19 March 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Anggaran Aceh 2019: Prorakyat atau Pelayan Rakyat?

...

  • PORTALSATU
  • 07 January 2019 17:45 WIB

Foto: Lampiran Keputusan Mendagri Nomor 903-878 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Qanun APBA 2019
Foto: Lampiran Keputusan Mendagri Nomor 903-878 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Qanun APBA 2019

Pagu belanja Aceh tahun 2019 mencapai Rp17 triliun. Apakah duit melimpah itu lebih banyak akan dibelanjakan untuk kepentingan rakyat, atau justru berpotensi lebih "menggemukkan" para pejabat/pegawai pemerintah sebagai pelayan rakyat?   

Sumber peng

Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2019 dan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBA 2019, sudah dievaluasi Mendagri. Keputusan Mendagri Nomor 903-8787 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang evaluasi tersebut sudah disampaikan kepada Gubernur Aceh untuk digunakan dalam penetapan Qanun Aceh tentang APBA 2019 dan Pergub Aceh tentang Penjabaran APBA 2019. Kabarnya, Rancangan Qanun Aceh tentang APBA 2018 sudah ditetapkan menjadi qanun menjelang pergantian tahun 2018-2019.

Data diperoleh portalsatu.com pekan lalu, dalam  Rancangan Qanun Aceh tentang APBA 2019 yang sudah dievaluasi Mendagri, target Pendapatan Aceh mencapai Rp15,43 triliun lebih. Paling banyak bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp8,80 triliun lebih (57,07 persen dari total Pendapatan Aceh). Dari Rp8,80 triliun itu, paling banyak bersumber dari Dana Otonomi Khusus mencapai Rp8,29 triliun lebih.

Sedangan Pendapatan Asli Aceh (PAA) 'hanya' Rp2,44 triliun lebih atau 15,84 persen dari total Pendapatan Aceh. Adapun Dana Perimbangan Rp4,18 triliun lebih (27,09 persen dari total Pendapatan Aceh).

Data ini menunjukkan, sumber peng (uang) diterima Pemerintah Aceh paling banyak dari Dana Otsus (Rp8,29 triliun lebih). Artinya, ketergantungan Pemerintah Aceh terhadap Dana Otsus cukup besar lantaran target PAA masih kecil (Rp2,44 triliun lebih). Lantas, bagaimana nasib Aceh ke depan ketika Dana Otsus--yang disebut oleh sebagian kalangan sebagai "dana kompensasi perang"--tak ada lagi?

Belanja lebih besar dari Pendapatan Aceh

Pendapatan Aceh 2019 ditargetkan Rp15,43 triliun lebih--yang sumbernya paling besar dari Dana Otsus itu--akan digunakan untuk Belanja Aceh. Lebih besar dari pendapatan, alokasi Belanja Aceh mencapai Rp17 triliun lebih. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp6,57 triliun lebih dan Belanja Langsung (BL) Rp10,43 triliun lebih (masing-masing 38,66 persen dan 61,34 persen dari total Belanja Aceh).

Lantaran Belanja Aceh lebih besar dari Pendapatan Aceh, sehingga defisit, yang ditutupi dengan Pembiayaan Aceh. Penerimaan Pembiayaan Aceh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA 2018) Rp1,652 triliun lebih, dan Pengeluaran Pembiayaan Aceh yang digunakan untuk pembentukan dana cadangan Rp72 miliar, sehingga pembiayaan neto Rp1,580 triliun.

Belanja pegawai

Belanja pegawai (BP) dalam BTL Rp2,50 triliun lebih, dan BP pada BL Rp794,46 miliar lebih. Jadi, total BP alias "ongkos kerja" dalam Belanja Aceh mencapai 19,40 persen.

BP dalam BTL itu (a) Gaji dan tunjangan Rp1,92 triliun lebih (11,29 persen dari total Belanja Aceh) untuk gubernur, pimpinan dan anggota DPRA hingga PNS Pemerintah Aceh.

(b) Tambahan penghasilan PNS Rp533 miliar lebih (3,13 persen dari total Belanja Aceh). Alokasi paling besar adalah tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja--sering disebut tunjangan prestasi kerja (TPK) Rp371,40 miliar lebih.

(c) Belanja penerimaan lainnya pimpinan da anggota DPRA serta KDH dan WKDH (gubernur  dan wagub) Rp18 miliar lebih. (d) Insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Rp31 miliar lebih. (e) Tambahan Penghasilan guru sertifikasi Rp380,25 miliar lebih, dan nonsertifikasi Rp21,50 miliar (totalnya Rp401 miliar lebih).

BP pada BL Rp794,46 miliar lebih, untuk (a) Honorarium PNS Rp182,57 miliar (1,07 persen dari total Belanja Aceh), yaitu honorarium panitia pelaksana kegiatan,  pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), dan pelaksana kegiatan.

(b) Honorarium non-PNS Rp568,127 miliar lebih (3,34 persen dari total Belanja Aceh), yaitu (paling banyak untuk) honorarium pegawai honorer/tidak tetap Rp483 miliar lebih, sisanya untuk tenaga tukang/teknisi/operator/asisten, dan pelaksana kegiatan.

