10 April 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ada Apa Dengan PAD Aceh Utara?

...

  • PORTALSATU
  • 21 February 2020 22:30 WIB

Ilustrasi PAD. Foto: istimewa/net
Ilustrasi PAD. Foto: istimewa/net

PENDAPATAN Asli Daerah (PAD) Aceh Utara minim sehingga keuangan kabupaten ini masih bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan tahun 2018 dan 2019 gagal mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Utara 2017-2022.

Dilihat portalsatu.com belum lama ini, dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang RPJM 2017-2022, target capaian PAD dalam lima tahun, 2018 sampai 2022, masing-masing sebesar 15-20 persen dari total pendapatan pertahun. Namun, data dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Utara menunjukkan realisasi PAD tahun 2018 dan 2019 masih di bawah 15 persen dari total pendapatan daerah.

Dalam RPJM Aceh Utara 2017-2022 dijelaskan, untuk pelaksanaan pembangunan daerah, hal utama harus diperhatikan kemampuan keuangan guna membiayai program/kegiatan. Kemampuan keuangan daerah sangat dipengaruhi pendapatan bersumber dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Salah satu butir/poin isu strategis pembangunan Aceh Utara 2017-2022 ialah peningkatan kapasitas fiskal daerah. “Kapasitas fiskal merupakan ukuran kemampuan pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dari sumber-sumber yang dimilikinya. Kapasitas fiskal dapat dianggap sebagai salah satu tolak ukur kemampuan keuangan daerah ataupun sebagai potret kemandirian daerah. Semakin besar kapasitas fiskal suatu daerah, maka semakin kuat kemampuan keuangan daerah tersebut”.

“Kemampuan keuangan Kabupaten Aceh Utara sampai saat ini masih bergantungan pada sumber penerimaan pusat, baik dana otonomi khusus (otsus), dana transfer (dana perimbangan) maupun dari sumber lain pendapatan yang sah. Sedangkan sumber penerimaan berasal dari PAD masih sangat kecil, hanya sekitar 9,43 persen dari total pendapatan, sehingga sangat sulit untuk menopang keuangan daerah,” bunyi keterangan dalam RPJM 2017-2022 itu.

Lebih lanjut disebutkan, dengan masih rendahnya kemampuan keuangan daerah bersumber dari PAD, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara harus melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas fiskal guna mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

Langkah strategis tersebut adalah "Perlu adanya suatu peraturan lebih ketat terhadap penerimaan pajak daerah, retribusi daerah maupun zakat sebagai potensi penerimaan daerah untuk meningkatkan PAD; Harus adanya penguatan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah untuk dapat mengawasi dan mengevaluasi kembali atas penyertaan modal yang telah disalurkan, sehingga kinerja BUMD dapat lebih baik lagi, dan menghasilkan PAD lebih optimal; Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Milik Gampong harus diisi manajemen profesional sehingga lebih baik lagi".

Adapun proyeksi PAD Aceh Utara 2018-2022 adalah tahun 2018 senilai Rp290,69 miliar lebih; 2019 Rp257,40 miliar lebih; 2020 Rp271,69 miliar lebih; 2021 Rp289,53 miliar lebih; dan 2022 Rp309,46 miliar lebih. Rata-rata pertumbuhan 1,58 persen.

(Sumber: RPJM Aceh Utara 2017-2022)

 

Dalam RPJM 2017-2022 itu dicantumkan visi Pemkab Aceh Utara, “Terwujudnya Keberlanjutan Pembangunan Masyarakat Aceh Utara yang Berbudaya, Sejahtera, Mandiri dan Islami (BERSEMI)’’.

Ada lima butir misi untuk mewujudkan visi tersebut. Butir kelima berbunyi “Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi daerah, perbaikan iklim investasi, pemberdayaan gampong yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan”.

Salah satu tujuan dari misi itu adalah meningkatkan kapasitas fiskal. Sasarannya, meningkatnya kontribusi PAD ke dalam APBD (APBK). Indikatornya, kontribusi PAD terhadap APBD. Target capaian dalam lima tahun, 2018-2022, masing-masing sebesar 15-20 persen.

Adapun strateginya, mengevaluasi dan mengenalisi sumber dan potensi PAD; dan revitalisasi BUMD.

(Sumber: RPJM Aceh Utara 2017-2022)

 

Realisasi PAD 2018 dan 2019

Data diperoleh portalsatu.com dari Bidang Pajak Daerah dan Lain-lain PAD (sering disebut Bidang PAD) BPKK Aceh Utara, realisasi PAD tahun 2018 Rp303.043.445.720,96 (Rp303,04 miliar lebih) atau 84,48 persen dari target Rp358.698.548.452 (Rp358,6 miliar lebih). Adapun realisasi total pendapatan daerah 2018 Rp2.255.794.744.062,09 (Rp2,25 triliun lebih) atau 96,42 persen dari target Rp2.339.452.690.669 (Rp2,33 triliun lebih).

