31 March 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


[Wawancara] Sekda Aceh Utara: Ketika di Lapangan Terjadi Kebocoran PAD, akan Ditertibkan Melibatkan Forkopimda

...

  • PORTALSATU
  • 22 February 2020 15:45 WIB

Sekda Aceh Utara Abdul Aziz. Foto: dok. indonesiabangkitnet
Sekda Aceh Utara Abdul Aziz. Foto: dok. indonesiabangkitnet

LHOKSEUMAWE - Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Utara selama ini masih minim. Sumbangan PAD terhadap total pendapatan tahun 2018 dan 2019 juga gagal mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Utara 2017-2022.

Dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang RPJM 2017-2022, target capaian PAD dalam lima tahun, 2018 sampai 2022, masing-masing sebesar 15-20 persen dari total pendapatan pertahun. Namun, data dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Utara menunjukkan realisasi PAD tahun 2018 dan 2019 masih di bawah 15 persen dari total pendapatan daerah.

Data diperoleh portalsatu.com dari Bidang Pajak Daerah dan Lain-lain PAD (sering disebut Bidang PAD) BPKK Aceh Utara, realisasi PAD tahun 2018 Rp303,04 miliar lebih atau 84,48 persen dari target Rp358,6 miliar lebih. Adapun realisasi total pendapatan daerah 2018 Rp2,25 triliun lebih atau 96,42 persen dari target Rp2,33 triliun lebih.

Realisasi PAD 2019 Rp282,59 miliar lebih atau 92,68 persen dari target Rp304,91 miliar lebih. Meskipun persentasenya lebih tinggi, tetapi target dan realiasi PAD 2019 merosot dibandingkan 2018. Adapun realisasi pendapatan daerah 2019 Rp2,60 triliun lebih atau 96,38 persen dari target Rp2,70 triliun lebih. Target dan realisasi pendapatan daerah 2019 lebih tinggi dari 2018.

Persoalan lainnya, dari 16 satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) terkait PAD, realisasi paling tinggi tahun 2018 dan 2019 pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia (RSUCM) yakni Rp121,58 miliar lebih dan Rp117,35 miliar lebih. PAD pada RSUCM itu antara lain dari dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD rumah sakit milik Pemkab Aceh Utara tersebut. Artinya, dana itu “sudah jelas ada dan datang dengan sendirinya”, tidak perlu penagihan ke lapangan sampai “mengeluarkan keringat”.

Realisasi PAD peringkat kedua tertinggi di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD atau BPKK), tahun 2018 senilai Rp54,65 miliar lebih dan 2019 Rp98,53 miliar lebih.

Sebagian besar SKPK teknis pengumpul/penampung PAD lainnya, realisasinya tampak minim. Bahkan, dua SKPK yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Sekretariat Daerah (Setda), realisasi PAD 2019 masing-masing hanya Rp2 juta dan Rp2,5 juta.

Sekretaris Daerah Aceh Utara, Abdul Aziz, mengatakan pihaknya sedang mengevaluasi PAD yang selama ini masih minim. Abdul Aziz berharap ke depan SKPK terkait lebih maksimal menggali potensi PAD, termasuk dari galian C, retribusi parkir, alat berat, dan menagih pajak yang harus dibayar perusahaan beroperasi di Aceh Utara.

Menurut Abdul Aziz, dugaan terjadinya kebocoran sehingga realisasi PAD minim, turut dievaluasi. Pemkab Aceh Utara akan meminta dukungan Forkopimda dalam penertiban pemungutan PAD untuk mencegah kebocoran di lapangan.

Berikut selengkapnya wawancara portalsatu.com dengan Sekda Aceh Utara, Abdul Aziz, didampingi Asisten I Sekda, T. Dayan Albar, dan Asisten II, Risawan Bentara, di halaman Kantor Bupati Aceh Utara, 10 Februari 2020:

Target dan realisasi PAD Aceh Utara selama ini masih minim. Apakah ada evaluasi-evaluasi secara serius, dan apa saja kebijakan tahun ini untuk meningkatkan PAD?

Baru saja kita melaksanakan pertemuan dengan seluruh kepala dinas terkait yang menyangkut dengan PAD yang dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Bupati, hari Jumat kemarin (7 Februari 2020, red). Ini dimaksudkan karena dalam catatan selama ini, akhir-akhir ini, itu kan target yang kita harapkan belum bisa tercapai, realisasinya.

Oleh karena itu, kepada instansi terkait diharapkan dapat bekerja secara maksimal. Minggu depan kita akan  melakukan pertemuan kembali dengan dinas terkait. Maksudnya adalah masing-masing SKPK membawa data riil di lapangan. Ketika berbicara data, kita bukan menyampaikan target itu sekedar perhitungan pribadi, tetapi berdasarkan data. Oleh karena itu, pertemuan akan datang masing-masing SKPK kita harapkan mampu memperlihatkan dan mempresentasikan apa saja yang ada pada dinas terkait itu (data potensi PAD).