Barang dan jasa paling besar

Belanja barang dan jasa mendapat alokasi paling besar dalam belanja langsung (BL). Dari total BL Rp10,43 triliun lebih (61,34 persen dari total Belanja Aceh), untuk belanja barang dan jasa mencapai Rp6 triliun lebih, hampir dua kali lipat dari belanja modal. Hmmm.

Belanja barang dan jasa itu untuk belanja alat tulis kantor, bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan pengadaan, makan dan minum, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, jasa narasumber/tenaga ahli/peneliti/acara, bangunan tempat tinggal transmirasi, jasa pelayanan medical check up KDH/WKDH serta anggota dewan, premisi asuransi kesehatan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, perjalanan dinas, pemeliharan peralatan, kursus/pelatihan/sosialisasi/bimtek, beasiswa, uang/barang diberikan kepada pihak ketiga, dll.

Dari total belanja barang dan jasa Rp6 triliun lebih itu, paling banyak antara lain untuk bahan/material mencapai Rp588,44 miliar lebih (3,46 persen dari total Belanja Aceh). Di antaranya, untuk bibit ternak Rp139,54 miliar lebih, tas kegiatan/perlengkapan peserta Rp21,36 miliar lebih, perlengkapan olahraga Rp18,62 miliar lebih, bahan pakan ternak perlengkapan olahraga Rp15,88 miliar lebih, bahan percontohan Rp18,79 miliar lebih, bahan pangan Rp26,34 miliar lebih, bahan kelengkapan lapangan Rp147,74 miliar lebih, dll.

Selain itu, paling banyak juga untuk belanja jasa kantor mencapai Rp449,35 miliar lebih (paling banyak untuk jasa transpor dan uang saku peserta Rp109,14 miliar lebih, jasa pengolahan lahan dan tanaman Rp77,81 miliar lebih, dan jasa penyelenggara acara/EO Rp52,24 miliar lebih).

Berikutnya, tergolong cukup banyak pula untuk makanan dan minuman Rp126,82 miliar lebih, jasa narasumber/tenaga ahli/peneliti/acara Rp118,33 miliar lebih, premi asuransi kesehatan Rp412,38 miliar lebih, sewa rumah/gedung/gudang/parkir Rp152,33 miliar lebih, perjalanan dinas Rp448,62 miliar lebih, jasa konsultasi penelitian/perencanaan/pengawasan Rp125,73 miliar lebih, hibah dan bansos berupa barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga Rp1,72 triliun lebih, barang diserahkan kepada pemkab/pemko prioritas pembangunan Aceh bersumber dari dana Otsus Rp130 miliar lebih, dll.

Adapun alokasi belanja perjalanan dinas Rp448,62 miliar itu mencapai 2,64 persen dari total Belanja Aceh. Belanja tersebut untuk Pemerintah Aceh dan DPRA. Dari jumlah itu, perjalanan dinas dalam daerah Rp267,87 miliar lebih (1,57 persen dari total Belanja Aceh), perjalanan dinas luar daerah Rp159,325 miliar lebih (0,94 dari total Belanja Aceh), dan perjalanan dinas luar negeri Rp21,42 miliar lebih (0,13 persen dari total Belanja Aceh). Dalam perincian dana perjalanan dinas luar negeri terdapat kegiatan peningkatan keagamaan Rp2,32 miliar lebih, dan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Rp1,89 miliar.

Belanja modal

Alokasi belanja modal Rp3,62 triliun lebih (21,32 persen dari total Belanja Aceh). Belanja modal itu antara lain paling banyak untuk pengadaan alat angkutan darat bermotor Rp165,79 miliar lebih (di antaranya kendaraan dinas bermotor perorangan Rp15,85 miliar lebih, kendaraan bermotor penumpang Rp18,14 miliar lebih, kendaraan bermotor angkutan barang Rp12,70 miliar lebih, dan kendaraan bermotor khusus Rp113,26 miliar lebih), pengadaan alat pengolahan Rp16,25 miliar lebih, alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpan Rp14,42 miliar lebih.

Berikutnya, pengadaan alat kantor Rp13,78 miliar lebih (dari jumlah itu paling banyak untuk perlengkapan gedung kantor Rp12,46 miliar lebih), alat rumah tangga Rp44,49 miliar lebih, komputer Rp85 miliar lebih, alat peraga/praktek sekolah Rp51,88 miliar lebih, bangunan gedung tempat kerja Rp964,18 miliar lebih, bangunan gedung tempat tinggal Rp14,81 miliar lebih, pengadaan jalan Rp666,64 miliar lebih, jembatan Rp248,14 miliar lebih, bangunan air irigasi Rp479,21 miliar lebih, bangunan air Rp191,35 miliar lebih, dll.

Data pagu Belanja Aceh untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa hingga belanja modal itu memberikan gambaran, peng yang amat banyak itu alokasinya tampak "belum maksimal" untuk kepentingan rakyat banyak.[](idg)
 

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.