Realisasi PAD 2019 Rp282.594.429.626,97 (Rp282,59 miliar lebih) atau 92,68 persen dari target Rp304.917.348.272 (Rp304,91 miliar lebih). Meskipun persentasenya lebih tinggi, tetapi target dan realiasi PAD 2019 merosot dibandingkan 2018. Adapun realisasi pendapatan daerah 2019 Rp2.608.769.313.672,06 (Rp2,60 triliun lebih) atau 96,38 persen dari target Rp2.706.806.004.768 (Rp2,70 triliun lebih). Target dan realisasi pendapatan daerah 2019 lebih tinggi dari 2018.

Persoalan lainnya, dari 16 satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) terkait PAD, realisasi paling tinggi tahun 2018 dan 2019 pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia (RSUCM) yakni Rp121,58 miliar lebih dan Rp117,35 miliar lebih. PAD pada RSUCM itu antara lain dari dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD rumah sakit milik Pemkab Aceh Utara tersebut. Artinya, dana itu “sudah jelas ada dan datang dengan sendirinya”, tidak perlu penagihan ke lapangan sampai “mengeluarkan keringat”.

Realisasi PAD peringkat kedua tertinggi di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD atau BPKK), tahun 2018 senilai Rp54,65 miliar lebih dan 2019 Rp98,53 miliar lebih.

Sebagian besar SKPK teknis pengumpul/penampung PAD lainnya, realisasinya tampak minim. Bahkan, dua SKPK yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Sekretariat Daerah (Setda), realisasi PAD 2019 masing-masing hanya Rp2 juta dan Rp2,5 juta.

 

(Sekda Aceh Utara, Abdul Aziz. Foto: dok. indonesiabangkitnet)

 

Sekda: PAD sedang dievaluasi

Sekretaris Kabupaten Aceh Utara, Abdul Aziz, mengatakan pihaknya sedang mengevaluasi PAD yang selama ini masih minim. Evaluasi itu dipimpin Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf, melalui pertemuan dengan seluruh SKPK terkait PAD, 7 Februari 2020. Dalam pertemuan selanjutnya masing-masing SKPK diminta membawa data riil.

“Ketika berbicara data, kita bukan menyampaikan target itu sekedar perhitungan pribadi, tetapi berdasarkan data. Oleh karena itu, pertemuan akan datang masing-masing SKPK kita harapkan mampu memperlihatkan dan mempresentasikan apa saja yang ada pada dinas terkait itu (data potensi PAD),” ujar Abdul Aziz diwawancarai portalsatu.com di halaman Kantor Bupati Aceh Utara, 10 Februari 2020.

Abdul Aziz berharap ke depan SKPK terkait lebih maksimal menggali potensi PAD, termasuk dari galian C, retribusi parkir, alat berat, dan menagih pajak yang harus dibayar perusahaan beroperasi di Aceh Utara.

Menurut Aziz Abdul, belum lama ini Pemkab Aceh Utara juga sudah menandatangani kerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe. “Artinya, dari Kantor Pelayanan Pajak akan memberikan apa kira-kira yang dibutuhkan oleh Pemda Aceh Utara, dan bagaimana cara untuk pemungutan pajak ini bisa berjalan, apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan kalau kerja sama ini sudah bisa kita laksanakan secara baik, dan kita terus melakukan koordinasi, menyangkut dengan pajak dan juga retribusi agar bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.

Abdul Aziz mengakui turut dievaluasi soal dugaan terjadinya kebocoran sehingga PAD minim. Menurut dia, ke depan pihaknya juga akan menggelar rapat koordinasi dengan Forkopimda Aceh Utara secara rutin untuk membahas langkah tepat mencegah kebocoran PAD.

“Ketika ada hal-hal, misalnya, di lapangan terjadi kebocoran-kebocoran mungkin, ya, ada pihak tertentu yang melakukan sehingga dari sektor itu tidak bisa, malah dikatakan sebagai pihak yang mem-back-up kegiatan-kegiatan perorangan. Mudah-mudahan ini kita lakukan (penertiban) sehingga PAD bisa kita peroleh dengan baik. Artinya, akan ditertibkan dengan melibatkan Forkopimda untuk mendukung pemda, sehingga tugas pengumpulan pajak dan retribusi bisa berjalan,” ucap Abdul Aziz.

