24 March 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Jalan Panjang RAPBK Aceh Utara 2018

...

  • PORTALSATU
  • 13 April 2018 21:30 WIB

Rapat Badan Anggaran DPRK dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Utara. @Dok. portalsatu.com/Irman
Rapat Badan Anggaran DPRK dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Utara. @Dok. portalsatu.com/Irman

Pembahasan anggaran Aceh Utara tahun 2018 memakan waktu cukup lama. Wakil bupati menyampaikan Rancangan KUA PPAS 2018 kepada DPRK pengujung Juli 2017. Akan tetapi sampai pekan pertama April 2018 belum lahir Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). Pasalnya, Rancangan Qanun APBK (RAPBK) yang disetujui bupati dan DPRK akhir Desember 2017, “tersandera” oleh pembahasan anggaran untuk bayar utang.

Tim Pemerintah Kabupaten dan DPRK Aceh Utara berulang kali rapat di Lhokseumawe, bahkan sampai larut malam, membahas utang tahun 2017 wajib dibayar 2018. Kedua pihak pun bersitegang. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) dinilai membuat target pendapatan yang tidak terukur, dan terlalu “memaksakan” belanja. Imbasnya muncul utang sangat banyak karena realisasi pendapatan lebih kecil dari belanja. Namun, TAPK berdalih terjadi pengurangan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sehingga Aceh Utara mengalami defisit/kekurangan anggaran.

Badan Anggaran (Banggar) DPRK kemudian menuding TAPK “mengutak-atik” RAPBK secara sepihak, termasuk menebas dana aspirasi dewan, setelah turun hasil evaluasi gubernur. Sedangkan TAPK menyatakan sebagian program dan kegiatan harus dipangkas agar tersedia anggaran untuk melunasi utang, sekaligus mencegah terjadinya defisit terbuka. Bahkan, menurut TAPK, semua proyek fisik bersumber dari APBK murni terpaksa dicoret.

Kedua pihak mempertahankan sikap masing-masing sehingga berulang kali pertemuan mentok. Banggar DPRK dan TAPK Aceh Utara juga bertatap muka di Banda Aceh. Hasil pertemuan kedua di Kutaraja, 10 April 2018, DPRK akhirnya sepakat dengan Pemkab Aceh Utara untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Aceh terhadap RAPBK.

Inilah jalan panjang dan berkelok sejak Rancangan KUA PPAS, RAPBK sampai kedua pihak sepakat teken Qanun Aceh Utara tentang APBK 2018:

25 Juli 2017

Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf, menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBK (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018 dalam rapat paripurna istimewa DPRK, 25 Juli 2017. Fauzi Yusuf alias Sidom Peng membacakan pidato bupati mengatakan, target pendapatan daerah Rp1,98 triliun. Rinciannya, pendapatan asli daerah (PAD) Rp247 miliar lebih, dana perimbangan Rp1,04 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp692 miliar lebih. Sedangkan belanja daerah Rp1,98 triliun, yaitu belanja tidak langsung Rp1,49 triliun dan belanja langsung Rp486 miliar.

Sidom Peng menyebutkan, atas dasar kondisi dana perimbangan beberapa tahun terakhir cenderung menurun, khususnya pendapatan bersumber dari Migas dan dana Otsus tidak lagi ditransfer ke pemerintah kabupaten/kota, sehingga plafon anggaran untuk semua Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) menurun dibandingkan tahun sebelumnya. (Baca: Sidom Peng Serahkan KUA PPAS 2018, Cek Mad Sampaikan LKPj AMJ)

8 Desember 2017

Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib, melalui suratnya tanggal 8 Desember 2017, meminta persetujuan DPRK terhadap rencana pinjaman daerah Rp71,67 miliar lebih. Bupati menyebutkan, rencana pinjaman daerah itu karena adanya kebutuhan anggaran untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dianggap mendesak pada 2018. Menurut bupati, rencana pinjaman itu sebagai alternatif pembiayaan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara.

Catatan portalsatu.com, tahun 2016 Pemkab Aceh Utara pernah mengupayakan pinjaman uang bank Rp50 miliar lebih, tapi gagal karena Mendagri tidak memberikan rekomendasi. (Baca: Rencana Pinjaman Daerah Rp71 Miliar, Bupati Minta Persetujuan Dewan)

13 Desember 2017

Bupati dan Pimpinan DPRK Aceh Utara menandatangani Nota Kesepakatan KUA PPAS 2018 dalam rapat paripurna istimewa di gedung dewan, 13 Desember 2017, malam. Ini menunjukkan, KUA PPAS disepekati setelah empat bulan lebih usai diserahkan wakil bupati (wabup) kepada dewan.

