21 May 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Pastikan Akurasi Iuran, BPJS Kesehatan Adakan Rekonsiliasi

...

  • portalsatu.com
  • 23 April 2019 23:30 WIB

Foto: istimewa
Foto: istimewa

Banda Aceh – Sesuai dengan amanat undang-undang 24/2011 tentang BPJS, salah satu tugas BPJS adalah memungut dan mengumpulkan iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja salah satunya dari segmen Pekerja Penerima Upah Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk keberlangsungan program JKN-KIS. 

Untuk menjaga keakurasian iuran tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh mengadakan Rekonsiliasi Iuran Jaminan Kesehatan PNS Daerah Triwulan I yang dihadiri oleh  Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) serta jajarannya se wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh dan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh pada Selasa (23/4) di Banda Aceh.

Pejabat Pengganti Sementara (Pps.) Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, T.M. Afandy dalam sambutannya mengungkapkan hampir semua pemerintah daerah (pemda) telah tepat waktu dan tepat jumlah dalam melakukan penyetoran iuran jaminan kesehatan.

“Sustainibilitas keuangan dari sebuah organisasi seperti BPJS Kesehatan tidak terlepas dari dukungan stakeholder khususnya pemda, untuk wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh sejauh ini hampir semua pemda tepat waktu dan tepat jumlah dalam melakukan penyetoran iuran jaminan kesehatan termasuk laporan dari KPPN dan BPKD yang selalu diterima BPJS Kesehatan tiap bulannya, tentunya hal ini memudahkan BPJS Kesehatan untuk melakukan koordinasi,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, Irwansyah menyampaikan rekonsiliasi ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap triwulannya dalam setahun oleh setiap kantor cabang BPJS Kesehatan.

“Rekonsiliasi ini merupakan kegiatan rutin setiap triwulannya dengan tujuan untuk menjaga agar valid dan akuratnya iuran jaminan kesehatan PNS Daerah yang dibayarkan baik yang bersumber dari 3% dibayarkan oleh Pemda maupun 2% yang bersumber dari pemotongan gaji PNS sehingga dapat meminimalisir selisih dalam pembayaran,” jelasnya.

Sementara itu Kepala KPPN Banda Aceh, Herkwin, mengatakan KPPN selama ini setiap bulannya telah mengirimkan laporan pembayaran iuran jaminan kesehatan PNS Daerah kepada BPJS Kesehatan jadi menurutnya jika ada ketidakcocokan atau kesesuaian data maka dapat segera ditindaklanjuti.

“Saat ini sudah sangat jarang adanya selisih/kesalahan dalam pembayaran karena semuanya sudah didukung dengan sistem IT yang sangat baik dan juga adanya pelaporan secara rutin KPPN kepada BPJS Kesehatan, seandainya pun ada kesalahan seperti misalnya salah penyetoran akun namun dapat segera ditindaklanjuti,” ucapnya.

Ia juga mengungkapkan kegiatan rekonsiliasi ini selain untuk mencocokan data iuran setiap triwulannya juga sebagai wadah tukar informasi sehingga menurutnya, mereka selaku salah satu peserta dari segmen Pekerja Penerima Upah Pegawai Negeri Sipil (PPU-PNS) dapat mengetahui informasi terbaru dalam program JKN-KIS.[](*)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.