13 November 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara 'Asal Jadi?'

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 20 September 2018 18:00 WIB

Surat undangan menghadiri Pagelaran Adat dan Budaya Pase dalam rangka Hari Jadi ke-792 Tahun Kabupaten Aceh Utara. @ist/portalsatu.com
Surat undangan menghadiri Pagelaran Adat dan Budaya Pase dalam rangka Hari Jadi ke-792 Tahun Kabupaten Aceh Utara. @ist/portalsatu.com

Telepon pintar milik Abdul Hamid berdering, 14 September 2018, pukul 14.08 WIB. Di layar ponsel cerdas Ketua LSM Centre Information for Samudra Pasai Heritage (Cisah) itu muncul nama Saifuddin Zuhri, Sekretaris Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Utara. Saifuddin mengajak Abdul Hamid agar Cisah ikut meramaikan perayaan Hari Jadi ke-792 Tahun Kabupaten Aceh Utara. 

Abdul Hamid akrab disapa Abel Pasai pun merasa terkejut, 'tiba-tiba' Pemerintah Aceh Utara memperingati Hari Jadi ke-792 Tahun Kabupaten Aceh Utara pada 2018.

"Kita menolak ajakan untuk terlibat dalam kepanitian peringatan atau meramaikan perayaan itu. Karena dasar perhitungan tahun dan penetapan Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara tanpa melalui kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah," ujar Abel Pasai kepada portalsatu.com melalui telepon seluler, Kamis, 20 September 2018.

Entah karena menolak meramaikan perayaan tersebut, Cisah tidak diundang untuk menghadiri pembukaan ‘Pagelaran Adat dan Budaya Pase’ di Lapangan Landing, Lhoksukon, Aceh Utara, 18  September 2018, sore. Seandainya diundang, kata Abel Pasai, pihaknya tidak akan hadir jika hanya digelar acara bersifat hiburan. Pertunjukan seni budaya memperingati Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara itu kabarnya berlangsung hingga 20 September 2018.

Peringatan Hari Jadi ke-792 Tahun itu berpedoman kepada Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara. Qanun itu ditandatangani Bupati Aceh Utara, H. Muhammad Thaib, 29 Desember 2017 M / 12 Rabiul Akhir 1439 H. Qanun tersebut diundangkan pada tanggal yang sama, diteken Sekda Aceh Utara, Abdul Aziz.

Dalam qanun itu disebutkan, Kabupaten Aceh Utara bergelar "Bumoe Samudra Pasee". 

Pasal 5 ayat (1) Qanun 10/2017 tersebut berbunyi, "Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara ditetapkan pada tanggal 17 Dzulhijjah 622 H bertepatan tanggal 7 September tahun 1226 M". Ayat (2): "Penetapan Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perhitungan tahun wafatnya Ratu Nahrasiah yang tertera pada Nisan".

“Sebenarnya Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara sudah lewat, yaitu 7 September lalu. Namun, ini bisa dikatakan sebagai bentuk peringatannya juga,” ujar Kabag Humas Setda Aceh Utara, T. Nadirsyah, Senin, 17 September 2018.

Berpedoman keterangan dalam qanun bahwa "Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara ditetapkan pada tanggal 17 Dzulhijjah 622 H bertepatan tanggal 7 September tahun 1226 M", maka Pemerintah Aceh Utara menganggap usia kabupaten ini pada 2018 mencapai 792 tahun. Atas dasar itulah, diperingati Hari Jadi ke-792 Tahun Kabupaten Aceh Utara.

"Meski telah berusia 792 tahun, tapi ini peringatan hari jadi pertama yang dilakukan Pemkab," kata Nadirsyah.

'Asal jadi?'

Dasar penetapan Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2017 diduga "asal jadi" alias "asal-asalan". Pasalnya, menurut hasil penelitian tim Cisah, Ratu Nahrasyiyah wafat pada 17 Zulhijjah 831 H (1428 M), bukan 622 H / 1226 M.

Tarikh wafat Ratu Nahrasyiyah diungkapkan Cisah itu berdasarkan hasil penelitian terhadap inskripsi dalam bahasa Arab terpahat pada Makam Ratu Nahrasyiyah. Makam terbuat dari marmer tersebut berada di posisi paling timur dalam Kompleks Pemakaman Kesultanan Samudra Pasai periode II, di Kuta Krueng, Kecamatan Samudera, Aceh Utara sekarang. Lokasi itu biasa disebut Kompleks Makam Ratu Nahrisah. 

