18 February 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Aceh Hari Ini: Resolusi Uleebalang Menghapus Pemerintahan Feodal

...

  • ISKANDAR NORMAN
  • 14 February 2020 08:17 WIB

Masjid Indraputri tahun 1880 [Sumber: Tropenmuseum]
Masjid Indraputri tahun 1880 [Sumber: Tropenmuseum]

Pada 14 Februari 1946, para Uleebalang dalam wilayah Negeri XXII Mukim wilayah Seulimum, Luhak Aceh Besar sepakat untuk menghapus bentuk pemerintahan turun temurun, karena tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman.

Keputusan itu diambil dalam rapat besar yang digelar di wilayah kedudukan Panglima Sagi di Lamsi. Rapat juga membicarakan kedudukan para Uleebalang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keputusan itu dinamai sebagai “Keputusan Ulebalang-Ulebalang”.

Keputusan itu ditanda tangani oleh Panglima Sagi Teuku Raja Ibrahim atas nama Ulebalang XXII Mukim, serta diketahui dan disetujui oleh T PP Muhammad Ali. Lebih jelas isi keputusan tersebut bisa dilihat dalam buku Batu Karang di Tengah Lautan halaman 241-242, seperti kutipan di bawah ini:

Rapat Ulebalang XXII Mukim, Wilayah Seulimuem, Luhak Aceh Besar, Daerah Aceh, pada hari Kamis taggal 14 Februari 1946 bertempat di Lamsie, telah mengambil resolusi sebagai berikut:

a. Bahwa hal turun temurun yang menjadi kebiasaan sejak berabad-abad bagi ulebalang-ulebalang untuk memerintah negeri, pada dewasa ini adalah tidak cocok lagi dengan keadaan massa.

b. Bahwa kami ulebalang-ulebalang adalah warga negara Republik Indonesia yang menghormati kedaulatan rakyat.

c. Bahwa untuk dapat terciptanya susunan pemerintah dengan sempurna kami memutuskan:

Pertama, memohon kepada pemerintah dengan supaya kepada rakyat di dalam bagian XXII Mukim diberikan hak menentukan kepalanya dan kepala sebawahannya.

Kedua, hendaklah kepada sekalian ulebalang-ulebalang (termasuk juga Panglima Sagi) yang sekarang, diizinkan oleh pemerintah untuk meletakkan jabatannya masing-masing supaya dapat peluang kepada rakyat untuk memilih kepalanya.

Ketiga, menyampaikan resolusi ini kepada yang mulia paduka Tuan Presiden Negara Republik Indonesia, yang mulia paduka Menteri Penerangan Djokja, yang mulia paduka Tuan Besar Gubernur Sumatera, yang mulia paduka Tuan Besar Residen Aceh, dan menyiarkannya kepada segenap rakyat Indonesia dengan perantara surat kabar.

Resolusi itu kemudian disiarkan ke seluruh negeri, terutama untuk Luhak Aceh Besar, maka sejak hari itu kekuasaan feodal di XXII Mukim Wilayah Seulimum dinyatakan tidak ada lagi.[**]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.