Laporan Banggar DPRK dibacakan dalam rapat paripurna itu menyebutkan, pendapatan Rp2,30 triliun lebih, belanja Rp2,36 triliun lebih, sehingga defisit Rp58,94 miliar lebih, ditutup dengan penerimaan pembiayaan. Pendapatan dan belanja daerah dalam KUA PPAS 2018 yang disepakati itu masing-masing bertambah sekitar Rp320 miliar dan Rp380 miliar lebih dari alokasi rancangan saat diserahkan wabup kepada dewan.

Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Abdul Mutaleb alias Taliban, mengakui pendapatan dan belanja dalam KUA PPAS 2018 yang disepakati bersama, bertambah dibandingkan pagu saat rancangan sebelum dibahas kedua pihak. “Saat Rancangan KUA PPAS 2018 diserahkan ke dewan, eksekutif belum memasukkan dana perimbangan dari dana transfer khusus atau DAK (dana alokasi khusus), karena waktu itu belum jelas pagu DAK untuk Aceh Utara. Dalam masa pembahasan dua pihak, baru diketahui pagu DAK untuk 2018 berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan),” ujar Taliban menjawab portalsatu.com, 14 Desember 2017. (Baca: Lebih 4 Bulan Setelah Diserahkan, KUA PPAS Aceh Utara 2018 Disepakati)

27 Desember 2017

Beberapa hari setelah kesepakatan KUA PPAS, bupati kemudian menyampaikan RAPBK 2018 kepada DPRK Aceh Utara. Dalam waktu singkat, RAPBK selesai dibahas sehingga disetujui bersama melalui rapat paripurna DPRK, 27 Desember 2017, malam. Dalam RAPBK 2018 disepakati pendapatan Rp2,316 triliun lebih dan belanja Rp2,377 triliun lebih, sehingga defisit Rp61,464 miliar lebih, ditutup dengan penerimaan pembiayaan daerah Rp74,198 miliar lebih, dan pengeluaran pembiayaan Rp12,734 miliar lebih.  

Untuk diketahui, penyampaian Rancangan KUA PPAS sampai penandatanganan persetujuan bersama RAPBK 2018 itu meleset jauh dari jadwal diatur dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018. Dalam Lampiran Permendagri itu disebutkan, jadwal penyampaian Rancangan KUA PPAS 2018 pada Minggu II Juni 2017, dan harus disepakati bersama akhir Juli 2017. Rancangan Peraturan Daerah (Aceh: Rancangan Qanun) tentang APBD 2018 sampai tercapainya persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD, paling lambat 30 November 2017, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2 Januari 2018

Setelah disetujui bersama, RAPBK Aceh Utara 2018 kemudian dibawa ke Banda Aceh untuk dievaluasi oleh Gubernur Aceh. Berikutnya, Bupati Aceh Utara pada 2 Januari 2018 menyurati Gubernur Aceh tentang sisa Surat Perintah Membayar (SPM) yang belum dibayar sampai akhir tahun 2017. Bupati menjelaskan, SPM tersebut belum dibayar lantaran kekurangan dana di kas umum daerah. SPM itu merupakan tagihan-tagihan dari berbagai SKPK Aceh Utara yang sumber dananya di luar DAK, dana Otonomi Khusus atau Otsus dan Dana Desa (APBN), menjadi kewajiban pemkab harus dibayarkan pada 2018. Jumlahnya Rp192,49 miliar lebih.