Berikut terjemahan inskripsi pada Makam Ratu Nahrasyiyah, hasil penelitian Tgk. Taqiyuddin Muhammad, peneliti sejarah dan kebudayaan Islam, yang juga ahli epitaf dari Cisah:

"Inilah pembaringan yang bercahaya lagi bersih bagi ratu yang dipertuan agung, yang dirahmati lagi diampuni Nahrasyiyah yang digelar dengan Ra-Bakhsya Khadiyu (penguasa yang pemurah) binti  sultan yang berbahagia lagi syahid Zainal 'Abidin bin Sultan Ahmad bin Sultan Muhammad bin Al-Malik Ash-Shalih, semoga ke atasnya dan ke atas mereka semua dilimpahkan rahmat dan keampunan. Ia meninggalkan negeri yang fana menuju sisi rahmat Allah pada tanggal hari Senin, 17 bulan Zulhijjah tahun 831 dari hijrah [Nabi saw.]".

Terjemahan inskripsi itu turut ditulis dalam sejumlah booklet "Tinggalan Sejarah Samudra Pasai", yang selama ini diterbitkan Cisah. Penerbitan booklet atas inisiatif dan sumber daya Cisah sebagai salah satu wujud pelaksanaan misinya dalam menginformasikan berbagai pengetahuan berkaitan dengan sejarah Samudra Pasai kepada masyarakat luas. 

Bisa pula dilihat inskripsi dan terjemahannya itu dalam buku "Samudra Pasai Dalam Ruang dan Waktu", dan buku "Daulah Shalihiyyah di Sumatera; Ke Arah Penyusunan Kerangka Baru Historiografi Samudra Pasai". Kedua buku diterbitkan Cisah tahun 2012 dan 2015 itu berisi hasil penelitian Taqiyuddin Muhammad.

Dalam buku dan booklet diterbitkan Cisah, juga ada bunyi inskripsi yang terukir pada Makam Sultan Al-Malik Ash-Shalih, sering disebut Sultan Malikussaleh. Makam pendiri Samudra Pasai sekaligus sultan pertama kerajaan Islam tertua di Nusantara, ini berada di Gampong Beuringen, Kecamatan Samudera, Aceh Utara.

Terjemahan inskripsi pada Makam Sultan Al-Malik Ash-Shalih, berbunyi "Inilah kubur orang yang dirahmati lagi diampuni, yang bertakwa lagi pemberi nasihat, yang berasal dari keturunan terhormat dan terkenal lagi pemurah, yang ahli ibadah dan pembebas, yang digelar dengan Sultan Malik As-Shalih, yang meninggal dunia pada bulan Ramadhan tahun 696 sejak perpindahan (hijrah) Nabi [saw.]. Semoga Allah melimpahkan rahmat ke atas pusaranya dan menjadikan surga sebagai tempat kembalinya":

Artinya, Sultan Malikussaleh wafat pada 696 H (1297 M). Jika dibandingkan dengan Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara sebagaimana disebutkan dalam Qanun 10/2017, yakni 17 Dzulhijjah 622 H / 7 September 1226 M, maka usia Kabupaten Aceh Utara lebih tua mencapai 70 tahun lebih dari tahun wafatnya Sultan Malikussaleh.

Lantas, dari mana dasar data tahun 622 H / 1226 M diambil Pemkab Aceh Utara? 

Abel Pasai menduga data itu diambil pihak Pemkab Aceh Utara dari hasil penelitian Cisah terhadap dua makam yang batu nisannya bersurat (berinskripsi) di Leubok Tuwe, Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara. Dua tokoh pemilik makam tersebut meninggal dunia pada tahun 622 H / 1226 M. Salah seorang tokoh itu bernama Ibnu Mahmud.

Bunyi terjemahan inskripsi pada Makam Ibnu Mahmud: "Inilah kubur orang yang berbahagia lagi syahid, dicintai oleh hati banyak orang, Ibnu Mahmud. Diwafatkan pada tanggal hari Ahad penghabisan bulan Zulhijjah 622 tahun sejak hijrah Nabi [saw.]".

Berdasarkan penjelasan ditulis dalam booklet "Tinggalan Sejarah Samudra Pasai", diterbitkan Cisah tahun 2013, dari kata "as-sa'id" pada epitaf nisan tersebut dapat diketahui bahwa tokoh pemilik makam merupakan penguasa sebelum Al-Malik Ash-Shalih dan dinastinya memerintah di Samudra Pasai.

Artinya, diperkirakan Sultan Malikussaleh belum memerintah di Samudra Pasai pada tahun 622 H / 1226 M. "Maka patut dipertanyakan kepada Pemkab Aceh Utara, atas dasar apa menetapkan Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 17 Zulhijjah 622 Hijriah atau 7 September 1226 Masehi," kata Abel Pasai.

"Penjelasan disertai hasil kajian yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penting disampaikan Pemkab Aceh Utara, agar tidak muncul pemahaman bahwa Kabupaten Aceh Utara seolah-olah lebih tua daripada Samudra Pasai," ujar Ketua Cisah itu.

Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRK Aceh Utara, Syamsuddin Js., mengatakan, Qanun Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara merupakan usulan eksekutif. "Itu sudah cukup lama diajukan ke dewan, sebelum saya jadi Ketua Banleg. Waktu itu tidak ada titik temu (antara eksekutif dan dewan), sehingga dikembalikan ke eksekutif," kata dia, 20 September 2018.

"Setelah duduk dengan MPU, MAA, dan ahli sejarah untuk diminta masukan soal Hari Jadi itu, eksekutif ajukan kembali ke dewan. Kita bahas kemudian (qanun itu ditetapkan dalam rapat) paripurna," ujar Syamsuddin.

Syamsuddin menyebutkan, eksekutif yang menggelar public hearing sebelum qanun itu ditetapkan. Namun, dia tidak mengetahui persis siapa ahli sejarah yang diundang dalam public hearing tersebut. Sementara Abel Pasai mengaku pihaknya tidak diundang oleh Pemkab Aceh Utara saat public hearing terkait qanun tersebut.

Syahrial, S.H., menjabat Kabag Hukum Setda Aceh Utara saat rancangan qanun itu diajukan ke dewan hingga ditetapkan pada tahun 2017, mengakui, qanun tersebut usulan pemkab. "Iya, betul, betul. Tapi sebaiknya itu ditanyakan ke Pak Sekda. Karena waktu penyusunan itu kan ada pemrakarsanya dari lembaga dan MAA, yang disampaikan ke Pak Sekda. Jadi, tolong ditanya ke Pak Sekda dulu," kata Syahrial, 20 September 2018. 

Apakah sebelum qanun itu ditetapkan, ada dibuat rapat dengar pendapat publik atau public hearing? "Ada, semua ada terlibat. Makanya tadi saya bilang, coba tanyakan dulu silsilahnya ke Pak Sekda, semua ada," ujar Syahrial yang kini menjabat Kepala Dinas Pertanahan Aceh Utara.

Sekda Aceh Utara, Abdul Aziz, dihubungi portalsatu.com, 20 September 2018, tidak merespons panggilan masuk di telepon selulernya. Sebelumnya, Sekretaris MAA Aceh Utara, Saifuddin Zuhri, dihubungi melalui telepon genggam, 19 September 2018, merespons dengan pertanyaan, "Ada apa lagi ini".

Setelah portalsatu.com menyampaikan ingin mengkonfirmasi soal Qanun Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara, Saifuddin mengatakan, "Maaf, saya ini lagi di luar, lagi ada tugas, ya". 

Dia menanyakan "ada apa lagi ini" lantaran beberapa hari sebelumnya portalsatu.com menanyakan tentang peringatan Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara. Akan tetapi, Saifuddin Zuhri menolak memberikan penjelasan.

Syamsuddin Js., mengaku baru mendengar dari portalsatu.com tentang hasil penelitian Cisah bahwa Ratu Nahrasyiyah wafat tahun 831 H (1428 M), bukan 622 H / 1226 M seperti dicantumkan dalam Qanun tentang Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara.

"Kami akan mempertanyakan kembali data itu kepada eksekutif. Jangan sampai lebih tua kita (Kabupaten Aceh Utara) dari Samudra Pasai. Itu tidak mungkin," ujar Ketua Banleg DPRK Aceh Utara ini.

Menurut sumber portalsatu.com, Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib, saat berpidato pada pembukaan ‘Pagelaran Adat dan Budaya Pase’, memberi sinyal bahwa Qanun tentang Hari Jadi itu akan direvisi. 

Kabag Humas Setda Aceh Utara, T. Nadirsyah, dikonfirmasi soal itu mengatakan, "Oh, begini ya, itu (data yang menjadi dasar penetapan Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara dalam Qanun 10/2017) merupakan hasil dari seminar-seminar, karena itu qanun kan". 

"Jadi, kalau memang ada polemik, menurut Pak Bupati, kita akan merevisi. Kalau ada pakar-pakar, ada ahli-ahli, karena itu juga disusun oleh ahlinya. Cuma kan tidak ada orang yang tahu kapan pastinya, mulai dari tanggal hingga tahunnya," kata Nadirsyah, 20 September 2018,.  

Nadirsyah melanjutkan, "Semua itu kan berdasarkan penelitian-penelitian. Jadi, beliau (bupati) bilang kalau memang ada yang lebih konkret lagi, maka beliau bilang akan coba merevisi kembali. Itu memang disampaikan bupati saat pembukaan pagelaran adat dan budaya kemarin (Selasa)".

Baliho latar belakang panggung ‘Pagelaran Adat dan Budaya Pase’, bertuliskan "Hari Jadi Kabupaten Aceh ke-792 Tahun", di Lapangan Landing, Lhoksukon, Aceh Utara, kini menjadi sorotan sebagian masyarakat. Beberapa penonton pertunjukan itu pun mempertanyakan, "Benarkah Kabupaten Aceh Utara sudah berusia 792 tahun, lebih tua dari Samudra Pasai?"[](idg)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.