13 November 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Kemiskinan Meningkat, TPT Tertinggi dan Mobil Bupati

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 13 October 2018 23:55 WIB

Ilustrasi @darevan.wordpress.com
Ilustrasi @darevan.wordpress.com

Angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara tahun 2017 meningkat. Bahkan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh Utara nomor wahid di Provinsi Aceh. Itu tertulis secara terang dan jelas dalam buku rancangan Kebijakan Umum APBK (KUA) Aceh Utara tahun 2019.

Ironisnya, saat persoalan kemiskinan dan pengangguran masih melilit Aceh Utara--yang keuangannya semakin merosot--kembali muncul usulan pengadaan mobil mewah untuk bupati, wakil bupati, istri bupati dan pamtup.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Rp3,350 miliar tercantum dalam buku rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Aceh Utara tahun 2019. Rincian dana itu untuk pengadaan empat mobil mewah tertera dalam buku Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019.

Buku RKPD dan KUA-PPAS Aceh Utara 2019 itu sudah dibagikan kepada para anggota DPRK, setelah diserahkan bupati dalam rapat paripurna istimewa di gedung dewan, 26 September 2018.

"Penyusunan KUA-PPAS tahun 2019 berpedoman pada RKPD 2019 sebagai rencana pembangunan tahunan yang mengusung tema: 'Peningkatan kualitas SDM dan tata kelola pemerintahan yang baik untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran'," kata Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf, membacakan pidato bupati dalam rapat paripurna itu .

Dikutip portalsatu.com dari teks pidato bupati itu, ada lima prioritas ditetapkan dalam RKPD 2019. Poin pertama dan kedua ialah "peningkatan tata kelola pemerintahan" dan "penanggulangan kemiskinan dan pengangguran".

Dalam pidato tersebut disebutkan, kondisi dana perimbangan beberapa tahun terakhir cenderung menurun, khususnya pendapatan bersumber dari dana bagi hasil dengan pemerintah pusat. Begitu juga dengan dana otonomi khusus tidak lagi ditransfer ke kabupaten/kota, sehingga plafon anggaran untuk semua satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya. "Oleh karenanya, kami telah melakukan penghematan penggunaan anggaran rutinitas yang bersifat operasional untuk digunakan pada belanja prioritas pembangunan," kata Wabup Fauzi Yusuf. (Baca: Rancangan KUA-PPAS Aceh Utara 2019 Rp1,82 Triliun, Anjlok dari 2018)

Kemiskinan dan penganguran

Data dalam buku KUA Aceh Utara tahun 2019 dilihat portalsatu.com, 12 Oktober 2018, tingkat kemiskinan di Aceh Utara tahun 2017 mencapai 19,78 persen, meningkat 0,32 persen dari tahun 2016 yaitu 19,46 persen.

Tingkat kemiskinan di Aceh Utara menduduki peringkat ke-8 tertinggi di Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 118.740 jiwa, atau meningkat (bertambah) 3.690 jiwa dari tahun sebelumnya, 115.050 jiwa.

Dalam buku KUA 2019 itu juga disebutkan, persoalan pengangguran merupakan masalah serius di Aceh Utara. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh Utara tahun 2015 merupakan tingkat pengangguran tertinggi di Aceh, sebesar 17,05 persen. Sementara rata-rata TPT Provinsi Aceh sebesar 9,23 persen.

Pada tahun 2017, TPT Aceh Utara mengalami penurunan 6,03 persen, sehingga TPT menjadi 11,02 persen. Sementara TPT Provinsi Aceh 6,57 persen.

"TPT Kabupaten Aceh Utara walaupun terjadi penurunan, tetapi masih menempati peringkat pertama tertinggi di Aceh. Hal tersebut menandakan bahwa persoalan TPT merupakan pekerjaan rumah utama para pengambil kebijakan dan eksekutif di Kabupaten Aceh Utara untuk mengatasi persoalan pengangguran ini," bunyi keterangan dalam buku KUA 2019 tersebut.  

Lihat juga: Tingkat Pengangguran Terbuka: Aceh Utara dan Lhokseumawe Tertinggi di Aceh

Mobil mewah

Angka kemiskinan dan pengangguran disebutkan dalam buku KUA Aceh Utara 2019 terkesan bertabrakan dengan angka anggaran pengadaan mobil dinas tercantum di buku PPAS dan RKPD. Dalam buku PPAS Aceh Utara 2019, di Sekretariat Daerah (Setda), ada pengadaan kendaraan dinas/operasional Rp3,350 miliar.

Rinciannya tercantum dalam buku RKPD 2019: mobil bupati Rp1,5 miliar, mobil wakil bupati Rp1 miliar, mobil pamtup Rp450 juta, dan mobil istri bupati Rp400 juta. (Baca: Pengadaan Mobil Bupati, Wabup, Istri Bupati dan Pamtup Rp3,350 Miliar)

Lihat pula: Masih Bermewah-mewahan Mobil Dinas, Terlalu!

