18 December 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Telat 'Ketuk Palu' RAPBD Sanksi pun Menanti

...

  • PORTALSATU
  • 15 November 2018 21:30 WIB

ilustrasi. Foto: ANTARA
ilustrasi. Foto: ANTARA

BANDA ACEH - Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Perda tentang APBD tahun 2019 paling lambat 30 November 2018. Jika telat atau lewat tanggal itu, kepala daerah dan anggota dewan bakal kena sanksi administratif. Bahkan, daerah itu pun berpotensi kena imbasnya, penundaan DAU akibat terlambat menyampaikan dokumen APBD murni kepada Kementerian Keuangan.

Sisa waktu bagi DPRD untuk menyetujui alias 'ketuk palu' dan teken bersama kepala daerah terhadap Rancangan Perda/Qanun tentang APBD (RAPBD) tahun 2019 tinggal separuh bulan ini. Sejauh ini, hanya Aceh Barat Daya yang sudah 'ketuk palu' RAPBK 2019.

Baca juga: Dewan Ketuk Palu RAPBK Abdya 2019 Rp976,7 Miliar

"Baru Abdya satu sampai sore tadi (yang sudah mengirimkan RAPBK 2019 untuk dievaluasi oleh Gubernur Aceh)," kata sumber portalsatu.com di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Kamis, 15 November 2018, malam.

Kabupaten/kota lainnya di Aceh termasuk provinsi, rancangan anggarannya untuk 2019 sedang dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRK/DPRA bersama eksekutif. Bahkan, masih ada kabupaten/kota yang belum menyelesaikan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBK (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2019. Di antaranya, Aceh Utara dan Lhokseumawe. Begitu pula Provinsi Aceh.

Lihat pula: KUA-PPAS Aceh Utara 2019: Mengapa Belum Ada Titik Temu?

Padahal, Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD 2019, sudah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2018. "Semua tahapan dan jadwalnya sudah sedemikian rupa dibuat agar pemda bisa lebih efektif dan optimal dalam menyusun dan mengelola keuangan daerah," kata Ketua Demisioner BEM Unimal, Muslem Hamidi, 14 November 2018.

Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan, dewan dan eksekutif seperti di Aceh Utara berpacu dengan waktu dalam membahas rancangan anggaran pada masa "injury time". "Ini sudah menjadi kebiasaan buruk. Kita terlalu suka untuk menyelesaikan tugas tersebut di akhir masa waktu yang diberikan," ujar Muslem. (Baca: KUA-PPAS Aceh Utara 2019 Belum Ada Titik Temu, BEM: Ini Kebiasaan Buruk)

Apa sanksinya?

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 312 menegaskan, DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama Rancangan Perda tentang APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran baru (30 November), dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama enam bulan.

Akan tetapi, sanksi itu tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh kepala daerah terlambat menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Lihat UU 23/2014)

Persoalan lainnya, keterlambatan 'ketuk palu' RAPBD akan berimbas terhadap terlambat pula penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD) berupa dokumen APBD murni kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kemenkeu akan menunda transfer Dana Alokasi Umum (DAU) kepada daerah yang terlambat menyampaikan dokumen APBD murni 2019. Sanksi itu sudah diterapkan pada tahun 2018. Sepuluh daerah sempat ditunda DAU bulan April lantaran terlambat menyampaikan APBD murni 2018 kepada Kemenkeu. Dari 10 daerah itu, termasuk Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara dan Pidie. Tujuh lainnya daerah di luar Aceh. Bahkan, Kemenkeu juga sempat menunda DAU bulan Mei 2018 untuk Aceh Utara. (Lihat Sanksi Penundaan DAU atas Penyampaian APBD murni 2018)

Ada pula Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Dalam PMK itu diatur mengenai kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan laporan belanja infrastruktur yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) paling lambat tanggal 31 Januari, yang menjadi syarat penyaluran DAU bulan Maret atau Dana Bagi Hasil (DBH) triwulan I.

Sebanyak 38 daerah sempat kena sanksi penundaan DAU pada bulan Maret 2018 karena belum menyampaikan laporan belanja infrastruktur sampai batas waktu yang ditentukan Kemenkeu. Di antara 38 daerah itu ialah Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Pidie, dan Bener Meriah. (Lihat Sanksi Penundaan DAU atas Penyampaian Laporan Belanja Infrastruktur)

Apakah daerah-daerah tersebut akan kena lagi saksi penundaan DAU pada tahun anggaran 2019? Pastinya, ini berkaitan dengan telat atau tidaknya 'ketuk palu' RAPBD 2019.

 

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD 2019 menurut Permendagri Nomor 38 Tahun 2018:

- Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD (paling lambat minggu II bulan Juli 2018)

- Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS (paling lambat minggu I bulan Agustus 2018)

- Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA  SKPD dan RKA-PPKD

Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (paling lambat minggu II bulan Agustus 2018)

- Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD (paling lambat minggu I bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu dan paling lambat minggu III September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu)

- Persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah (paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan, tepatnya 30 November 2018)

- Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi (3 hari kerja setelah persetujuan bersama)

- Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur)

- Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (paling  lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)

- Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur (3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan)

- Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi (paling lambat akhir Desember (31 Desember)

- Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur (paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan).[](idg)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.