06 August 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Aceh Hari Ini: Malik Mahmud dan Zaini Abdullah Dibebaskan Pemerintah Swedia

...

  • ISKANDAR NORMAN
  • 05 July 2020 11:54 WIB

Malik Mahmud dan Zaini Abdullah @google
Malik Mahmud dan Zaini Abdullah @google

Pada 5 Juli 2005, dua petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmud dan Zaini Abdullah dibebaskan oleh Pemerintah Swedia setelah sempat ditahan selama empat hari atas tuduhan terorisme yang disampaikan pemerintah Indonesia. Pemerintah Swedia membayar kompensasi ekonomi, akibat kerugian karena penahanan tersebut.

Penahanan dua petinggi GAM itu dilakukan Swedia setelah mendapat dokumen tentang “dosa” Hasan Tiro versi Pemerintah Indonesia, Kepela kejaksaan Stocholm, Swedia melakukan investigasi ke Indonesia. Malik Mahmud dan Zaini Abdullah ditahan.

Investigasi itu dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Stocholm, Thomas Linstrad untuk memastikan benar tidaknya dakwaan Pemerintah Republik Indonesia (RI) sebagaimana yang disebutkan dalam dokumen setebal 1.500 halaman yang diserahan kepadanya. Linstrad bersama  tim dari Kantor Kejaksaan Swedia datang ke Aceh pada Rabu, 17 Maret 2004 untuk melakukan serangkaian investigasi awal terhadap kasus-kasus yang diduga melibatkan Hasan Tiro dan petinggi GAM lainnya.

Tim dari Kejaksaan Swedia yang dibawa Linstrad ke Aceh antara lain: Agnetha Hielding (Wakil Linstrad), Bjorn Erlandson, Gunar Akesten, Sven Ake Blombrgson dan Ulif Samuelsson. Tim ini datang untuk melakukan investigasi awal (preliminari investigation). Mereka didampingi oleh sejumlah pejabat dari Departemen Luar Negeri (Deplu), Mabes Polri, Kejaksaan Agung, serta Departemen Kehakiman dan HAM.

Ada 13 tokoh GAM di Aceh yang diperiksa tim kejaksaan Swedia, diantaranya:  Tgk Muhammad Usman Lampoh Awe yang dikalangan GAM dikenal sebagai Menteri Keuangan, Sofyan Ibrahim Tiba (mantan juru runding GAM), Said Ali Sawang bin Abdullah, dan Ligadinsyah. Pemeriksaan terhadap mereka dilakukan secara tertutup di Mapolda Aceh. Dari Banda Aceh tim jaksa Swedia kemudian berkunjung ke Meulaboh, Kamis, 18 Maret 2004 untuk mewawancarai tokoh GAM yang ditahan di sana.

Tim Jaksa Swedia juga mewawancarai beberapa tahanan politik (Tapol). Saat itu para juru runding GAM sudah ditahan oleh pemerintah RI setelah gagalnya perundingan Tokyo. Salah seorang juru runding GAM, Amni bin Ahmad Marzuki mengungkapkan, saat Linstrad datang para juru runding GAM sedang ditahan di Polda Aceh, tapi tak seorang pun dari juru runding GAM itu yang dipertemukan dengan tim jaksa Stocholm tersebut.

Pihak pemerintah RI melalui Polda Aceh hanya mempertemukan seorang perwira GAM yang ditangkap di Aceh Utara yang sengaja didatangkan ke Banda Aceh. Sebelum dipertemukan dengan tim jaksa Stocholm, perwira GAM itu sempat dimasukkan ke dalam sel tahanan juru runding GAM. Kesempatan itu dipakai Amni bin Ahmad Marzuki untuk membrefing perwira GAM itu. Amni bersama juru runding GAM lainnya menyiapkan jawaban-jawaban yang harus dijawab oleh perwira itu bila dihadapkan dengan Linstrad.

Intinya kata Amni, segala sesuatu soal perang yang digerakkan GAM di Aceh dilakukan atas komando panglima wilayah masing-masing, tidak ada instruksi khusus dari pimpinan GAM di Swedia. Jika ditanyakan tentang pengeboman dan senjata yang digunakan GAM, harus dijawab bahwa senjata dibeli oleh GAM masing-masing wilayah dengan dana perjuangan.

Jawaban-jawaban seperti itu disiapkan agar tim jaksa Stocholm tidak menemukan keterkaitan antara perang yang digelorakan di Aceh dengan pimpinan GAM di luar negeri. Tanggung jawab terhadap perang diemban oleh panglima wilayah masing-masing. Dengan jawaban seperti itu diharapkan pimpinan GAM di luar negeri tidak bisa dijerat dengan segala dakwaan yang disampaikan pihak RI ke Swedia. Dan, itu pulalah yang terjadi. Hampir semua Tapol GAM yang diwawancarai Listrad memberikan keterangan yang hampir sama, sehingga pimpinan GAM di Swedia bebas dari jeratan dakwaan 1.500 halaman yang didakwakan pihak RI.

Malik Mahmud dan Zaini Abdullah yang disidangkan di Pengadilan Hudinge, Swedia kemudian dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan. Mereka divonis bebas murni. Pemrintah Swedia juga melakukan pemulihan nama baik terhadap pimpinan GAM tersebut lewat pemberitaan media massa, serta mendapat kompensasi ekonomi sebesar 10.000,00 Kr Swedia.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.