Reaksi publik

BEM Unimal menilai usulan pengadaan empat mobil dinas senilai Rp3,350 miliar itu semakin memperlihatkan Pemkab Aceh Utara tidak peduli dengan kebutuhan masyarakat. "Kita sangat mengecam rencana pengadaan empat mobil dinas tersebut. Kita melihat ini adalah sebuah perilaku yang sangat memalukan, bupati dan wakil bupati seakan-akan memang tidak punya urat malu," ujar Muslem Hamidi, Pj. Ketua BEM Unimal, 12 Oktober 2018.

Muslem menyebutkan, pengadaan mobil itu pernah diusulkan pada tahun anggaran 2018, tapi dibatalkan lantaran Pemkab Aceh Utara harus memprioritaskan membayar utang tahun 2017. "Kesannya, ini menjadi ambisi bupati dan wakil bupati yang sempat tertunda untuk memiliki mobil dinas baru. Namun, persoalannya, itu justru dilakukan saat kondisi ekonomi Aceh Utara sangat terpuruk," ucapnya.

Dia berharap DPRK Aceh Utara mencoret pengadaan mobil mewah tersebut. "Selesaikanlah dulu persoalan utang dan ekonomi rakyat Aceh Utara. Bukan tidak boleh untuk pengadaan mobil baru, tetapi tidak tepat apabila itu kembali dilakukan saat ini," kata Muslem.(Baca: BEM Kecam Rencana Pengadaan Empat Mobil Dinas Pemkab Aceh Utara)

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai Pemkab Aceh Utara sudah tidak memiliki kepekaan, mentalitas dan moralitas birokrasi yang baik. "Apakah mereka tidak menyadari keuangan Aceh Utara lagi krisis. Ini kebijakan memalukan sekali dan cacat pikir. Ini bukan lagi pemborosan, tapi sudah mengarah kepada 'penjarahan' secara sistem yang legal, dan ini berbahaya," ujar Alfian, Koordinator MaTA, 12 Oktober 2018.

Menurut Alfian, seharusnya Pemerintah Aceh Utara memiliki kepekaan saat kondisi keuangan daerah sedang krisis. Anggaran daerah, kata dia, wajib diprioritaskan untuk kebutuhan rakyat, bukan pengadaan mobil bupati, wakil bupati, istri bupati dan pamtup.

"Seharusnya pembangunan jalan, irigasi dan ekonomi menjadi prioritas, bukan malah mengalokasikan anggaran yang besar untuk (fasilitas) kepala daerah. Bagaimana bisa pemimpin hidup mewah, sementara kebutuhan rakyat belum cukup. Pengalokasian anggaran untuk pengadaan mobil dinas sebelumnya kan juga ditolak, kenapa kini diusulkan lagi," tanya Alfian.

MaTA mengimbau rakyat Aceh Utara menolak pengadaan mobil dinas tersebut. "Kalau pemkab tetap mengalokasikan pengadaan mobil tersebut, sudah saatnya rakyat mencabut mandat. Rakyat di Aceh tidak butuh lagi pemimpin yang suka mewah dengan uang rakyat, tapi butuh pemimpin yang sederhana dan prorakyat," tegas Alfian.

Dia mendesak Pemkab dan DPRK Aceh Utara agar anggaran pengadaan mobil dinas tersebut dialihkan kepada pembangunan rumah warga miskin. (Baca: Pengadaan 4 Mobil Dinas Rp3,350 M, MaTA: Kebijakan Memalukan dan Cacat Pikir)

Lihat juga: MaTA: Uang Untuk Beli Mobil Bupati Bisa Buat 47 Rumah Dhuafa

Penjelasan bupati

Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib alias Cek Mad, mengatakan, ia membutuhkan mobil dinas baru lantaran kendaraan digunakan saat ini hasil pengadaan tahun 2007 lalu. "Kalau sama saya terserah yang TAPD (usulkan), karena kita mobil itu dibutuhkan. Kenapa dibutuhkan, karena mobil saya ini mobil 2007, mobil Prado," ujar Cek Mad dihubungi portalsatu.com, 13 Oktober 2018.

"Saya belum putuskan mobil apa saya beli. Tapi yang jelas, saya beli bukan sekarang, nanti kalau ada duit. Itu kalau ditanya saya secara pribadi, ya," kata Cek Mad.

Cek Mad menambahkan, "Mobil itu butuh karena mobil saya (untuk operasional) sampai ke Banda Aceh, sampai kemana-mana".

Menurut dia, sebagai bupati wajarlah kalau dirinya ingin membeli mobil. "Cuma kita belum putuskan apa yang kita ambil, kita beli, nanti kalau ada duit pun. Sekarang ini belum berani, nggak ada duit," ujar Cek Mad.(Baca: Ini Kata Bupati Cek Mad Soal Pengadaan Mobil)

Kepala daerah memang boleh menggunakan mobil operasional. Akan tetapi, pengadaan kendaraan dinas tersebut "harus mempertimbangkan prinsip  penghematan, sederhana dan bersahaja yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah". Hal itu sebagaimana penjelasan pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berkenaan sarana mobilitas.

Lihat pula: Ramli Minta Sekda Coret Pengadaan Mobil Bupati Meski Dewan Setuju Rp1 M

Pertanyaannya, apakah pantas mengadakan mobil dinas bupati Rp1,5 miliar dan mobil wabup Rp1 miliar saat kemiskinan di Aceh Utara meningkat dan TPT tertinggi di Aceh?[](idg)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.