 

(Ketua Fraksi PPP DPRK Aceh Utara, Zulfadhli A. Taleb. Foto: portalsatu.com)

Dewan: Pejabat tak mau keluar dari zona aman dan nyaman

Ketua Fraksi PPP DPRK Aceh Utara, Zulfadhli A. Taleb, mengatakan PAD masih minim lantaran para pejabat tidak mau keluar dari zona aman dan nyaman untuk berinovasi. “Kita melihat dari tahun ke tahun, PAD yang naik itu yang tidak perlu kita cari. Seperti dana JKN, dana BLUD rumah sakit, pajak penerangan lampu jalan. Itu jumlahnya hampir mencapai Rp200 miliar, itu enggak perlu dicari, memang sudah jatah. PAD yang perlu dicari itu (justru) grafiknya tidak naik,” ungkap Zulfadhli diwawancarai portalsatu.com di Ruangan Wakil Ketua I DPRK Aceh Utara, Hendra Yuliansyah, 18 Februari 2020.

Contohnya, kata Zulfadhli, retribusi dari lapak pedagang kaki lima semua pasar kecamatan. “Itu dikutip semuanya. Per minggu juga ada hari peukan, itu juga dikutip semuanya. Per tahun ada hari meugang, itu juga dikutip semuanya. Berapa potensi kita sebenarnya, apakah pemerintah punya data? Saya yakin pemerintah tidak punya data. (Karena) realisasinya enggak sesuai. Kenapa? Karena kita enggak pernah serius. Kita (dewan) dari dulu selalu menekankan pada dinas terkait, harus serius. Ini potensi kita,” ujar Zulfadhli yang pada masa jabatan DPRK Aceh Utara 2014-2019 menjadi anggota Komisi C (bidang keuangan) dan sering menyoroti kinerja Pemkab Aceh Utara soal PAD.

“Yang kedua, (potensi PAD dari) alat berat. Saya juga heran. Apanya yang dievaluasi setiap tahun, (tapi) PAD-nya juga enggak maksimal. Jangan ada permainan dalam pengutipan PAD. Karena ini sensitif sekali, uangnya uang tunai, karena kita (Pemkab Aceh Utara) ndak mau beralih ke nontunai. Seharusnya semua nontunai, si penyewa itu langsung masuk (setor) ke bank. Karena kalau uang di tangan itu pikiran kita bisa negatif,” tutur Zulfadhli.

Zulfadhli menyebutkan, “PAD itu kalau kita mau serius, kita dapat. Pertama, dia harus berbasis data. Enggak boleh PAD itu ditargetkan asal-asalan. Contoh, setahun berapa lapak meugang di setiap pasar kecamatan. Pasar hari peukan, berapa orang menyewa lapak? Ada pedagang kaki lima rutin jualan harian, ada enggak data?”

Selain belum tampak upaya konkret SKPK terkait menggali potensi PAD dari sumber baru, Zulfadhli juga menilai selama ini banyak terjadi kebocoran. Oleh karena itu, kata dia, dewan akan terus mendorong pembuatan sistem yang bisa meminimalisir celah kebocoran. “Karena kalau bicara orang itu relatif, hari ini baik, (tapi) ketika dia berhadapan dengan situasi dan kebutuhan yang mendesak mungkin dia akan menjadi jahat. Dan kita juga enggak bisa mengontrol orang, yang bisa kita kontrol adalah sistem. Jadi, kita akan mendorong bagaimana PAD itu seperti sistem online. Itu sudah lama kita sampaikan kepada dinas-dinas terkait,” ucapnya.

Dia juga menyatakan pentingnya inovasi untuk meningkatkan PAD Aceh Utara. “Kalau kita lihat, inovasi itu bukan sekadar produk kecerdasan. Tapi inovasi itu dilahirkan setengahnya oleh orang penasaran, setengahnya lagi oleh orang berani. Bupati harus menginstruksikan kepala dinas agar terus berpenasaran, agar dia muncul keberanian. Kalau kepala dinas tersebut penasaran dan berani maka dinas itu akan ada inovasi. Jadi, bupati harus minta sama kepala dinas: ‘tahun ini inovasi kamu apa?’,” tegas Zulfadhli.

Zulfadhli mengaku pihaknya di DPRK juga mempertanyakan kepada SKPK sebagai mitra kerja komisi terkait soal inovasi. “Kita ingin mendorong orang (pejabat) agar berani berinovasi, berani keluar dari zona aman dan nyaman. Bupati harus mendorong itu. Sekda harus mengawal. Kalau Sekda enggak mengawal, enggak benar juga. Kawal. Eksekusi!”[](nsy)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.