18 November 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ternyata Persoalan Ini yang Memicu Pemerintah Aceh Untuk Ambil Alih Blok NSB

...

  • PORTALSATU
  • 07 November 2019 17:00 WIB

Pertemuan Tim Pemerintah Aceh, Tim BPMA dan Tim PHE di Jakarta pada Agustus 2019 lalu. Foto: istimewa
Pertemuan Tim Pemerintah Aceh, Tim BPMA dan Tim PHE di Jakarta pada Agustus 2019 lalu. Foto: istimewa

BANDA ACEH - Kepala Dinas ESDM Aceh, Mahdinur, mengungkapkan alasan Pemerintah Aceh memutuskan untuk mengambil alih pengelolaan Blok North Sumatra B (NSB) di Aceh Utara. Ternyata keputusan tersebut dilatarbelakangi kekecewaan Pemerintah Aceh atas sikap PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang disebut tidak dapat memberi konfirmasi terhadap kesepakatan hasil pertemuan di Bandung.

Hasil pertemuan di Bandung yang disepakati dan ditandatangani bersama Tim PHE dan Tim Pemerintah Aceh bahwa participating interest atau PI untuk Pemerintah Aceh sebesar 20%, skema pengelolaan cost recovery, split antara pemerintah dengan PHE adalah 70% : 30%.

Mahdinur yang juga Ketua Tim Negosiasi Pemerintah Aceh terkait perpanjangan kontrak Blok NSB atau Wilayah Kerja (WK) B mengungkapkan hal itu kepada portalsatu.com melalui pernyataan tertulis via WhatsApp, Kamis, 7 November 2019.

Mahdinur menjelaskan, sebenarnya secara normatif berdasarkan aturan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, serta aturan turunannya, bahwa Pemerintah terkait dengan perpanjangan suatu WK Migas yang sudah berakhir, dapat menetapkan secara sepihak proposal (term of condition) kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang diberikan kesempatan untuk perpanjangan kontrak. 

"Namun, untuk kita di Aceh, berdasarkan UU Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan aturan turunannya, PP No. 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Migas di Aceh, bahwa untuk perpanjangan sebuah Wilayah Kerja Migas yang telah berakhir harus terlebih dahulu adanya kesepakatan term of condition antara Pemerintah Aceh dan KKKS yang akan melanjutkan perpanjangan kontrak," ujar Mahdinur. 

Sebagai contoh, kata Mahdinur, persoalan terkait dengan Blok NSB atau Blok B (WK B) Aceh Utara saat ini. Berdasarkan PP 23 Tahun 2015, pihak Kontraktor (KKKS) dalam hal ini PT PHE, proposal yang diajukan (term of condition) untuk perpanjangan pengelolaan WK B harus terlebih dahulu disepakati bersama dengan Pemerintah Aceh. 

Menurut Mahdinur, Pemerintah Aceh melalui Tim Negosiasi Perpanjangan WK B yang ditetapkan oleh Gubernur telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Tim PHE terkait perpanjangan WK B. "Yang pada prinsipnya berdasarkan risalah rapat di Bandung pada Januari 2019 lalu, juga turut dihadiri Tim BPMA, disepakati dan ditandatangani bersama Tim PHE dan Tim Pemerintah Aceh bahwa PI (participating interest) untuk Pemerintah Aceh sebesar 20%, skema pengelolaan cost recovery, split antara pemerintah dengan PHE adalah 70% : 30%," ungkapnya.

(Pertemuan di Bandung pada Januari 2019. Foto: istimewa)

Namun, kata Mahdinur, saat pertemuan terakhir antara Tim Pemerintah Aceh dan Tim PHE di Jakarta pada Agustus 2019 lalu, juga turut dihadiri Tim BPMA dan Direktur PT Pembangunan Aceh (PEMA), yang pada intinya Tim Aceh meminta konfirmasi kembali terkait kesepakatan sebelumnya di Bandung yang telah disepakati untuk pengelolalan perpanjangan WK B oleh PHE. Permintaan konfirmasi tersebut dilakukan mengingat perpanjangan sementara enam bulan kedua akan berakhir pada 3 Oktober 2019.

"Akan tetapi, sangat kita sesalkan pada pertemuan di Jakarta tersebut pihak PHE tidak dapat memberi konfirmasi terhadap kesepakatan atas risalah rapat di Bandung  seperti yang kami sebutkan di atas. Sehingga saat itu pihak PHE dan Tim Aceh bersama BPMA, kembali membuat risalah rapat yang pada prinsipnya disepakati bersama, jika sampai tanggal 3 Oktober 2019 pihak PHE tidak juga memberi konfirmasi terhadap kesepakatan yang telah disepakati bersama pada pertemuan di Bandung Januari 2019, maka Blok B tidak ada lagi untuk perpanjangan (terminasi)," ujar Mahdinur. 

Inilah yang kemudian membuat Pemerintah Aceh bersikap untuk mengambil alih pengelolaan WK B melalui Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) yaitu PT PEMA sesuai dengan sebagaimana diatur dalam pasal 39 PP 23 Tahun 2015. 