Bupati menyampaikan, kewajiban pemkab tahun 2017 sudah ditampung dalam RAPBK 2018 Rp30 miliar lebih. Sedangkan belum tertampung Rp162,47 miliar lebih, karena batas penerimaan SPM-LS tanggal 22 Desember 2017, dan baru dihitung sisa SPM yang belum dibayar, hari terakhir tahun anggaran 2017.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Utara, Muhamamd Nasir, mengatakan jumlah utang dalam surat bupati itu angka sementara saat tanggal 28 Desember 2017. “Salah hitung, karena buru-buru di akhir tahun. Setelah dihitung kembali, jumlah kewajiban (utang) Rp173,6 miliar,” ujar Nasir menjawab portalsatu.com, 10 Januari 2018. (Baca: Kepala BPKK: Utang Pemkab Aceh Utara Rp173 Miliar Lebih)

18 Januari 2018

Pemkab Aceh Utara menerima dokumen Keputusan Gubernur Aceh tentang Hasil Evaluasi Terhadap RAPBK 2018 pada 18 Januari 2018. Diktum kedua Keputusan Gubernur Aceh itu berbunyi, “Bupati bersama DPRK wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang APBK Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penjabaran APBK 2018 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat tujuh hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini”.

Artinya, Bupati bersama DPRK Aceh Utara harus menyempurnakan/menyesuaikan kembali RAPBK 2018 paling lambat pada 29 Januari 2018. Akan tetapi sampai pekan pertama April 2018 kedua pihak belum mencapai kesepakatan untuk menindaklanjuti keputusan gubernur tersebut karena beda sikap soal anggaran bayar utang.

30 Januari 2018

Banggar DPRK menggelar pertemuan bersama Wabup dan TAPK Aceh Utara untuk membahas tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Aceh terhadap RAPBK 2018. Pertemuan di Gedung DPRK Aceh Utara, 30 Januari 2018, sore sampai larut malam, berlangsung alot terkait anggaran untuk bayar utang. Rapat itu berakhir buntu. (Baca: Sengkarut Utang Aceh Utara: Pertemuan Dua Pihak Sampai Larut Malam)

14 Februari 2018

Pertemuan Banggar DPRK dan TAPK Aceh Utara berlanjut ke Banda Aceh. Kedua pihak berkonsultasi dengan Amirullah, Kepala Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), 14 Februari 2018. Informasi diperoleh portalsatu.com, dalam pertemuan itu dibahas soal berapa jumlah utang yang harus diprioritaskan pembayarannya. (Baca: Sengkarut Utang Aceh Utara: Pertemuan Dua Pihak Berlanjut ke Banda Aceh)

19 dan 22 Februari 2018

Setelah rapat konsultasi di Banda Aceh itu, Sekda Aceh, Dermawan atas nama gubernur, menyurati Bupati dan Ketua DPRK Aceh Utara pada 19 Februari 2018. Dalam surat tersebut disebutkan, hasil evaluasi RAPBK Aceh Utara 2018 sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh bersifat final dan wajib ditindaklanjuti. Gubernur meminta Bupati dan Pimpinan DPRK Aceh Utara melakukan upaya percepatan penetapan APBK 2018 dan memastikan pelaksanaan tindaklanjutnya sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh.

Selain itu, sisa SPM yang belum dibayarkan tahun 2017 harus terlebih dahulu diverifikasi dan/atau evaluasi oleh Inspektorat Aceh Utara. Gubernur mengingatkan, dalam pelaksanaan verifikasi itu, supaya memprioritaskan terlebih dahulu penyelesaian pembayaran untuk belanja pihak ketiga Rp73,389 miliar lebih, rapel gaji PNS Rp3,478 miliar lebih, pembayaran ADG dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Triwulan III dan IV Rp61,584 miliar lebih, serta sisa carry over tambahan penghasilan guru PNSD sesuai PP Nomor 30 Tahun 2015 Rp7,460 miliar lebih, dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang APBK 2018.

Menindaklanjuti surat gubernur itu, Banggar DPRK dan TAPK Aceh Utara kembali bertemu muka di gedung dewan, 22 Februari 2018. Dalam pertemuan itu, Kepala Inspektorat Aceh Utara, Salwa, menyebutkan, berdasarkan surat bupati kepada gubernur (2 Januari 2018), jumlah utang Rp192,4 miliar lebih. Disusul surat Sekda Aceh Utara kepada gubernur (8 Februari 2018), jumlah utang Rp173,789 miliar lebih. Sedangkan hasil verifikasi Inspektorat, kata Salwa, jumlah utang Rp173,717 miliar lebih. (Baca: Rapat Utang Aceh Utara: Sekwan Berjongkok, Pintu pun Terkunci)

