalaman di bidang migas, kemampuan finansial, penguasaan teknologi industri migas, sumber daya manusia, pemasaran, manajemen risiko dan lain sebagainya. Jadi, jika PT PEMA tidak mampu memenuhi semua aspek tersebut, belum tentu Blok B akan diberikan kepada PT. PEMA,” ujar Syakya Meirizal.

Oleh karena itu, Syakya Meirizal, mengingatkan pihak BPMA agar bersikap dan bertindak profesional serta mengedepankan objektivitas ketika menilai proposal dari PT PEMA nantinya. Juga harus kritis terhadap upaya manipulasi dan rekayasa dokumen serta komitmen.

“Jangan sampai langsung main approve hanya karena proposalnya terkesan feasible. Jika memang tidak layak, BPMA harus berani katakan tidak layak. Umumkan pada rakyat. Kita tidak ingin Blok B nantinya hanya akan dijadikan kelinci percobaan oleh Pemerintah Aceh melalui PT PEMA. Jika PT PEMA mampu memenuhi berbagai persyaratan dan layak ditunjuk sebagai kontraktor KKS Blok B, maka BPMA harus memberikan dukungan penuh,” pungkas Syakya Meirizal.

Sementara itu, portalsatu.com sudah berupaya mengonfirmasi Kepala BPMA, Teuku Mohamad Faisal, Sabtu, 20 Juni 2020, terkait isi surat Menteri ESDM dimaksud. Namun, sampai Ahad sore, Faisal belum merespons konfirmasi melalui pesan WhatsApp itu.[](rilis/red/Khairul Anwar)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.