"Berdasarkan kronologi yang kami sebutkan di atas, pada prinsipnya saat itu Pemerintah Aceh mendukung PHE untuk melanjutkan perpanjangan pengelolaan Blok B melalui mekanisme prosedur yang diatur baik dalam Undang-Undang 22 Tahun 2001 tentang Migas dan PP 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Migas di Aceh," kata Mahdinur. 

Namun, lanjut Mahdinur, karena hal yang sudah disepakati tidak dapat dikonfirmasi oleh PHE, dan waktu perpanjangan sementara sudah berakhir pada 3 Okteber 2019 lalu (oleh pemerintah telah diberi perpanjangan  sementara ke-3 selama 45 hari yang akan  berakhir pada 17 November 2019 mendatang), maka Pemerintah Aceh menyikapi untuk mengambil alih pengelolaan WK B sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku. 

"Sikap Pemerintah Aceh ini, menurut kami sudah sangat tepat dan bijak dalam mengambil alih pengelolaan Blok B dan tentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku," tuturnya. 

(Pertemuan di Jakarta pada Agustus 2019 lalu. Foto: istimewa)

"Plt. Gubernur Aceh telah dengan tegas menyampaikan ke publik bahwa Blok B dikelola oleh BUMA dengan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan rentetan kronologi yang telah dilaksanakan," tegas Mahdinur. 

Mahdinur menambahkan, hingga saat ini pihaknya yakin bahwa keputusan Plt. Gubernur tersebut mendapat dukungan penuh dari rakyat Aceh dan semua pihak terkait di Aceh, seperti BPMA yang terus mengikuti dan terlibat langsung dalam mengambil kesimpulan risalah rapat pada pertemuan-pertemuan sebagaimana disampaikan di atas. 

"Mari kita wujudkan kebanggaan rakyat Aceh yang telah terukir dalam lembaran sejarah di negeri tercinta ini. Kita semua tahu bahwa baik Pemerintah maupun Pemerintah Aceh dalam pengelolaan Blok Migas mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk kemakmuran  dan menyejahterakan rakyatnya," ucap Mahdinur.

Sementara itu, portalsatu.com sudah berusaha mengonfirmasi Dirut PT PEMA, Zubir Sahim, soal kesiapan BUMA ini mengelola WK B atau Blok NSB di Aceh Utara. Akan tetapi, Zubir Sahim berulang kali dihubungi sejak beberapa pekan lalu, tidak merespons panggilan masuk di telepon selulernya. Dia tidak pula membalas pesan dikirim via WhatsApp.

Adapun sejumlah hal ingin dikonfirmasi antara lain menyangkut kesiapan PT PEMA mengelola WK B, termasuk persiapan yang sedang dan sudah dibuat seandainya Pemerintah dalam waktu dekat ini menyerahkan Blok Migas itu kepada BUMA. Selain itu, sudahkah PEMA memiliki SDM dan keuangan memadai serta dari mana sumbernya, dan apakah telah ada kerja sama dengan perusahaan Migas yang mampu mengelola WK B, juga hal-hal tekait lainnya yang masih menjadi tanda tanya publik.

Sebagai perbandingan, catatan portalsatu.com sampai pertengahan tahun 2019 lalu, BUMA belum menyetor saham 30 persen kepada PT Pertamina Arun Gas (PAG), sesuai perjanjian awal dengan PT Pertamina (Persero) yang berhak memiliki saham 70 persen. Karena Pemerintah Aceh melalui BUMA belum memanfaatkan peluang kepemilikan saham 30 persen, maka bisnis dijalankan PAG sejak 2015 sampai 2019, 100 persen sahamnya masih dimiliki Pertamina. (BacaBelum Setor Saham, Pemerintah Aceh jadi Penonton Laba PAG)

Diberitakan sebelumnya, PT PHE saat ini masih menggunakan kontrak sementara untuk melanjutkan operasinya di Blok NSB di Aceh Utara. Namun, kontrak sementara pengelolaan blok migas yang diberikan selama 45 hari itu akan berakhir pada 17 November 2019. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengatakan dia akan membicarakan lebih lanjut mengenai kontrak jangka panjang Blok NSB dengan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). 

"Nanti dengan BPMA," ujar Arifin Tasrif singkat saat ditemui di Jakarta, Rabu, 6 November 2019, seperti dilansir katadata.co.id.

Deputi Operasi dan Perencanaan BPMA, Teuku Muhammad Faisal, menyambut baik pernyataan Menteri ESDM itu. "Syukur alhamdulillah, paling tidak Pak Menteri akan follow up," ujar dia kepada katadata.co.id.

Seperti diketahui, mulanya Blok NSB yang dikelola PT PHE sejak Oktober 2015 setelah mengakuisisi hak kelola ExxonMobil, kontraknya berakhir pada 3 Oktober 2018. Menteri ESDM lalu menyetujui perpanjangan kontrak sementara sesuai usulan BPMA, yakni selama enam bulan, sejak 4 Oktober 2018 sampai 3 April 2019.

PHE kemudian mendapatkan kontrak sementara kedua yang berlaku 4 April hingga enam bulan ke depan, yakni 3 Oktober 2019. (Baca: Ini Kata Menteri ESDM Soal Kontrak Blok NSB)[](nsy)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.