12 August 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Aceh Hari Ini: Undang Undang Pemerintahan Aceh Disahkan

...

  • ISKANDAR NORMAN
  • 11 July 2020 09:43 WIB

Menteri Dalam Negeri Muhammad Ma'ruf menyerahkan UUPA kepada Pejabat Gubernur Aceh Mustafa Abubakar [Repro: Proses Damai Aceh Resolusi Konflik Model Indonesia]
Menteri Dalam Negeri Muhammad Ma'ruf menyerahkan UUPA kepada Pejabat Gubernur Aceh Mustafa Abubakar [Repro: Proses Damai Aceh Resolusi Konflik Model Indonesia]

Pada 11 Juli 2006, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepakat Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (RUU-PA) disahkan menjadi Undang-undang Pemerintahan Aceh (UU-PA).

Pengesahan UUPA merupakan tindaklanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia (MoU Helsinki).

Nota kesepahaman Helsinki memuat enam pokok utama yang harus dijalankan oleh kedua pihak, yakni : penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, hak asasi manusia, amnesti dan reintegrasi kombatan GAM ke dalam masyarakat, pengaturan keamanan, pembentukan Misi Monitoring Aceh (AMM), serta penyelesaian perselisihan.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Aceh, dibutuhkan suatu undang-undang tentang Pemerintahan Aceh. Pembahasan Rancangan Undang-undang Pemerintahan Aceh (RUU-PA) dilakukan secara marathon dan melibatkan banyak pihak. Ada tiga draf versi pertguruan tinggi yakni dari Universitas Syiah Kuala, Institit Agama Islam Negeri (IAIN) Ar Raniry dan Universitas Malikussaleh. Ada juga draf yang disusun oleh GAM dan Achehnese Civil Society Task Force (ACSTF).

Untuk membahas RUU-PA tersebut, DPRD Aceh membentuk Panitia Khusus (Pansus) XVIII. Semua draf itu kemudian disatukan. Pansus XVIII melakukan pertemuan dengan berbagai pihak untuk membahasnya. Ada 33 kali pertemuan yang dilakukan dengan elemen masyarakat dari seluruh Aceh. Draf itu kemudian dimatangkan dalam sebuah seminar yang digelar pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2005 yang kemudian melahirkan draf vesi Pemerintah Aceh.

Draf versi Pemerintah Aceh ini lalu diserahkan kepada DPRD yang juga sudah meyusun draf. Dua draf itu yakni draf versi Pemerintah Aceh dan draf versi DPRD digodok lagi untuk dijadikan satu pada akhir November 2005. Draf yang sudah disatukan ini memuat 38 BAB dan 209 pasal. Draf inilah yang kemudian diajukan ke Pemerintah Pusat dan dikirim kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 11 Januari 2006. Draf tersebut mejadi acuan Mendagri untuk diusulkan ke DPR-RI setelah dibahas ulang menjadi 40 BAB dan 206 pasal.

Untuk mengawal draf tersebut, DPRD membentuk tim advokasi yang berjumlah 16 orang. Mereka merupakan wakil dari seluruh fraksi di DPRD. Hal yang sama juga dilaukan Pemerintah Aceh, Gubernur Aceh membentuk tim advokasi yang terdiri dari: ulama,tokoh masyarakat, tokoh pers, staf ahli gubernur, mantan bupati, serta perwakilan LSM. Tim advokasi ini selalu mengawal pembahasan RUU-PA di Jakarta.

Pada 11 Januari 2006 Medagri menyerahkan draf  RUU- PA kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) guna dibahas dan disahkan menjadi undang-undang.

Pada 26 Januari 2006, Presiden SBY menerbitkan amanat presiden nomor R.10/Pres/1/2006 yang ditujukan kepada DPR-RI untuk menyampaikan RUU-PA guna mendapat persetujuan. Presiden SBY menugaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dalam setiap pembahasan RUU-PA di DPR-RI.

DPR-RI menggelar sidang paripurna pada 14 Februari 2006 dan membentuk Panitia Khusus (Pansus) RUU-PA. Pansus ini terdiri dari 50 anggota DPR-RI dari 10 fraksi. Sebagai Ketua Pansus dipilih Fery Mursyidan Baldan. Sembilan hari kemudian, 23 Februari 2006, Pansus RUU-PA mengadakan rapat internal mengenai pembahasan materi darf RUU-PA. Sehari setelahnya Pansus juga meminta keterangan pemerintah mengenai RUU-PA.

Pansus juga menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada 27 Februari 2006. RDPU ini dihadiri oleh unsur-unsur masyarakat Aceh. esoknya, RDPU juga dilakukan dengan pakar hukum dan politik dari beberapa universitas, diantaranya Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran dan Universitas Gajah Mada.

RDPU kembali digelar pada 1 Maret 2006 dengan organisasi purnawirawan TNI dan Polri, yakni dengan dewan harian angkatan 45, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Forum Komunikasi Purnawiranan TNI/Polri, Pepabri, dan Legiun Veteran RI. Esoknya, 2 Maret 2006, Pansus juga menggelar RDPU dengan organisasi keislaman seperti: Nahdatul Ulama (NU), Muhamamdiyah, Al Jamiatul Washliyah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, dan sesepuh masyarakat Aceh di Jakarta dari Taman Iskandar Muda (TIM).