26 Februari 2018

Pertemuan Banggar DPRK dan TAPK di gedung dewan berlanjut pada 26 Februari 2018. Sebelum rapat dimulai, Sekda Aceh Utara, Abdul Aziz kepada portalsatu.com mengatakan, pihaknya akan membayar utang kepada pihak ketiga jika sudah mendapat persetujuan DPRK melalui rapat pembahasan terkait tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Aceh terhadap RAPBK 2018. “Karena memang kita ingin melaksanakan perintah. Evaluasi kan perintah, perintah gubernur,” katanya. (Baca: Ini Kata Sekda Aceh Utara Soal Pembayaran Utang)

Rapat kedua pihak hari itu hingga larut malam masih gagal mencapai kesepakatan. Banggar DPRK menolak langkah TAPK yang memangkas sejumlah program dan kegiatan dalam RAPBK 2018 secara sepihak, termasuk dana aspirasi dewan, agar tersedia anggaran bayar utang. “Bukan tidak setuju (dana aspirasi dipangkas), tapi kan yang memangkas itu kan eksekutif, sedangkan hasil evaluasi itu kan harus dipangkas bersama. Kita duduk dua pihak kita pangkas apa yang perlu dipangkas, tapi asumsi mereka (eksekutif) dikasih untuk kita saja (data kegiatan yang dipangkas sepihak),” ujar Ketua DPRK Aceh Utara, Ismail A. Jalil alias Ayahwa, menjawab portalsatu.com, 27 Februari 2018. (Baca: Rapat Banggar Dewan dan TAPK Belum Capai Titik Temu, Ini Kata Ayahwa)

27 Februari 2018

Bupati Aceh Utara kembali menyurati Gubernur Aceh pada 27 Februari 2018. Dalam surat tersebut, bupati menyebutkan, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan Banggar DPRK, dan dilaksanakan rapat pada 22 dan 26 Februari 2018. Bupati juga menyebutkan, rencana pinjaman daerah Rp71,67 miliar lebih, dibatalkan.

Menurut bupati, TAPK dan Banggar DPRK pada prinsipnya setuju dianggarkan kembali sisa SPM tahun anggaran 2017 pada 2018, tapi dilakukan secara bertahap. Menurut bupati, Banggar DPRK tidak setuju dikuranginya belanja pada beberapa program dan kegiatan tahun anggaran 2018. Hasil rasionalisasi pada pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah masih terjadi defisit terbuka yang tidak ada sumber pembiayaannya. “Untuk menghindari terjadi defisit terbuka yang tidak ada sumber pembiayannya, maka kami harus mengurangi belanja daerah dari beberapa program dan kegiatan tahun anggaran 2018,” bunyi surat bupati kepada gubernur.

Bupati menyampaikan, “Dari uraian tersebut di atas sampai saat ini belum adanya kesepakatan untuk penetapan Rancangan APBK Aceh Utara tahun anggaran 2018. Untuk itu kami mohon petunjuk dan arahan Bapak (Gubernur, red) untuk mempercepat proses penetapan Rancangan APBK Aceh Utara tahun anggaran 2018”. (Baca: Persoalan RAPBK 2018, Bupati Menunggu Petunjuk Gubernur)

13 Maret 2018

Banggar DPRK dan TAPK Aceh Utara melanjutkan pembahasan anggaran untuk bayar utang, kali ini di Op-Room Kantor Bupati, 13 Maret 2018, malam. Namun, dalam rapat sampai pukul 22.00 WIB itu kedua pihak kembali gagal mencapai kesepakatan. Sehari sebelumnya, tim DPRK mengadakan rapat dengan Bupati Cek Mad di Pendopo Bupati, 12 Maret 2018. (Baca: Pembahasan Belum Tuntas, TAPK dan Banggar Dewan Kembali Rapat Malam)

26 dan 29 Maret 2018

Setelah berulang kali rapat gagal mencapai kesepakatan soal anggaran untuk bayar utang, Wabup Aceh Utara kemudian menyurati Ketua DPRK pada 26 Maret 2018. Wabup meminta DPRK memberikan kepastian soal penandatanganan dokumen tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Aceh terhadap RAPBK 2018. Pimpinan DPRK lantas menyurati bupati pada 29 Maret 2018. Isinya menyatakan dewan menyerahkan sepenuhnya penetapan APBK 2018 kepada bupati. (Baca: Sengkarut Utang Aceh Utara: Ini Isi Surat Wabup dan DPRK Soal RAPBK 2018)