Kemudian kita berharap lokasi-lokasi yang menjadi objek pengumpulan PAD benar-benar dioperasionalkan secara maksimal. Misalnya, di Kecamatan Sawang, di sana ada galian C. Selama ini mengapa tidak bisa berjalan, mungkin ada hal-hal yang dikoordinasikan belum maksimal. Kemarin sudah kita berikan arahan supaya segera mendata ulang dan di mana lokasi yang kita laksanakan nanti bisa tercapai, karena besar sekali dari sektor galian C. Bukan hanya di Sawang, juga di Geureudong Pase, dan Paya Bakong. Ini kan selama ini kita perhatikan sumber dari galian C itu belum maksimal.

Bagaimana dengan sektor lain?

Demikian juga pada sektor lain, misalnya, Dinas Perdagangan, termasuk (retribusi) parkir di (pasar-pasar), itu kan masih tumpang tindih antara pemungut Dinas Perindag (Perindustrian dan Perdagangan) dengan Dinas Perhubungan. Ini juga akan kita tertibkan mana yang lebih tepat supaya dari sektor parkir bisa berjalan.

Begitu juga menyangkut alat berat. Kenapa selama ini tidak bisa berjalan secara maksimal, karena kadang-kadang sering mendapatkan semacam memo atas permintaan masyarakat, sehingga tidak bisa kita pungut. Kalau kita berbicara aturan, siapa pun, ya, tidak bisa kita gratiskan. Karena aturan sudah mengatur, kita harus mengatur (menjalankan) sehingga PAD itu bisa kita pungut. Mudahan-mudahan ke depan masing-masing sumber PAD itu dapat berjalan dan dilaksanakan. Apalagi ke depan sistem pengumpulan PAD tidak diberikan semacam, ya, tetapi akan dikumpul melalui sistem aplikasi sehingga jelas masuk ke kas daerah.

Di segi lain kita juga masih berupaya. Misalnya, sektor perkebunan, itu kan cukup besar juga. Selama ini cobalah kita lihat, NJOP (nilai jual objek pajak), misalnya, yang telah ditetapkan pemda, berapa yang masuk dari sektor perkebunan. Misalnya, dia menyetor sekian, hampir 200-500 hektare, menyetor sangat kecil. Ke depan itu kita sesuaikan kembali. Kita akan mengarahkan supaya yang bersangkutan mau menyetor untuk PAD.

Aceh Utara memiliki potensi PAD cukup besar, sebagian di antaranya dari sektor-sektor seperti Anda sebutkan tadi, tapi selama ini realisasinya masih minim. Lantas, langkah konkret seperti apa yang akan ditunjukkan Pemkab Aceh Utara ke depan untuk meningkatkan PAD, bukan sebatas dibahas saat evaluasi? Termasuk inovasi-inovasi apa saja yang akan dilahirkan berkaitan dengan PAD?

Ya, kemarin kita sudah sepakat. Kita akan coba menyurati perusahaan-perusahaan yang diharapkan harus, wajib, karena itu menyangkut dengan pajak. Malah Jumat kemarin sudah menandatangani kerja sama antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe dengan Pemda Aceh Utara. Artinya, dari Kantor Pelayanan Pajak akan memberikan apa kira-kira yang dibutuhkan oleh Pemda Aceh Utara, dan bagaimana cara untuk pemungutan pajak ini bisa berjalan, apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan kalau kerja sama ini sudah bisa kita laksanakan secara baik, dan kita terus melakukan koordinasi, menyangkut dengan pajak dan juga retribusi agar bisa berjalan dengan baik.

Selain masih lemahnya upaya menggali sumber-sumber baru potensi PAD, selama ini juga muncul dugaan terjadinya kebocoran sehingga realisasi minim. Diduga ada oknum SKPK yang bermain di lapangan. Apakah persoalan ini turut dievaluasi, dan bagaimana tindakan Pemkab ke depan?

Ya, kemarin juga terungkap dalam pertemuan, bagaimana seandainya ada kebocoran seperti itu. Kami sudah coba berbicara kemarin bagaimana kita melakukan rapat koordinasi dengan Forkopimda secara teratur setiap bulan. Kan Sekda selaku sekretaris (Forkopimda), harus mengatur jadwal ini. Ketika ada hal-hal, misalnya, di lapangan terjadi kebocoran-kebocoran mungkin, ya, ada pihak tertentu yang melakukan sehingga dari sektor itu tidak bisa, malah dikatakan sebagai pihak yang mem-back-up kegiatan-kegiatan perorangan. Mudah-mudahan ini kita lakukan (penertiban) sehingga PAD bisa kita peroleh dengan baik. Artinya, akan ditertibkan dengan melibatkan Forkopimda untuk mendukung pemda, sehingga tugas pengumpulan pajak dan retribusi bisa berjalan.[](nsy)

Lihat pula: Ada Apa Dengan PAD Aceh Utara?

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.