Pansus RUU-PA terus menerima masukan-masukan dari berbagai pihak melalui RDPU, termasuk dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 7 Maret, kemudian dengan perwakilan LSM dari Aceh pada 8 Maret. Dua hari setelahnya, pada 10 hingga 12 Maret 2006, 28 anggota Pansus UU-PA berkunjung ke Aceh untuk bertemu dan menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat di Aceh. RDPU juga dilakukan dengan Gubernur dan Sekda Provinsi Daerah Istimewa Yogjakarta, Riau dan Bali pada 13 Maret 2006. Dan dengan mantan Gubernur Aceh pada keesokan harinya.

Pada 15 Maret Pansus RUU-PA melakukan rapat kerja bersama dengan Mendagri dan Mensesneg selaku wakil pemerintah, mengenai tanggapan fraksi atas penjelasan pemerintah tetang RUU-PA dan juga memberi masukan mengani RUU-PA. Esoknya kembali dilakukan RDPU dengan peneliti LIPI. Setelah itu dilakukan lagi rapat kerja bersama Mendagri dan Mensesneg tentang penyampaian jawaban pemerintah atas tanggapan frakasi-fraksi di DPR-RI.

Setelah melalui serangkaian pembahasan, pada 21 Maret 2006 Pansus RUU-PA menyampaikan Daftar Isian Masalah (DIM) yang telah disusun oleh masing-masing fraksi kepada Sekretariat Pansus RUU-PA. DIM itu kemudian dikompilasi. Lalu pada 23 Maret 2006 anggota Pansus RUU-PA menjumpai mantan Presiden B J Habibie untuk berkonsultasi berkaitan dengan pembahasan RUU-PA.

Ketua Pansus RUU-PA Fery Mursyidan Baldan pada 27 Maret 2006 mengumumkan bahwa ada setelah dikompilasi ada 1.446 butir permasalahan dalam RUU-PA. 1.079 butir diantaranya meyangkut subtansi, yakni 989 butir soal usulan perubahan subtansi dan 90 butir mengenai usulan subtansi baru. Selain itu ada 95 butir yang sesuai dengan usulan pemerintah, 67 butir berisi usulan perubahan redaksional, dan 205 butir menyangkut penyesuaian urutan pasal. Hasil kompilasi itu pada 28 Maret 2006 dikirim kepada pemerintah melalui Surat Ketua Pansus RUU-PA Nomor PW.001/69/PAN.PA/DPR RI/2006.

Pemerintah berasama Pansus RUU-PA pada 7 April 2006 mulai melakukan rapat kerja mengenai mekanisme pembahasan DIM  RUU-PA. Sampai 11 Maret 2006 dari 1.446 butir DIM berhasil dibahas sebanyak 1.234 butir. Hasil sementara itu dipilah menjadi tiga kategori yakni: yang masih dipending sebanyak 109 butir DIM, dilanjutkan ke Panitia Kerja (Panja) untuk dibahas sebanyak 351 butir DIM, dan dilanjutkan ke Tim Perumus (Timus) sebanyal 774 butir DIM.

Pemerintah bersama DPR-RI menyepakai untuk melakukan pembahasan dan menyelesaikan RUU-PA dalam waktu yang tidak terlalu lama tanpa mengurangi kualitas produk undang-undang yang akan dihasilkan. Pembahasan dilakukan secara dinamis, demokratis dan konstruktif. Pembahasannya dikaitkan dengan aspek filosofis, aspiratif, yuridis, sosiologis, serta tetap dalam kerangka NKRI dan tidak keluar dari koridor konstitusi UUD 1945.

Pada Selasa, 11 Juli 2006 pukul 17.20 WIB, RUU-PA disahkan menjadi Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) pada sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPR-RI Agung Laksono. Pengesahan diiringi dengan nyayian lagu “Padamu Negeri”. Dari Aceh ikut hadir pada pengesahan UUPA itu antara lain para tokoh masyarakat Aceh, Pejabat Gubernur Aceh Mustafa Abubakar, Kapolda Aceh Irjen Bahrumsyah, dan Ketua DPRD Aceh Sayed Fuad Zakaria.

Pada 1 Agustus 2006 UUPA yang telah disahkan mejadi Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diserahkan kepada Pemerintah Aceh pada Kamis, 3 Agustus 2006. Penyeran kepada pejabat Gubernur Aceh Mustafa Abubakar dilakukan oleh tiga orang menteri yakni:  Menpan taufik Efendi, Menko Info Sofyan Djalil, dan Mendagri M Ma’ruf. Penyerahan dilakukan di gedung DPRD Aceh dan disaksikan oleh tokoh masyarakat dan ulama Aceh, serta AMM yang diwakili oleh Wakil Ketua Misi Bidang Amnesty, Reintegrasi dan Hak Asasi Manusia, Renata Tardioli dan Penasehat Hukum Robert Hygrell.[**]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.