2 April 2018

Gubernur Aceh menyurati Bupati Aceh Utara pada 2 April 2018. Isi surat gubernur menegaskan, Pemkab Aceh Utara wajib menjalankan Keputusan Gubernur Aceh tentang Hasil Evaluasi RAPBK 2018. Surat gubernur itu merupakan respons terhadap surat Bupati Aceh Utara tanggal 27 Februari 2018. (Baca: RAPBK 2018 Belum Ditetapkan: Ini Isi Surat Gubernur Kepada Bupati Aceh Utara)

10 April 2018

Tim DPRK dan TAPK Aceh Utara untuk kedua kalinya bertatap muka di Banda Aceh. Kali ini, kedua pihak rapat pamungkas di Biro Pemerintahan Sekretariat Pemerintah Aceh, 10 April 2018. Informasi diperoleh portalsatu.com, sebelum pertemuan tersebut, TAPK sudah menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan APBK 2018 lantaran sebelumnya DPRK sudah “lepas tangan”. Namun, TAPK juga menyiapkan Rancangan Qanun APBK tentang tindak lanjut hasil evaluasi gubernur. Kedua rancangan itu diboyong ke Banda Aceh.

Dan, akhirnya hasil rapat kedua di Kutaraja sejak siang sampai menjelang Magrib itu, DPRK Aceh Utara sepakat untuk menandatangani Qanun tentang APBK tahun 2018 bersama bupati. Artinya, TAPK tidak perlu menyerahkan Rancangan Perbup tentang Penetapan APBK kepada gubernur. “Alhamdulillah. (Akhirnya) harus ada itikad baik kedua belah pihak demi kepentingan ratusan ribu rakyat Aceh Utara. Jadi, meskipun terlambat (penetapan Qanun tentang APBK 2018) tapi pasti,” kata Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Abdul Mutaleb alias Taliban menjawab portalsatu.com usai rapat pamungkas itu.

Menurut Taliban, anggaran dalam RAPBK Aceh Utara 2018 yang disepakati bersama setelah menindaklanjuti hasil evaluasi gubernur, yakni pendapatan Rp2,339 triliun lebih dan belanja Rp2,350 triliun lebih, sehingga defisit Rp10,725 miliar lebih, yang ditutup dengan penerimaan pembiayaan daerah Rp10,725 miliar lebih.

Kepala BPKK Aceh Utara, Muhammad Nasir, mengatakan, dalam hasil kesepakatan bersama tersebut, tidak ada lagi anggaran untuk kegiatan/proyek fisik bersumber dari APBK murni 2018, karena anggaran diprioritaskan untuk membayar utang. Kegiatan fisik hanya ada dari DAK dan sumber lainnya di luar APBK murni.

Menurut Nasir, tahapan selanjutnya akan segera ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang APBK 2018 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK agar anggaran tahun ini dapat segera direalisasikan, termasuk untuk membayar utang tahun 2017. Dia mengatakan, dari jumlah utang (sisa SPM tahun 2017 yang belum dibayar) Rp173 miliar lebih, dalam hasil kesepakatan bersama itu tertampung anggaran bayar utang Rp151 miliar lebih. “Sisanya akan diajukan dalam Perubahan APBK 2018,” kata Nasir. (Baca: Ini Hasil Rapat Dewan dan Pemkab Aceh Utara di Banda Aceh Soal RAPBK 2018)

Persoalan utang tahun 2017 itu harus menjadi pelajaran bagi Pemkab Aceh Utara dalam menyusun perencanaan sampai pelaksanaan APBK di tahun berikutnya. Jangan sampai pemkab kembali “jatuh ke lubang yang sama” karena imbasnya amat besar terhadap rakyat dan daerah ini. RAPBK yang sudah disetujui bersama kemudian “tersandera” lebih tiga bulan oleh pembahasan anggaran untuk bayar utang. Sehingga, pencairan anggaran termasuk untuk bayar utang molor sampai triwulan II. Celakanya lagi, tidak ada proyek fisik (pembangunan) baru dari APBK murni lantaran dana tersedia harus membayar utang.[](idg)

Lihat pula:

‘Anggaran Tersedia Rp1 Triliun Jangan Buat Program Rp1 Triliun Lebih’

Apa Solusi Persoalan Utang Pemerintah Aceh Utara?

Sosiolog: Kemiskinan di Aceh Utara Problem Besar

Editor: IRMANSYAH D GUCI

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.